Siapa Saja Pejabat yang Pernah Ditegur Seskab Mayor Teddy?

Mengapa Mayor Teddy menegur Gus Miftah?

Nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau dikenal sebagai Mayor Teddy kembali mencuat dalam perbincangan publik di media sosial. Beberapa warganet ikut menyebut Teddy ketika mengkritik permintaan maaf dari Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman kepada pedagang es teh bernama Sunhaji.

Hal itu lantaran Miftah Maulana atau dikenal sebagai Gus Miftah baru meminta maaf kepada Sunhaji setelah mendapat teguran dari Teddy, Selasa (3/12/2024). Padahal, ”candaan” kepada Sunhaji dilontarkan Miftah saat pengajian yang berlangsung pada Rabu (20/11/2024). Sementara potongan video Miftah itu sudah viral di media sosial sejak awal pekan ini.

”Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab yang hari ini berada di Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum,” kata Miftah dalam keterangan video yang dibuat Selasa.

Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, teguran yang disampaikan oleh Teddy sebenarnya merupakan teguran dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga telah mendapatkan laporan bahwa Miftah telah meminta maaf kepada Sunhaji secara langsung ke rumahnya yang berada di Magelang.

”Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” katanya.

Sebelum Gus Miftah, Mayor Teddy juga pernah menegur Menteri Desa Yandri Susanto, mengapa?

Tak lama setelah Yandri Susanto dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, akhir Oktober lalu, beredar surat undangan peringatan haul kedua almarhumah Biasmawati binti Badin yang merupakan ibu dari Yandri. Undangan sekaligus untuk peringatan Hari Santri dan tasyakuran digelar pada Selasa (22/10/2024) di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang, Banten.

Meski undangan bersifat pribadi, undangan justru diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal lengkap dengan kop surat resmi dan stempel dari kementerian bergambar burung garuda. Surat bersifat penting itu ditandatangani oleh Yandri.

Seusai undangan itu viral di media sosial dan dikritisi banyak pihak, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengirimkan pesan berantai melalui aplikasi percakapan Whatsapp kepada semua menteri. Ia mengingatkan menteri-menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stempel kementerian dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi. Ia meminta menteri menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat.

Siapa sesungguhnya Mayor Teddy?

Di Istana Kepresidenan, salah satu ”lingkaran dalam” Prabowo di luar Didit Prabowo, anak tunggal Presiden Prabowo dari mantan istrinya, Titik Soeharto, adalah Mayor Teddy Indra Wijaya. Dia dikenal selalu dekat dengan Prabowo di mana-mana, baik saat sebelum pemilihan Presiden dan Wapres 2024 lalu hingga sekarang saat Prabowo menjadi Presiden RI.

Tercatat sebagai perwira tingkat menengah yang pernah menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2019-2020 hingga ajudan Prabowo, sosok Teddy kerap berada paling dekat di sekitar Prabowo.

Kini, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, pada 14 April 1989 dan berdarah Jawa-Minahasa itu secara resmi diberi kepercayaan sebagai Sekretaris Kabinet. Jabatan ini sekarang setara golongan eselon IIa dan bukan lagi setingkat menteri. Namun, meski bukan setingkat menteri, Teddy merupakan sosok yang paling leluasa mendekati Presiden Prabowo.

Seperti apa perjalanan karier Mayor Teddy?

Jika merujuk ke belakang, jalan Teddy memang bisa dikatakan selalu mulus. Teddy merupakan jebolan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, tahun 2011. Saat berpangkat letnan satu, ia menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2019.

Setelah itu, Teddy melanjutkan pendidikannya di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat, sekolah paling bergengsi di Angkatan Darat AS. Setelah lulus dari sekolah tersebut, Teddy kembali ke Tanah Air dengan sudah berpangkat kapten.

Pada 2020, Teddy diangkat menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selama empat tahun, Teddy mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan sebagai menteri, bahkan selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelum diangkat menjadi Seskab, Teddy dipromosikan terlebih dahulu menjadi mayor dan diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu. Sekarang, Teddy merangkap jabatan sebagai Seskab sekaligus ajudan Prabowo.

Mengapa pernyataan Gus Miftah yang dianggap candaan itu tidak lucu?

Ceramah James Danandjaja, pakar folklor, berjudul ”Lelucon sebagai Salah Satu Bentuk Folklor Lisan” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Desember 1979 bisa jadi pisau analisis.

Menurut James, lelucon dibagi menjadi dua, yakni lelucon atau joke dan humor. ”Perbedaannya, sasaran lelucon ialah pribadi atau kelompok lain, sedangkan sasaran humor lebih pada diri pribadi dan kelompok sendiri,” ujarnya dikutip dalam arsip Kompas, 20 Desember 1979.

Itu sebabnya, lelucon atau joke sangat mungkin menyinggung perasaan orang karena menyerang pribadi atau kelompoknya. Sebaliknya, humor mengundang tawa karena membahas ”kelemahan” sang pembicaranya sendiri. James mencontohkan pelawak Ateng sebagai orang humoris kala itu.

Pelajaran apa yang bisa dipetik bagi pejabat publik?

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, Miftah sudah menjadi pejabat publik setelah dilantik Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Hal itu membuat Miftah sudah menjadi milik publik, milik semua orang dengan berbagai macam strata pendidikan dan latar belakang ekonomi yang beragam.

Oleh karena itu, pejabat publik seperti Miftah harus menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berbicara sebebas sebelum menjadi pejabat publik. Pernyataan yang biasa dilontarkan di hadapan entitas, kelompok, ataupun segmennya harus disesuaikan dengan masyarakat umum.

Para pejabat publik yang digaji dari uang rakyat mesti menyesuaikan etika dan norma yang berlaku secara universal karena setiap pernyataan dan perilaku disorot oleh rakyat Indonesia.