Siklus Tak Putus Cengkeraman Oligarki dan Militer di Thailand

Kalau bukan oligarki, junta militer berkuasa di Thailand. Terpilihnya Anutin Charnvirakul menjadi Perdana Menteri Thailand membuktikan lingkaran itu. Di dalam pusaran itu, Dinasti Shinawatra terus terlibat hampir tiga dekade terakhir.

Kelelahan dan pesimisme mulai tersirat di antara para pegiat muda, seperti Aitarnik Chitwiset (28). Kepada South China Morning Post, ia mengatakan, reformasi politik dan penguatan demokrasi di Thailand adalah impian yang semakin menjauh.

”Politik kami terus dikuasai oleh pihak konservatif yang hanya bertujuan melanggengkan kekuasaan. Tidak ada yang berubah walaupun rakyat meminta,” ujarnya dalam wawancara yang disiarkan pada Sabtu (13/9/2025).

Di pemilu 2023, ia semangat mengajak pemilih muda memberi suara di pemilu. Kini, ia dan banyak anak muda Thailand melihat tokoh tua dan konservatif kembali berkuasa. ”Kaum kanan tampak jauh lebih bersatu, bersatu demi satu tujuan: melindungi kepentingan mereka sendiri,” ujarnya.

Anutin adalah wajah kelompok konservatif. Partainya, Bhumjaithai, antara lain dibentuk politisi Phak Chat Thai atau Partai Bangsa Thailand dan Thai Rak Thai.

Phak Chat Thai dibentuk keluarga Marsekal Phin Choonhavan, pemimpin militer yang berulang kali mengudeta pemerintahan sipil Thailand. Sementara Thai Rak Thai dibentuk Thaksin Shinawatra, pensiunan letnan kolonel polisi yang jadi konglomerat lalu politisi Thailand.

Militer dan pengadilan Thailand membubarkan Thai Rak Thai dan Phak Chat Thai pada 2007-2008 dengan tudingan melanggar hukum. Setelah berulang kali reinkarnasi, Thai Rak Thai kini jadi Pheu Thai (PT).

Ken Mathis Lohatepanont, mahasiswa Thailand di Program Doktor Ilmu Politik University of Michigan, menyebut Anutin cerdik sekali. Dengan 70 kursi di parlemen, konglomerat konstruksi itu tetap bisa jadi PM.

”Anutin bisa terpilih karena BJT berkoalisi dengan Partai Rakyat (PP) sehingga mendominasi majelis rendah Thailand,” kata ahli hubungan internasional dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak.

PP adalah regenerasi dari Partai Bergerak Bersama (MFP) yang memenangi pemilu 2023. Akan tetapi, MFP gagal membentuk koalisi sehingga Ketua MFP Pita Limjaroenrat tidak bisa menjadi PM.

Bahkan, agenda progresif mereka untuk menghapus peraturan lese majeste membuat MFP dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Aspirasi itu dinilai tidak sesuai dengan nilai budaya Kerajaan Thailand. Pita pun dilarang berpolitik selama 10 tahun.

”PP otomatis sebagai partai dengan kursi terbanyak parlemen menjadi kingmaker. Mereka memutuskan mendukung Anutin dari BJT karena dia pilihan terbaik dari yang terburuk,” tutur Thitinan.

Ia menjelaskan, ketika itu, PP dihadapkan kepada dua pilihan. Mendukung calon dari Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, yang kurang terkenal atau mendukung calon Bhumjaithai, Anutin. Bagi PP, tidak mungkin berkoalisi dengan Pheu Thai. Walhasil, mereka pun mendukung Anutin.

Perhitungan PP ialah koalisi mereka ini tidak boleh menjebloskan Thailand ke dalam krisis politik lebih lanjut. Daripada bersaingan dengan PT dan BJT, misi utama PP ialah tidak lagi membiarkan politik Thailand dikendalikan oleh militer. Apalagi, Jenderal (Purn) Prayuth Cha-o-cha, pelaku kudeta 2014, masih bisa kembali mencalonkan diri mengikuti pemilu.

Oleh sebab itu, dalam perjanjian koalisi PP dengan BJT, mereka memberi lima mandat kepada Anutin. Pada dasarnya, mandat ini meminta Anutin berjanji mengembalikan mandat kepada rakyat dalam waktu empat bulan.

Selain itu, PP meminta Anutin segera membentuk tim untuk melakukan referendum guna rakyat membuat konstitusi baru. Konstitusi sebelumnya diamandemen oleh Prayuth sehingga memungkinkan dia terpilih terus sebagai PM.

Terdapat pula permintaan agar BJT tidak melakukan ekspansi kekuasaan. ”Persoalannya, ini perjanjian yang tidak mengikat. Tidak ada jaminan Anutin akan mematuhinya. Terutama klausul empat bulan itu. Bisa saja nanti malah diundur,” kata Thitinan.

Kemungkinan besar, menurut Thitinan, BJT menggandeng PT untuk masuk ke dalam kabinet. Apabila ini terjadi, pemilu akan dilaksanakan pada pertengahan 2027, sesuai jadwal sebelumnya ketika Srettha menjadi PM. Artinya, reformasi politik yang diidamkan PP berisiko tidak tercapai.

Apalagi, pengadilan Thailand menjatuhkan vonis kepada Thaksin hanya satu tahun penjara. Mengingat betapa besar pengaruh Thaksin di PT, boleh dikatakan pemerintahan Anutin ini tidak akan bisa benar-benar lepas dari arahan Thaksin.

Anutin menambah daftar konglomerat yang jadi PM Thailand. Sebelum dia, ada Paetongtarn Shinawatra dan Srettha Thavisin jadi PM dari pemilu 2023. Paetongtarn-Srettha sama-sama terkait Thaksin, bagian dari oligarki Thailand, lalu dimakzulkan dengan beragam kilah.

Lengsernya Srettha membuka jalan kembalinya darah biru Thaksin ke kursi PM. Anak perempuan Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang terpilih menjadi PM. Ia menjadi Shinawatra ketiga yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Negeri Gajah Putih.

Naiknya Paetongtarn membuat Thaksin yang sejak satu dasawarsa lalu tinggal di Montenegro pulang kampung. Ia menganggap, dengan putrinya menjadi PM, ia akan lebih mudah mendapat keringanan, bahkan penghapusan hukuman atas tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Malangnya, Paetongtarn hanya menjabat sebagai PM setahun. Pada Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi mencopotnya setelah hampir selama tiga bulan ia dinonaktifkan.

Penyebabnya ialah kebocoran pembicaraan telepon Paetongtarn dengan Ketua Presidium Senat Kamboja Hun Sen yang dinilai tidak menjaga harkat dan martabat Thailand dan membuat Paetongtarn seolah bertekuk lutut kepada Hun Sen.

Apa pun itu, Thaksin terus menunjukkan kendali atas politik Thailand sejak jadi anggota DPR sekaligus Menteri Luar Negeri pada 1994.

Dengan kekayaannya, ia mendirikan Thai Rak Thai pada 1998. Partai itu menang besar di pemilu 2001 dan 2006. ”Sepanjang sejarah Thailand, hanya satu PM selesai menjabat satu periode dan dia adalah Thaksin,” kata Napon Jatusripitak, koordinator kajian Thailand di ISEAS—Yusof Ishak Institute in Singapore, seperti dikutip ABC Australia.

Sebagai PM, Thaksin rajin menemui warga di pelosok. ”Dia menginap di desa, mudah didekati. Dia membangun citra sebagai pemimpin kaum papa,” kata Siripan Nogsuan Sawasdee, dosen Ilmu Politik di Chulalongkorn University.

Programnya membuat warga kelas pekerja dan petani merasa meningkat kesejahteraannya. Ia menggandeng pakar untuk memulihkan perekonomian yang dihantam krisis 1997.

Thaksin melakukan semua yang tak bisa dilakukan politisi Partai Demokrat, partai tertua yang masih aktif di Thailand dan berkuasa kala Thailand diguncang krisis 1997. ”Partai Thaksin mencitrakan diri sebagai pembawa perubahan,” kata Napon.

Semua itu membuat popularitas Thaksin melonjak. Militer, pendukung kerajaan, dan berbagai pejabat lama tak senang. ”Dia dianggap ancaman karena terlalu populer dan menggerus pengaruh kelompok konservatif,” ujar Napon.

Bolak-balik menang pemilu tak membuat dinasti Shinawatra bisa mantap berkuasa. Menurut Napon, militer dan kaum konservatif selalu menemukan cara untuk menjegal mereka. Tindakan yang malah membuat kelompok Shinawatra dianggap bagian dari demokrasi.

Sayangnya, keputusan Thaksin pulang pada 2023 dianggap menggerus citra itu. Karena tak cukup kursi, Pheu Thai malah berkoalisi dengan kelompok konservatif untuk mengantarkan Srettha jadi PM. Bagi pendukung Thaksin, kesalahan itu tak bisa dimaafkan.

Anutin pada Minggu (14/9/2025) mengumumkan agenda untuk 120 hari ke depan. Beberapa program utama dia ialah memberi tambahan stimulus untuk industri pariwisata dan melakukan desentralisasi untuk mitigasi serta penanganan bencana. ”Ekonomi dan pengelolaan konflik perbatasan Thailand-Kamboja juga menjadi perhatian,” kata Anutin, dikutip harian Bangkok Post.

Menurut dia, semua kebijakan harus dibuat secara matang, bukan asal jadi mengingat waktu empat bulan yang sempit. Begitu kebijakan jadi, harus langsung diterapkan. Anutin mengatakan susunan kabinetnya masih dalam proses. Ia memastikan tidak ada anggota kabinetnya yang sedang tersangkut perkara di pengadilan ataupun pernah dipidana.

Salah satu nama yang digadang-gadang masuk dalam kabinet Anutin ialah Letnan Jenderal Adul Boonthamcharoen yang dikabarkan akan menjadi wakil menteri pertahanan. Adul adalah tentara yang berpengalaman menangani konflik perbatasan dengan Kamboja.

Persoalan konflik ini pula yang menjadi kejatuhan Paetongtarn. Ketika menelepon Hun Sen, cara Paetongtarn berbicara dianggap terlalu akrab, seperti berbicara dengan teman keluarga. Padahal, itu adalah pembicaraan diplomatik yang resmi. Paetongtarn dinilai tidak menjaga kewibawaan sebagai PM ataupun bangsa Thailand sendiri.

Warga sipil di Thailand dan Kamboja menantikan solusi yang permanen. Mereka mengatakan tidak menginginkan konflik. Apabila melihat dari sudut pandang sipil yang benar-benar tinggal di wilayah sengketa, selama bertahun-tahun kedua belah pihak hidup dalam damai di perbatasan.

Mereka meminta pemerintah kedua negara kembali melihat bahwa hubungan mereka melampaui sejarah modern. Dalam konteks terkini, Thailand adalah salah satu penanam modal besar di Kamboja. Warga Kamboja banyak yang menjadi pekerja migran di Thailand dan memajukan perekonomian Thailand.

Apalagi, Kamboja dan Thailand sama-sama anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terikat Traktat Persahabatan dan Kerja Sama. Ada lebih banyak hal positif yang mengikat kedua bangsa dibandingkan dengan sengketa. (AP/AFP)