Mantan PM Thaksin ”Kabur” ke Dubai

BANGKOK, JUMAT — Setelah krisis politik panjang, Thailand memilih perdana menteri baru pada Jumat (5/9/2025). Pemilihan ini beriringan dengan kabar kepergian dramatis mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra (76) ke Dubai, Uni Emirat Arab, menjelang putusan pengadilan.

Polisi imigrasi di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, menghentikan Thaksin untuk verifikasi dokumen, Kamis (4/9/2025). Setelah pemeriksaan, petugas mengizinkannya berangkat.

Dalam sebuah unggahan di pelantar X, Thaksin menegaskan, ia telah memenangkan gugatan atas larangan perjalanan. Dia mengaku hendak ke Singapura untuk berkonsultasi dengan dokter. Namun, pemeriksaan dokumen membuat penerbangan pesawat pribadinya tertunda hampir dua jam.

Oleh sebab itu, pesawat Bombardier Global 7500 milik Thaksin tidak bisa mendarat di Bandara Seletar yang tutup pada pukul 22.00. Pesawat akhirnya mengalihkan tujuan penerbangan ke Dubai.

”Di Dubai, saya punya dokter ortopedi dan dokter paru serta berkesempatan mengunjungi teman-teman yang sudah lebih dari dua tahun tidak saya temui. Sambil menunggu izin bandara, pilot berputar-putar sebentar. Saya berencana kembali ke Thailand paling lambat 8 September,” kata Thaksin, Jumat, pukul 02.07.

Thaksin sedang menjalani persidangan terkait ”Kasus Lantai 14”. The Nation mencatat, kasus bermula ketika Thaksin mendapat hukuman satu tahun penjara setelah pulang dari pengasingan pada 2023. Dia mengaku sakit sehingga langsung dirawat di ruang naratama Rumah Sakit Umum Kepolisian Bangkok di Lantai 14.

Alhasil, Thaksin menghabiskan waktu selama enam bulan di rumah sakit, dari pertengahan 2023 hingga awal tahun 2024. Setelah itu, ia tidak pernah kembali ke penjara karena bebas bersyarat.

Mahkamah Agung akan menggelar sidang putusan apakah masa perawatan di RS termasuk sebagai masa tahanan pada 9 September 2025. Jika kalah, ia harus kembali mendekam di penjara.

Thaksin juga baru terbebas dari dakwaan penghinaan terhadap raja pada 22 Agustus 2025. Dakwaan itu sempat menjadi ganjalan bagi Dinasti Shinawatra untuk meningkatkan pengaruh politik di Negara Gajah Putih itu.

Kepergian Thaksin terjadi ketika Partai Pheu Thai sedang kalut menjelang pemungutan suara perdana menteri Thailand yang terbaru. Ia merupakan pemimpin de facto dari partai yang barusan lengser dari kekuasaan itu.

Putrinya, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, dicopot dari jabatan pada 29 Agustus 2025. Mahkamah Konstitusi menilai, Paetongtarn terbukti melakukan pelanggaran etik dalam skandal bocornya percakapan telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen. Saat membahas sengketa perbatasan antara kedua negara, Paetongtarn terkesan merendahkan kedaulatan negara.

Lengsernya Paetongtarn membuat Thailand kembali mengalami krisis kepemimpinan. Perebutan kekuasaan terjadi, sementara partai-partai lain mulai membentuk koalisi sendiri.

Pheu Thai adalah partai raksasa yang memenangkan lima dari enam pemilu terakhir. Belakangan, partai ini berjuang mati-matian untuk menggagalkan tantangan mantan anggota koalisi pemerintahannya, Partai Bhumjaithai.

Pheu Thai sudah gagal membubarkan parlemen untuk menghalangi langkah Bhumjaithai menggalang kekuatan. Upaya terakhir Pheu Thai adalah dengan mengumumkan pencalonan mantan Jaksa Agung Chaikasem Nitisiri (77) sebagai PM dengan janji akan segera mengadakan pemilihan jika terpilih.

Alih-alih melobi untuk mendapatkan suara, Thaksin justru pergi. Peluang Chaikasem, yang kurang terkenal secara politik, untuk terpilih semakin kecil.

”Tidak masalah apakah kami menang atau kalah dalam pemungutan suara,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai Sorawong Thienthong dengan nada fatalistik, Kamis, dilansir dari Bangkok Post.

Parlemen Thailand memilih perdana menteri ke-32 dengan Nitisiri dan pemimpin Partai Bhumjaithai Anutin Charnvirakul sebagai kandidat, Jumat ini. Untuk menjadi seorang PM, kandidat membutuhkan dukungan lebih dari separuh anggota majelis rendah, yaitu 247 suara dari total 492 suara.

Menurut prediksi, Anutin (58) akan menang. Bloomberg melaporkan, partai konservatif ini telah mendapat dukungan kekuatan tak terduga di parlemen, yaitu kelompok royalis dan prodemokrasi.

Koalisi Bhumjaithai memiliki 146 anggota parlemen. Namun, partai ini juga sudah mendapat dukungan 143 suara Partai Rakyat (PPLE), blok oposisi terbesar. Dengan demikian, Anutin sudah mengamankan 289 suara, lebih dari yang dibutuhkan.

”Saya cukup yakin Anutin akan terpilih sebagai perdana menteri berikutnya. Taktik Pheu Thai seperti pertunjukan pamungkas. Pertunjukan Pheu Thai telah selesai,” ujar Wanwichit Boonprong, dosen Ilmu Politik di Universitas Rangsit.

Anutin telah menjabat di berbagai kabinet, termasuk kabinet Thaksin yang populis, mantan PM Thailand Prayuth Chan-Ocha dari militer, dan Paetongtarn yang singkat. Selama hampir satu dekade, ia berperan sebagai penentu koalisi dengan memanfaatkan jaringan provinsi dan ikatan bisnis.

Apabila terpilih, Anutin akan menjadi perdana menteri ketiga Thailand dalam kurun waktu dua tahun. Sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat, ia berjanji segera mengadakan pemilihan dalam waktu empat bulan. Pemilu baru akan memberikan Partai Rakyat kesempatan untuk meraih lebih banyak kursi.

Thailand memiliki sejarah panjang pergolakan politik. Hakim dan petinggi militer yang prokerajaan berulang kali menggulingkan pemimpin terpilih. (AP/REUTERS)