Apa yang bisa dipelajari dari artikel ini?
- Apa poin penting usulan perdamaian Gaza versi Trump dan Netanyahu?
- Apa rencana Trump dan Netanyahu terhadap masa depan Hamas?
- Apa yang dilakukan Hamas terhadap proposal perdamaian Trump dan Netanyahu?
- Apa tekanan Trump terhadap Hamas?
- Apa keinginan Hamas?
Apa poin penting usulan perdamaian Gaza versi Trump dan Netanyahu?
Presiden AS Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington DC, Senin (29/9/2025), waktu setempat. Pertemuan itu membahas proposal perdamaian antara Hamas dan Israel, termasuk perbedaan pandangan terkait pembentukan negara Palestina. Dalam pertemuan itu, Trump merilis proposal berisi 20 poin.
”Saya ingin berterima kasih kepada PM Netanyahu karena telah menyetujui rencana tersebut dan karena percaya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Netanyahu.
Perumusan itu tak melibatkan Hamas. Selain Israel, AS hanya membahas proposal itu dengan para pemimpin negara Arab selama beberapa minggu terakhir.
Beberapa poin dalam proposal, antara lain perang akan segera berakhir jika Israel-Hamas menyetujui perjanjian tersebut. Israel akan mundur ke garis yang disepakati sembari kedua pihak menangguhkan semua operasi militer. Hamas akan melepaskan semua sandera hidup dan mati dalam 72 jam. Setelah semua sandera bebas, Israel akan membebaskan 250 tahanan, 1.700 warga Gaza, serta 15 jenazah warga Gaza
Salah satu poin penting lainnya adalah perlucutan senjata Hamas. Poin ini menjadi salah satu perhatian dunia. Pasalnya, Hamas telah berkali-kali menolak meletakkan senjata yang menjadi syarat dalam proposal-proposal gencatan senjata sebelumnya.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan, Hamas akan ”merespons begitu menerimanya”. Pejabat lainnya mengaku telah mendapatkan pengarahan terkait proposal Trump dari Qatar dan Mesir sebagai mediator. Kepada para mediator, Hamas menyatakan akan meninjau dengan itikad baik.
Namun, Jihad Islam menyebut rencana tersebut ”resep untuk agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina”.
Apa rencana Trump dan Netanyahu terhadap masa depan Hamas dan Gaza?
Proposal itu dinilai bias dan berpihak pada kepentingan Israel. Hamas diminta meletakkan senjata dan tak terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
Dalam masa transisi, Gaza akan berada di bawah pemerintahan transisi dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis. Komite ini terdiri atas warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional. Komite itu akan diawasi Trump dan beberapa kepala negara lain yang tergabung di ”Dewan Perdamaian”.
Saat mengumumkan proposal itu, Trump juga menyatakan ingin membentuk zona ekonomi khusus di Gaza. Di samping itu, ia mengusulkan AS akan memfasilitasi dialog, termasuk dialog lintas agama, agar Palestina dan Israel bisa eksis secara harmonis.
Proposal itu juga menyinggung nasib negara Palestina. ”Seiring rekonstruksi Gaza berlanjut dan otoritas Palestina direformasi, syarat-syarat mungkin akhirnya tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” bunyi proposal tersebut.
Netanyahu juga mengulangi tawaran akan memberi Hamas amnesti sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. ”Detailnya perlu dibahas. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, saya mengatakan bahwa jika para pemimpin Hamas, misalnya, mengakhiri perang, membebaskan semua sandera. Kami akan membebaskan mereka,” katanya.
Apa yang dilakukan Hamas terhadap proposal perdamaian Trump dan Netanyahu?
Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi.
Sumber yang dikutip AFP menyebut proses diskusi bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitas komunikasi pascaserangan Israel di Doha, Qatar.
”Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dalam kepemimpinan politik dan militernya, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri,” ujar sumber yang tak disebut namanya tersebut, Selasa (30/9/2025).
Hamas tidak dilibatkan dalam putaran negosiasi penyusunan proposal itu. Dokumen itu baru diserahkan oleh mediator Qatar dan Mesir pada Senin malam.
Apa tekanan Trump terhadap Hamas?
Belum tuntas mengkaji proposal gencatan senjata terbaru, Trump menekan Hamas untuk menerima proposal itu. Ia memberikan tenggat 3-4 hari bagi Hamas untuk menerima proposal perdamaian di Jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti. Trump memperingatkan, jika Hamas menolak, Israel akan mendapat dukungan penuh AS untuk mengambil langkah militer. Hal ini menempatkan Hamas dalam posisi terancam diserang jika menolak proposal tersebut.
”Kami akan memberikan tiga atau empat hari. Kami hanya butuh satu tanda tangan dan akan sangat merugikan jika mereka tidak menandatanganinya,” kata Trump di pangkalan militer di Quantico, Virginia, AS, Selasa (30/9/2025) waktu setempat.
Proposal menjanjikan anggota Hamas akan mendapat amnesti apabila bersedia hidup berdampingan secara damai. Bagi yang ingin meninggalkan Gaza, mereka akan mendapat jalur aman menuju negara penerima.
Sejumlah pengamat menilai poin-poin tersebut tidak realistis. Sebab, akar Hamas sangat berkaitan dengan Palestina. Apalagi, saat ini Hamas tidak sedang dalam kondisi terbaik untuk bernegosiasi.
Setelah dua tahun perang, kelompok itu menderita kerugian besar dari segi kekuatan dan kekuasaan. Sekutunya di kawasan, Iran serta Hizbullah di Lebanon serta Houthi di Yaman melemah karena serangan Israel dan AS. Jihad Islam, sekutu Hamas di Gaza, sudah mengecam proposal tersebut.
Hamas bersikeras pada posisi lamanya terkait kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang di Gaza. Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, mengatakan bahwa kelompok militan itu siap dan serius mencapai kesepakatan. Ia mengatakan, Hamas siap menerima inisiatif apa pun yang jelas mengarah pada akhir perang secara menyeluruh.
Delegasi Hamas diperkirakan bertemu dengan mediator Mesir dan Qatar di Kairo pada Rabu untuk membahas usulan tersebut.
Sehari sebelumnya, lewat media sosialnya, Trump mengunggah bahwa Israel telah menyetujui persyaratan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza dan mendesak Hamas menerima kesepakatan tersebut sebelum kondisi memburuk.
Apa yang bisa dipelajari dari artikel ini?
- Apa poin penting usulan perdamaian Gaza versi Trump dan Netanyahu?
- Apa rencana Trump dan Netanyahu terhadap masa depan Hamas?
- Apa yang dilakukan Hamas terhadap proposal perdamaian Trump dan Netanyahu?
- Apa tekanan Trump terhadap Hamas?
- Apa keinginan Hamas?
Apa poin penting usulan perdamaian Gaza versi Trump dan Netanyahu?
Presiden AS Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington DC, Senin (29/9/2025), waktu setempat. Pertemuan itu membahas proposal perdamaian antara Hamas dan Israel, termasuk perbedaan pandangan terkait pembentukan negara Palestina. Dalam pertemuan itu, Trump merilis proposal berisi 20 poin.
”Saya ingin berterima kasih kepada PM Netanyahu karena telah menyetujui rencana tersebut dan karena percaya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Netanyahu.
Perumusan itu tak melibatkan Hamas. Selain Israel, AS hanya membahas proposal itu dengan para pemimpin negara Arab selama beberapa minggu terakhir.
Beberapa poin dalam proposal, antara lain perang akan segera berakhir jika Israel-Hamas menyetujui perjanjian tersebut. Israel akan mundur ke garis yang disepakati sembari kedua pihak menangguhkan semua operasi militer. Hamas akan melepaskan semua sandera hidup dan mati dalam 72 jam. Setelah semua sandera bebas, Israel akan membebaskan 250 tahanan, 1.700 warga Gaza, serta 15 jenazah warga Gaza
Salah satu poin penting lainnya adalah perlucutan senjata Hamas. Poin ini menjadi salah satu perhatian dunia. Pasalnya, Hamas telah berkali-kali menolak meletakkan senjata yang menjadi syarat dalam proposal-proposal gencatan senjata sebelumnya.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan, Hamas akan ”merespons begitu menerimanya”. Pejabat lainnya mengaku telah mendapatkan pengarahan terkait proposal Trump dari Qatar dan Mesir sebagai mediator. Kepada para mediator, Hamas menyatakan akan meninjau dengan itikad baik.
Namun, Jihad Islam menyebut rencana tersebut ”resep untuk agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina”.
Apa rencana Trump dan Netanyahu terhadap masa depan Hamas dan Gaza?
Proposal itu dinilai bias dan berpihak pada kepentingan Israel. Hamas diminta meletakkan senjata dan tak terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
Dalam masa transisi, Gaza akan berada di bawah pemerintahan transisi dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis. Komite ini terdiri atas warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional. Komite itu akan diawasi Trump dan beberapa kepala negara lain yang tergabung di ”Dewan Perdamaian”.
Saat mengumumkan proposal itu, Trump juga menyatakan ingin membentuk zona ekonomi khusus di Gaza. Di samping itu, ia mengusulkan AS akan memfasilitasi dialog, termasuk dialog lintas agama, agar Palestina dan Israel bisa eksis secara harmonis.
Proposal itu juga menyinggung nasib negara Palestina. ”Seiring rekonstruksi Gaza berlanjut dan otoritas Palestina direformasi, syarat-syarat mungkin akhirnya tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” bunyi proposal tersebut.
Netanyahu juga mengulangi tawaran akan memberi Hamas amnesti sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. ”Detailnya perlu dibahas. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, saya mengatakan bahwa jika para pemimpin Hamas, misalnya, mengakhiri perang, membebaskan semua sandera. Kami akan membebaskan mereka,” katanya.
Apa yang dilakukan Hamas terhadap proposal perdamaian Trump dan Netanyahu?
Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi.
Sumber yang dikutip AFP menyebut proses diskusi bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitas komunikasi pascaserangan Israel di Doha, Qatar.
”Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dalam kepemimpinan politik dan militernya, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri,” ujar sumber yang tak disebut namanya tersebut, Selasa (30/9/2025).
Hamas tidak dilibatkan dalam putaran negosiasi penyusunan proposal itu. Dokumen itu baru diserahkan oleh mediator Qatar dan Mesir pada Senin malam.
Apa tekanan Trump terhadap Hamas?
Belum tuntas mengkaji proposal gencatan senjata terbaru, Trump menekan Hamas untuk menerima proposal itu. Ia memberikan tenggat 3-4 hari bagi Hamas untuk menerima proposal perdamaian di Jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti. Trump memperingatkan, jika Hamas menolak, Israel akan mendapat dukungan penuh AS untuk mengambil langkah militer. Hal ini menempatkan Hamas dalam posisi terancam diserang jika menolak proposal tersebut.
”Kami akan memberikan tiga atau empat hari. Kami hanya butuh satu tanda tangan dan akan sangat merugikan jika mereka tidak menandatanganinya,” kata Trump di pangkalan militer di Quantico, Virginia, AS, Selasa (30/9/2025) waktu setempat.
Proposal menjanjikan anggota Hamas akan mendapat amnesti apabila bersedia hidup berdampingan secara damai. Bagi yang ingin meninggalkan Gaza, mereka akan mendapat jalur aman menuju negara penerima.
Sejumlah pengamat menilai poin-poin tersebut tidak realistis. Sebab, akar Hamas sangat berkaitan dengan Palestina. Apalagi, saat ini Hamas tidak sedang dalam kondisi terbaik untuk bernegosiasi.
Setelah dua tahun perang, kelompok itu menderita kerugian besar dari segi kekuatan dan kekuasaan. Sekutunya di kawasan, Iran serta Hizbullah di Lebanon serta Houthi di Yaman melemah karena serangan Israel dan AS. Jihad Islam, sekutu Hamas di Gaza, sudah mengecam proposal tersebut.
Hamas bersikeras pada posisi lamanya terkait kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang di Gaza. Pejabat Hamas, Taher al-Nunu, mengatakan bahwa kelompok militan itu siap dan serius mencapai kesepakatan. Ia mengatakan, Hamas siap menerima inisiatif apa pun yang jelas mengarah pada akhir perang secara menyeluruh.
Delegasi Hamas diperkirakan bertemu dengan mediator Mesir dan Qatar di Kairo pada Rabu untuk membahas usulan tersebut.
Sehari sebelumnya, lewat media sosialnya, Trump mengunggah bahwa Israel telah menyetujui persyaratan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza dan mendesak Hamas menerima kesepakatan tersebut sebelum kondisi memburuk.