Hamas Hadapi Tekanan untuk Terima Proposal Perdamaian AS

WASHINGTON, RABU — Belum tuntas mengkaji proposal gencatan senjata terbaru, Hamas mulai mendapat tekanan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tenggat selama tiga atau empat hari untuk menerima proposal perdamaian di Jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti.

”Kami akan memberikan tiga atau empat hari. Kami hanya butuh satu tanda tangan dan akan sangat merugikan jika mereka tidak menandatanganinya,” kata Trump di pangkalan militer di Quantico, Virginia, AS, Selasa (30/9/2025) waktu setempat.

Sebelumnya Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan proposal perdamaian untuk Gaza, Senin (29/9/2025). Proposal berisi 20 poin itu mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan sandera dalam waktu 72 jam, penarikan militer Israel, dan reformasi Otoritas Palestina. Otoritas Palestina, China, Rusia, serta negara Arab, Muslim, dan Barat menyambut baik proposal itu.

Namun, Hamas masih meninjau proposal tersebut. Kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dilibatkan dalam pembahasan proposal sejak awal. Kini, Trump menentukan bahas waktu.

Proposal Trump menuntut agar Hamas mau menyerahkan senjata serta tidak terlibat dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Anggota Hamas akan mendapat amnesti apabila bersedia hidup berdampingan secara damai. Bagi yang ingin meninggalkan Gaza, mereka akan mendapat jalur aman menuju negara penerima.

Sejumlah pengamat menilai, poin-poin tersebut tidak realistis. Sebab, akar Hamas sangat berkaitan dengan Palestina. Apalagi, saat ini Hamas tidak sedang dalam kondisi terbaik untuk bernegosiasi.

Setelah dua tahun perang, kelompok itu menderita kerugian besar dari segi kekuatan dan kekuasaan. Sekutunya di kawasan, Iran serta Hezbollah di Lebanon serta Houthi di Yaman, melemah karena serangan Israel dan AS. Jihad Islam, sekutu Hamas di Gaza, sudah mengecam proposal tersebut.

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan, Hamas sudah mengadakan diskusi internal serta pembicaraan dengan faksi Palestina lainnya. Sebelumnya, kelompok ini sudah menyatakan akan meninjau proposal dengan itikad baik.

”Diskusi berlangsung di antara para pemimpin politik dan militer Hamas, baik di dalam maupun di luar negeri. Diskusi tersebut bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” kata seorang sumber Palestina secara anonim.

Qatar dan Mesir sebagai mediator adalah pihak yang memberi pengarahan kepada Hamas terkait proposal itu. Sebagai negara yang menampung para pemimpin Hamas yang diasingkan, Qatar mengadakan pertemuan dengan para pejabat Hamas dan Turki pada Selasa malam.

”Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami sungguh optimistis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, merupakan rencana yang komprehensif,” ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.

Dukungan negara-negara Arab dan Islam terhadap proposal ikut menekan Hamas. Dalam sebuah pernyataan bersama, Turki, Mesir, Qatar, Jordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi menyambut baik proposal itu.

Menurut Axios, berbagai pihak mulai meminta agar Hamas menerima proposal tersebut. Selain Qatar, Mesir dan Turki juga mendesak Hamas untuk memberikan tanggapan positif.

Terlepas dari itu, beberapa negara Arab turut menyoroti perubahan poin dalam proposal dari diskusi awal dengan AS. Beberapa poin menjadi lebih menguntungkan Israel, khususnya ketentuan yang tidak jelas tentang penarikan pasukan Israel, ketiadaan jangka waktu agar Otoritas Palestina memerintah Gaza, dan ketidakpastian jalur agar Palestina menjadi negara.

Para pejabat negara Arab telah menghubungi pejabat AS mengenai perubahan poin-poin tersebut. Situasi ini mungkin bisa memberikan Hamas ruang untuk bernegosiasi.

”Apa yang disampaikan kemarin adalah prinsip-prinsip dalam rencana yang memerlukan diskusi rinci dan bagaimana cara menyelesaikannya,” ujar Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kepada Al Jazeera TV.

Kepala Palestinian Dialogue Group di Turki, Sadeq Abu Amer, berpendapat, proposal Trump menempatkan Hamas di depan pilihan yang sulit. Sekilas proposal itu menerima tuntutan utama Hamas, tetapi proposal itu justru melengserkan Hamas dari kekuasaan, mengisolasi Gaza, dan menghambat solusi dua negara.

Abu Ameri menilai, Hamas akan menerima proposal itu mengingat situasi di lapangan dan tekanan kawasan. ”Saya yakin Hamas dapat memaksakan keputusannya pada faksi-faksi yang lebih marjinal jika memutuskan menerima kesepakatan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak untuk berkomitmen pada ”kesepakatan dan implementasinya”. Dia juga mengulang seruan untuk gencatan senjata yang ”segera dan permanen”.

”Sekretaris Jenderal PBB menghargai peran penting negara-negara Arab dan Muslim dalam mengupayakan perdamaian dan berharap proposal itu akan menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya solusi dua negara,” kata Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq, Selasa.

Paus Leo XIV juga berharap Hamas akan mendukung proposal tersebut. ”Ada elemen-elemen yang sangat menarik dalam proposal tersebut. Saya berharap Hamas akan menerimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan,” ujar Paus Leo, menurut kantor berita Italia, ANSA, Selasa.

Sebelum proposal itu diumumkan, Israel mendapat tekanan internasional untuk menghentikan perang di Gaza. Namun, Netanyahu telah mendukung proposal tersebut meski beberapa poin mengganjal.

Situasi sekarang berbalik. Giliran Hamas yang mendapat tekanan internasional. ”Alih-alih Hamas mengisolasi kami, kami membalikkan keadaan dan mengisolasi Hamas,” kata Netanyahu dalam sebuah video di media sosial sebelum meninggalkan Washington DC.

Proposal perdamaian Trump memberi Israel sejumlah keuntungan. Proposal itu mendukung janji Netanyahu untuk memulangkan semua sandera, baik hidup maupun mati, serta menggulingkan Hamas dari kekuasaan, Israel juga akan tetap mempertahankan kehadiran militer di sepanjang perbatasan Israel dan Gaza.

Namun, langkah Israel tidak akan mulus. Netanyahu harus meyakinkan kabinetnya, sebagian berisi pejabat ultranasionalis, untuk menerima proposal itu terlebih dulu. Beberapa poin tidak sesuai dengan tujuan perang Israel.

Satu poin menyebutkan reformasi peran Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, untuk memerintah Gaza di masa depan. Pada poin lainnya, terdapat rencana samar tentang pembentukan negara Palestina suatu saat. Hal-hal semacam itu ditentang Netanyahu.

”Itu berbahaya bagi Israel dan tentu saja kami tidak akan menyetujuinya,” ujar Netanyahu terkait negara Palestina.

Israel juga harus membuat konsesi lainnya, termasuk janji tidak mencaplok Gaza dan pembatalan rencana relokasi 2 juta warga Palestina dari Gaza. Di samping itu, Israel harus membebaskan 250 tahanan seumur hidup, 1.700 warga Gaza, serta 15 jenazah warga Gaza. Pembebasan tersebut tidak populer bagi publik Israel.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang beraliran sayap kanan sudah mengecam proposal itu. Dia menyebutnya sebagai ”kegagalan diplomatik yang besar”. (AP/AFP/REUTERS)