Apa Makna Gencatan Senjata bagi Hamas, Israel, dan Timur Tengah?

Setelah 15 bulan perang di Jalur Gaza, Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata secara bertahap, di Doha, Qatar, Rabu (15/1/2025). Kesepakatan itu akan berlaku efektif mulai 19 Januari 2025. Amerika Serikat dan Qatar berperan sebagai penengah dalam kesepakatan tersebut. 

Perang bermula ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas bertujuan mengembalikan perjuangan Palestina ke garis depan agenda internasional sekaligus menghukum tindakan Israel atas Palestina. Serangan ini melanjutkan konflik kronis di kawasan tersebut yang tak berkesudahan.

Kabinet Israel akan menggelar pemungutan suara tentang kesepakatan gencatan senjata, Kamis (16/1/2025) pagi waktu setempat.

Sejauh ini, Israel memetik sejumlah kemenangan taktis dalam perang itu. Di bawah perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel membunuh para pemimpin tertinggi Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon. Sementara pengaruh Iran sebagai pendukung Hamas melemah, terlebih seusai kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah, sobat Iran.

Namun, Israel gagal mewujudkan dua tujuan utamanya. Netanyahu sebelumnya menjanjikan kemenangan total atas Hamas dan pengembalian semua tahanan. Nyatanya, Hamas masih bertahan sampai sekarang meski melemah.

Selain itu, sejumlah tawanan Israel yang disandera Hamas pada serangan 7 Oktober meninggal dalam tahanan. Beberapa terbunuh secara tak sengaja oleh pasukan Israel atau Hamas saat pasukan Israel mendekat. Padahal, orang Israel memandang pengembalian tawanan sebagai kewajiban.

Aksi militer Israel tidak luput dari banjir kecaman global. Mahkamah Internasional mempertimbangkan tuduhan genosida. Adapun Mahkamah Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan sejumlah pejabat dari Israel serta Hamas atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lebih dari 46.707 warga Palestina tewas di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan setempat. Militer Israel mengatakan telah menewaskan lebih dari 17.000 pejuang, tanpa memberikan bukti. Bangunan-bangunan di Gaza hancur lebur oleh bom. Sekitar 90 persen populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi.

”Perang ini tidak akan berakhir tanpa adanya solusi politik dan saya tidak melihatnya. Terus terang, saya khawatir Israel sekarang akan bergerak untuk menganeksasi Tepi Barat, dan terus menekan Washington untuk mendukung aksi militer terhadap program nuklir Iran,” tutur peneliti Barbara Slavin dari Stimson Centre di Washington kepada South China Morning Post.

Hamas harus menerima pukulan telak. Sebagian besar pemimpin Hamas dan sejumlah komandan tingkat menengah kehilangan nyawa. Persenjataan roket Hamas tampaknya telah sangat terkuras. Beberapa jaringan terowongannya telah hancur.

Namun, Hamas tetap menjadi kekuatan dominan di lapangan sembari melancarkan serangan mematikan pada pasukan Israel. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa (14/1/2025), mengatakan, Hamas telah merekrut anggota baru yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah yang hilang.

”Hamas tidak benar-benar hancur walau kehilangan banyak pemimpin, termasuk Yahya Sinwar. Hamas masih ada di sana dan mampu merekrut anggota baru, jadi Netanyahu gagal menghancurkan Hamas,” kata Scott Lucas, profesor politik internasional di Clinton Institute, University College Dublin, kepada France 24.

Tampaknya Hamas juga tidak akan ke mana-mana. Kepopuleran kelompok yang berdiri pada akhir 1980-an ini bahkan mungkin meningkat sesudah perang dan pembebasan tahanan. Apalagi, di Gaza tidak ada gerakan alternatif yang kuat selain Hamas. Hamas juga punya kehadiran kuat di Tepi Barat dan kamp-kamp pengungsi Lebanon.

AS di bawah pemerintahan Biden sesungguhnya telah menggalang sekutu regional, termasuk Arab Saudi, untuk rencana pascaperang. Washington berambisi mereformasi Otoritas Palestina dalam memerintah dan membangun kembali Gaza. Reformasi ini dinilai dapat menormalisasi hubungan Palestina dengan Israel.

Akan tetapi, negara-negara di Timur Tengah menginginkan pembentukan negara Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Wilayah-wilayah tersebut telah direbut Israel dalam Perang Enam Hari pada 1967. Keinginan itu tentu bertentangan dengan ambisi Netanyahu.

Menurut Netanyahu, Israel akan mempertahankan kontrol keamanan terbuka dan bermitra dengan warga Palestina yang independen secara politik untuk memerintah Gaza. Ide itu mustahil terwujud. Hamas mengancam siapa pun yang mau mengikuti rencana tersebut.

Mengingat Hamas masih menguasai sebagian besar Gaza, Israel dan Mesir juga tidak mungkin mencabut blokade pergerakan manusia dan barang yang diterapkan pada 2007 setelah Hamas berkuasa. Sebuah badan PBB memperkirakan, butuh waktu 350 tahun untuk membangun Gaza jika blokade tetap berlaku.

Terlepas dari gonjang-ganjing politik dalam pemerintahan Israel di masa perang, Netanyahu tetap bisa menjabat dan selamat dari penyelidikan publik. Ia didukung oleh koalisi kecil yang bisa mengesampingkan isu politik untuk sementara.

Kini, Netanyahu kembali mendapat tantangan. Kabinet akan menggelar pemungutan suara tentang kesepakatan gencatan senjata. Namun, dua menteri Netanyahu yang beraliran kanan menentang kesepakatan itu, yaitu Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

Netanyahu tidak akan dapat menggunakan perang sebagai alasan menunda penyelidikan publik atas serangan 7 Oktober 2023. Mengutip Al Jazeera, serangan ini adalah kegagalan militer dan intelijen terbesar dalam sejarah Israel karena sedikitnya 1.139 orang tewas. Ia juga tengah bergelut dengan beberapa kasus korupsi.

Sesulit-sulitnya posisi Netanyahu, posisinya kemungkinan akan tetap aman. Mengapa? Presiden AS terpilih Donald Trump akan menghuni Gedung Putih lagi pada 20 Januari 2025.

Trump dikelilingi oleh pendukung Netanyahu yang ingin mencaplok Tepi Barat. Alhasil, Netanyahu bisa menggalang dukungan sayap kanan garis keras di Israel agar tetap berkuasa sampai Pemilu 2026.

Di sisi lain, Trump mengklaim telah menepati janji untuk mengakhiri perang di Timur Tengah, bahkan sebelum pelantikannya. Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bergabung dalam negosiasi gencatan senjata di tahap akhir bersama pejabat pemerintahan Biden. Adapun pemerintahan Biden menyatakan kesepakatan itu buah usahanya beberapa bulan terakhir.

Jean-Loup Samaan, peneliti di Middle East Institute, National University of Singapore, mengatakan ”sangat mungkin” tim Trump menekan Netanyahu menerima kesepakatan itu. ”Trump sudah jelas tidak ingin perang berlarut-larut saat kembali ke Kantor Oval, terutama karena kesepakatan akan dimulai di bawah pengawasannya,” kata Samaan kepada Al Jazeera.

Samaan melanjutkan, Netanyahu dapat diuntungkan apabila rumor tentang tekanan Trump beredar. Dia bisa membujuk kedua menterinya yang menolak.

Tugas lanjutan Trump adalah memutuskan sejauh mana ingin mendukung rencana Netanyahu atas Tepi Barat. Dia juga harus memeras otak soal cara menghadapi Iran beserta sekutu-sekutu regionalnya.

Ditambah lagi, masalah yang mendasar belum selesai. Perdamaian yang kokoh di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina, masih jauh dari angan. Perang di Gaza boleh berakhir, tetapi mungkin bukan yang terakhir. 

“Kecuali kita meraih resolusi tentang siapa yang berkuasa di Gaza, mungkin tidak ada kelanjutan dari gencatan senjata ini dan dimulainya kembali pembunuhan,” kata Lucas. (AP/AFP)