Apa Saja Agenda Kepala Daerah Selama Retret Tujuh Hari di Magelang?

JAKARTA, KOMPAS — Retret kepala dan wakil kepala daerah di Magelang akan diisi pembekalan oleh para menteri ataupun kepala lembaga. Selain itu, penguatan ikatan emosional dinilai menjadi hal terpenting dalam acara ini.

Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan berangkat ke Magelang, Jumat (21/2/2024). Mereka akan mengikuti retret selama tujuh hari di Borobudur International Golf and Country Club kawasan Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang. Acara ini, menurut rencana, dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan arahan. Namun, jadwal waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.

”Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja, mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di pengujung retret. Kami akan menyesuaikan dengan jadwal beliau,” tutur Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang juga baru bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Jumat (14/2/2025) sore.

Secara umum, menurut Bima, retret kepala daerah kali ini menjadi pembekalan yang sangat padat untuk para kepala daerah yang baru dilantik. Sebab, biasanya Kementerian Dalam Negeri mengadakan diklat selama dua pekan. Selain itu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) juga mengadakan pemantapan calon pemimpin sekitar satu bulan. Kini, semua harus disampaikan dalam tujuh hari.

Karena itu, pembicara dalam retret ini antara lain para menteri Kabinet Merah Putih, pengajar Lemhannas, maupun dari KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI. “Nggak semua menteri juga bisa memberikan materi,” ujarnya.

Pembekalan ini bertujuan untuk sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan Astacita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, pembangunan di daerah bisa selaras dengan arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Astacita.

Retret juga akan membekali para kepala daerah yang berasal dari beragam latar belakang dengan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah.

Salah satu tujuan penting retret, menurut Bima, adalah membangun hubungan atau menguatkan ikatan emosional antara semua kepala daerah. Ikatan emosional ini dinilai penting karena koordinasi akan diperlukan bukan hanya antara kepala daerah dan menteri, tetapi juga antara sesama kepala daerah.

Bima mencontohkan, hubungan baik antardaerah bermanfaat dalam mengatasi kelebihan produksi atau kebutuhan komoditas tertentu. Hal ini bermanfaat ketika para kepala daerah harus mengendalikan inflasi.

”Emotional bounding ini enggak bisa diperoleh hanya dengan (pertemuan via) zoom. Jadi (retret) bukan hanya pembekalan secara substansi, tetapi juga membangun emotional bounding,” tuturnya.

Dia menceritakan, adanya retret Kabinet Merah Putih selama empat hari sangat bermanfaat untuk membentuk ikatan emosional di antara semua anggota kabinet. Ketika tidak saling mengenal, akan sulit koordinasi dan kerja bersama dalam pemerintahan.

”Perusahaan saja mempunyai team building, apalagi untuk mengurus kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Semangat gotong royong, sinergi sangat diperlukan. Sebab, enggak ada yang bisa diselesaikan sendiri,” tuturnya.

Materi lain yang juga akan disampaikan dalam retret kepala daerah adalah soal pengelolaan anggaran.

APBN Indonesia tahun 2025 ini mencapai Rp 3.600 triliun dengan Rp 1.300 triliun di antaranya akan ada di pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaan anggaran dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) menjadi penting. Pembicara yang terdiri atas Ketua KPK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala Polri, dan Jaksa Agung akan dihadirkan.

”Ini penting untuk mengawal eksekusi dan pelaksanaan ribuan triliun uang rakyat,” tambah Bima.

Lebih lagi, efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pun menyasar anggaran pemerintah daerah. Dalam instruksinya, Presiden meminta pemangkasan anggaran mencapai Rp 306,69 triliun. Jumlah ini terdiri atas efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Pembatasan belanja ini diminta untuk menghapus agenda seremonial, mengurangi perjalanan dinas yang tak diperlukan, kajian dan studi banding, serta percetakan dan publikasi.

Para kepala daerah, menurut Bima, perlu memahami pesan Presiden dalam efisiensi anggaran ini.

”Presiden jelas pesannya, efisiensi untuk memotong anggaran (kegiatan) yang tidak masuk akal dan tidak memotong honor (pegawai atau kegiatan) yang memang diperlukan. Jangan salah tafsir,” tuturnya.

Persepsi salah disebutnya membuat eksekusi pemangkasan anggaran tidak tepat. Ketika Presiden meminta anggaran infrastruktur dipotong, maka pemborosan dalam pembangunan yang dipangkas, bukan berarti infrasruktur yang dibutuhkan malah tidak dibangun.

”Jadi, efisiensi bukan memotong (anggaran) pelayanan dasar. Ini juga perlu dipahami teman-teman di daerah,” tambahnya.

Kendati mendapat pembekalan, para kepala daerah bisa berdialog dengan para menteri di retret kepala daerah. Perspektif daerah, lanjut Bima, juga perlu didengarkan pemerintah pusat. Dengan demikian, semua akan klop.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menilai retret selama tujuh hari terlampau singkat. Sebab, kepala dan wakil kepala daerah yang datang dari beragam latar itu harus betul-betul memahami tugas sebagai kepala dan wakil kepala daerah.

Karena itu, Kemendagri biasanya mengadakan diklat selama dua pekan secara bertahap. Setiap angkatan terdiri atas 40 kepala dan wakil kepala daerah.

”Jadi, lebih memberikan pengetahuan tentang pengetahuan memimpin dan manajerial, skill maupun teknikal. Jadi, bukan seperti latihan-latihan tentara begitu. Ada senam, tetapi pagi saja,” kata Djohermansyah yang juga pernah menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Jumat.

Secara teknis, kepala dan wakil kepala daerah akan dilantik Presiden Prabowo, Kamis (20/2/2025). Esoknya, Jumat (21/2/2025), semua kepala daerah harus berkumpul di Magelang.

Untuk itu, tambah Bima, pelantikan kepala dan wakil kepala daerah di Istana akan diselenggarakan secara sederhana dan tidak memakan waktu lama. Dengan demikian, para kepala daerah memiliki kesempatan untuk bersiap-siap berangkat ke Magelang.

Semua kepala daerah boleh berangkat dengan moda transportasi apa pun. Namun, Jumat (21/2/2025), siang harus sudah berkumpul di Magelang.