Apa Saja yang Dibahas dalam Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian?

Pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 19 Februari 2026 di Institut Perdamaian, Washington DC, AS. Pertemuan ini akan menjadi konferensi tingkat tinggi pertama negara-negara anggota setelah ia meluncurkan piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Januari lalu.

Sejumlah negara anggota sudah mengonfirmasi kehadiran terhadap undangan Trump, termasuk negara-negara Arab dan Islam, antara lain Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Negara-negara ini aktif mendorong upaya perdamaian di Jalur Gaza.

Israel diperkirakan tidak hadir. Sementara menjelang pertemuan, Vatikan menyatakan penolakan untuk bergabung.

Presiden Prabowo Subianto sudah bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (16/2/2026) pagi. ”Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global,” sebut pernyataan Sekretariat Presiden.

Agenda Trump selama pertemuan

Dalam pertemuan itu, Trump berencana untuk berkoordinasi dengan negara anggota serta mengumumkan sejumlah hal, termasuk anggaran. Beberapa hari lalu, ia menyatakan, Dewan Perdamaian sudah mengantongi dana hingga 5 miliar dolar AS (Rp 84,1 triliun) untuk rekonstruksi Gaza.

Upaya untuk membangun ulang Gaza adalah tantangan besar karena wilayah tersebut hancur lebur akibat gempuran Israel selama hampir dua tahun. Bank Dunia dan Uni Eropa memperkirakan rekonstruksi Gaza membutuhkan dana setidaknya 70 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 1.100 triliun.

Sudah lebih dari 20 negara menyatakan bersedia menjadi anggota Dewan Perdamaian. Namun, banyak sekutu utama AS di Eropa dan kawasan lain menolak bergabung. Mereka curiga dewan ini merupakan upaya Trump menyaingi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai platform untuk mengatur ulang tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Ini terlihat dari mandat lembaga yang kini bertujuan menyelesaikan krisis global.

”Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi badan internasional yang paling berpengaruh dalam sejarah dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai ketuanya,” kata Trump dalam unggahan di media sosial, Minggu (15/2/2026) waktu setempat atau Senin (16/2/2026) waktu Indonesia.

Rencana Indonesia selama pertemuan

Presiden Prabowo berada di Amerika Serikat setidaknya selama 18-19 Februari 2026 untuk mengikuti sejumlah forum. Salah satunya sidang DK PBB yang membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, di New York, AS, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, Prabowo akan mengikuti pertemuan Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Menurut dia, kehadiran Presiden bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan mekanisme multilateral guna membuka jalan perdamaian bagi rakyat Palestina.

Sebelum Presiden tiba, Sugiono lebih dulu berada di New York untuk sejumlah pertemuan bilateral. Ia berjumpa dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres serta Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour.

”Posisi kami jelas, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” ujar Sugiono.

Pada 3 Februari 2026, Sugiono mengatakan, jika Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan harapan perdamaian dan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina, Indonesia akan keluar dari dewan tersebut.

Agenda Dewan Perdamaian yang belum jelas

Trump belum menjelaskan lebih lanjut terkait negara donor yang akan terlibat dalam pengerahan pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Gaza. Indonesia merupakan negara yang berulang kali menyatakan kesiapan mengerahkan pasukan ke sana. Baru Indonesia yang memastikan untuk mengirim pasukan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Donny Pramono menyebut, sebanyak 1.000 prajurit TNI AD siap berangkat ke Gaza pada April 2026. Dalam rapat 12 Februari 2026 di Markas Besar TNI disebut, TNI akan mengirimkan 8.000 prajurit ke Gaza. Kepastian tanggalnya menunggu keputusan pemerintah dan mekanisme internasional.

Belum ada kejelasan Indonesia akan mengikuti mekanisme internasional apa untuk pengiriman pasukan tersebut. Meski berawal dari resolusi DK PBB, Dewan Perdamaian dan ISF dinilai semakin jauh dari kerangka PBB. Di sana, pasukan ISF diproyeksikan bertugas dalam misi perdamaian dan rekonstruksi serta memberikan dukungan kepada polisi Palestina.

”Kami menunggu dari hasil koordinasi di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD, memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, 9 Februari 2026.

Namun, ada kekhawatiran terjadi kontak senjata dengan kelompok pro kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan, partisipasi dalam ISF berada di bawah kendali nasional Indonesia berdasarkan mandat Resolusi 2803, politik luar negeri bebas-aktif, serta hukum internasional. RI sudah menetapkan batasan, antara lain, mandat non-combat dan nondemiliterisasi, tidak berhadapan dengan pihak mana pun, serta area penugasan terbatas.

Situasi di Gaza saat ini

Memasuki bulan Ramadhan, tak ada upaya serius menghentikan serangan brutal Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sejak gencatan senjata Hamas-Israel berlaku pada 10 Oktober 2025, Israel telah menewaskan lebih dari 600 warga Gaza serta melukai 1.600 orang lainnya.

”Bagaimana pelucutan senjata dapat dibahas, sementara hampir 60 persen Jalur Gaza tetap diduduki oleh Israel?” kata Basem Naim, salah satu pemimpin senior Hamas.

Israel kini malah memulai proses pengaturan lahan di sebagian besar wilayah pendudukan di Tepi Barat meski beragam hukum internasional sudah menyatakan wilayah itu milik Palestina. Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyebut keputusan Israel itu sebagai eskalasi yang serius dan pelanggaran hukum. Aksi Israel sama dengan ”aneksasi de facto”.

Indonesia serta negara-negara Arab dan Islam kembali memprotes ulah Israel terhadap Palestina, Selasa (17/2/2026). Dalam norma hukum internasional, protes secara berkala amat penting guna mencatat posisi suatu negara atas suatu isu serta menentukan kebutuhan hukum atau politik di masa depan.