Apa Untungnya Jadi Negara Juru Damai?

Tiga negara menjadi juru damai dalam perang Iran-AS. Pakistan menjadi mediator utama. Peran Oman dan Qatar juga tidak bisa diabaikan.

Mereka membantu dunia dari keterpurukan ekonomi dan gejolak konflik. Di baliknya, mereka juga mengejar kepentingan strategis.

Oman mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara bagi kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz, Selasa (23/6/2026). Koridor itu disiapkan bersama Organisasi Maritim Internasional (IMO). Kapal yang ingin memakai jalur tersebut harus berkoordinasi dengan organisasi itu berdasarkan koordinat yang diumumkan IMO dan otoritas Oman.

Di hari yang sama, Oman dan Iran juga membahas pengelolaan Selat Hormuz ke depan. Pembahasannya termasuk rencana menarik tarif dari kapal yang melintas. Oman juga menegaskan bahwa pengaturan Selat Hormuz tidak bisa hanya ditentukan Iran.

Pembahasan ini membuat Oman turut menjadi pemegang kunci pada salah satu selat terpenting di dunia. Dari Selat Hormuz, Muscat dapat mengatur arus perdagangan global. Posisi Oman penting karena negara itu juga berbatasan langsung dengan Selat Hormuz.

Peneliti senior di lembaga kajian Timur Tengah, Middle East Institute, Alex Vatanka, menilai Oman adalah aktor kawasan yang paling dipercaya Iran untuk menjadi mediator. Muscat juga dihormati Washington dan didukung negara-negara Teluk.

Kombinasi itu jarang dimiliki negara lain di kawasan. ”Oman selama ini selalu menjadi mediator Teluk tanpa banyak suara. Kini, Oman juga harus menjadi suara peringatan yang paling jelas,” tulis Vatanka dalam analisis di Middle East Institute.

Rekam jejak mediasi Oman juga terlihat di Laut Merah. Dikutip Amwaj.media, Mei 2025, Muscat dan Teheran menjadi perantara kesepahaman antara AS dan Houthi di Yaman. Kesepahaman itu ditujukan untuk menghentikan saling serang di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb.

Sementara itu, sebagai mediator utama, Pakistan memperoleh panggung bergengsi sebagai poros damai. Bagi Islamabad, reputasi diplomatik itu merupakan peluang untuk mendongkrak ekonomi.

Penasihat Menteri Keuangan Pakistan Khurram Schehzad mengatakan, reputasi sebagai negara yang mampu menjaga stabilitas dapat memperkuat daya tarik Pakistan di mata investor. ”Bangsa yang menghadirkan stabilitas di dalam negeri dan membantu memajukan stabilitas di luar negeri menjadi tujuan investasi yang lebih kredibel,” katanya.

Pakistan memang membutuhkan modal itu. Selama bertahun-tahun, negara itu lebih identik dengan krisis ekonomi, ketergantungan pada Dana Moneter Internasional, konflik perbatasan, dan ketegangan politik domestik. Melalui mediasi Iran-AS, citra Islamabad terpoles sebagai negara yang berjasa bagi dunia.

Peneliti rekanan Program Asia Pasifik di Chatham House, Farzana Shaikh, menilai kepentingan Islamabad didasari kepentingan energi dan perbatasan dengan Iran. ”Islamabad memiliki kepentingan jelas untuk mengakhiri perang, yaitu meredakan masalah energi dan menurunkan ketegangan di perbatasannya dengan Iran,” tulisnya.

Menurut Shaikh, lebih dari 85 persen kebutuhan minyak Pakistan dan hampir seluruh gas alam cairnya dipasok Arab Saudi, Qatar, dan negara-negara Teluk. Ketika perang mengganggu kawasan itu, ekonomi Pakistan semakin tertekan. Pakistan bahkan sempat menerapkan penghematan energi, di antaranya empat hari kerja untuk pegawai publik dan penutupan sekolah.

Pakistan juga berbagi perbatasan sekitar 900 kilometer dengan Iran. Jalur itu penting bagi perdagangan dan pasokan energi.

Jalur itu rawan kekerasan. Utamanya di kawasan Balochistan yang selama ini diganggu pemberontakan separatis dan kelompok bersenjata lintas batas.

Faktor domestik juga sensitif. Pakistan berpenduduk mayoritas Sunni. Di sisi lain, Pakistan juga jadi negara negara dengan populasi syiah terbesar setelah Iran. Hingga seperempat penduduk Pakistan adalah syiah. Karena itu, perang terbuka antara Iran dan AS berisiko memanaskan ketegangan sektarian dalam negerinya.

Selain itu, kedekatan dengan pemerintahan Trump juga berpeluang membuka investasi baru. Menurut Shaikh, hubungan erat Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Besar Asim Munir dengan Washington diarahkan pada tiga bidang.

Ia menyebutnya 3C, yakni kontra-terorisme, mineral kritis, dan kripto. Semua bidang kegemaran Trump.

Munir menjadi salah satu tokoh kunci dalam negosiasi Iran-AS. Ia punya akses langsung ke Teheran dan Washington. Munir juga membangun hubungan hangat dengan Trump, yang berulang kali memuji perannya dalam proses mediasi.

Namun, Shaikh menilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa mediasi Pakistan akan menghasilkan keuntungan nyata dari AS. Sejarah memberi alasan untuk berhati-hati.

Pada 1971, Pakistan pernah menjadi penghubung penting dalam pembukaan hubungan AS-China pada era Presiden Richard Nixon. Islamabad berharap jasa besar itu membuat Washington membantu mencegah lepasnya Pakistan Timur. Namun, harapan itu tidak terpenuhi. Pakistan Timur tetap merdeka sebagai Bangladesh.

Shaikh juga mengingatkan, posisi Pakistan sebagai juru damai tidak sepenuhnya tanpa noda. Kredibilitas Islamabad sebagai mediator dibayangi awan gelap operasi militernya terhadap Afghanistan dan hubungan historis yang tidak selalu mulus dengan Iran.

Memainkan peran penting, posisi Qatar cukup unik dalam proses negosiasi AS-Iran. Meski kena serangan Iran, negara Teluk itu tetap mengambil peran mediator.

Akhir Maret 2026, Doha masih menyatakan hanya mendukung semua upaya diplomatik. Akan tetapi, Qatar waktu itu bukan penengah.

Belakangan, sikap itu berubah. Pada akhir Juni, Qatar menyatakan sebagai mediator bersama Pakistan dalam KTT Danau Lucerne, Swiss.

Dalam upaya deeskalasi, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menghubungi pejabat Iran, Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Kuwait. Ia juga bertemu Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan utusan Gedung Putih Steve Witkoff. ”Qatar memainkan peran vital di balik layar,” kata Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, dikutip dari media Jerman Deutsche Welle.

Kapasitas diplomasi Qatar sudah mentereng sejak 2023. Doha menjadi perantara penting dalam jeda kemanusiaan Israel-Hamas di Gaza.

Pada tahun yang sama, Qatar juga memediasi pertukaran tahanan AS-Iran yang disertai pemindahan dana Iran 6 miliar dolar AS ke rekening terbatas di Qatar. Pada Juni 2025, Qatar juga memainkan peran kunci dalam mendorong Iran menerima proposal gencatan senjata AS dengan Israel.

Analis Teluk dan peneliti nonresiden di Arab Gulf States Institute, Anna Jacobs, mengatakan, Qatar memiliki pengalaman panjang dalam mediasi. Qatar juga memiliki pengetahuan mendalam mengenai lanskap keamanan Teluk. Keberhasilan negosiasi AS-Iran kali ini meneguhkan posisinya sebagai perantara yang sulit digantikan.

Tentu saja, Qatar punya kepentingan langsung. Penutupan Selat Hormuz membuat keran ekonomi negara itu tercekik. Jacobs mengatakan, Qatar termasuk negara yang paling terdampak oleh penutupan Selat Hormuz karena hampir seluruh ekspor gas alam cairnya bergantung pada jalur itu.

Posisi Qatar juga rentan menjadi sasaran balasan Iran. Sebab, Qatar adalah sekutu dekat AS dan menjadi tuan rumah Pangkalan Udara Al Udeid, pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah, sejak 2001. Pada Maret 2026, Doha harus menghentikan produksinya setelah serangan Iran ke fasilitas gas utamanya di Ras Laffan.

Menurut Jacobs, kemampuan Doha merawat hubungan merupakan modal diplomasi sebagai mediator. Selama ini, Qatar terus mempertahankan hubungan dengan negara-negara pariah, kelompok yang disebut teroris, dan aktor nonnegara lain, sering kali atas permintaan AS. ”Jaringan itulah yang membuat Doha tetap dibutuhkan ketika jalur diplomasi resmi macet,” tulisnya.

Dalam studi di International Journal of Conflict Management 2022, keberhasilan mediasi lebih ditentukan oleh kapasitas negara dibandingkan kedekatan negara itu. Hal itu menjelaskan mengapa ketiga negara tersebut sukses memediasi meski tidak sepenuhnya netral.

Kajian Carnegie Endowment for International Peace pun menyebutkan, keberhasilan mediasi ditentukan oleh kepemimpinan kuat yang konsisten dan diplomasi publik. Hal ini terbukti dalam keberhasilan mediasi Mesir-Israel dan Jordania-Israel.

Sebaliknya, proses Oslo antara Israel dan Palestina rapuh. Oslo I pada 1993 adalah kesepakatan sementara antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Oslo II pada 1995 membagi Tepi Barat ke dalam Area A, B, dan C, dengan tingkat kontrol sipil dan keamanan Palestina yang berbeda-beda.

Namun, proses mediasi itu tidak menyelesaikan isu paling sulit, yaitu status Jerusalem, pengungsi Palestina, dan permukiman Israel. Penundaan isu-isu itu membuat kesepakatan Oslo menjadi tanpa arti. Kelemahan lain, perundingan rahasia menuju Oslo I yang difasilitasi Norwegia dilakukan tanpa keterlibatan AS. Akibatnya, kredibilitas AS berkurang dan daya penegakannya lemah.

Kondisi itu diperparah karena publik Israel dan Palestina dinilai tidak cukup disiapkan menerima perdamaian. Akibatnya, kelompok penentang perdamaian lebih mudah menggagalkan proses itu.

Peran juru damai bernilai besar, baik bagi negara itu maupun bagi dunia. Sebab, perang membawa biaya ekonomi besar yang berdampak global.

Menurut kajian Visi Kemanusiaan yang diterbitkan Institute for Economics and Peace, di negara dengan tingkat perdamaian tinggi, pendaftaran bisnis baru disebut 10 kali lebih besar dibandingkan negara dengan tingkat perdamaian rendah. Pergerakan barang lintas negara juga lebih lancar. Negara damai juga cenderung lebih menarik bagi investor asing.

Dunia pun sangat dirugikan oleh perang. Masih menurut sumber yang sama, ekonomi global diperkirakan kehilangan 14,3 triliun dolar AS akibat kekerasan dan konflik pada 2016. Angka itu setara 12,6 persen produk domestik bruto dunia.

Saat ini, peran negara juru damai semakin penting. Menurut kajian Forward Look 2026, sejak 2025, dunia memasuki fase perdamaian, tetapi tegang dan fase konfrontasi yang dinormalisasi. Perang dan sengsaranya semakin dianggap biasa.

(Reuters/AP/AFP)