Bergabung dengan BRICS adalah perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, tetapi juga ada risiko geoekonomi.
08 Jan 2025 16:50 WIB · Internasional
1. Apa itu BRICS?
2. Seperti apa status Indonesia di BRICS?
3. Apa keuntungan bagi Indonesia bergabung dengan BRICS?
4. Apa risiko yang dihadapi BRICS di dalam persaingan geoekonomi?
Sesuai dengan namanya, BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Organisasi kerja sama ekonomi antanegara ini berdiri pada 2009. Tujuan berdirinya BRICS ialah memberi pilihan bagi negara-negara di dunia akan wadah kerja sama ekonomi di luar tujuh negara terkaya global (G7).
Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh BRICS adalah pembentukan Bank Pembangunan Baru (New Development Bank), sistem pembayaran selain menggunakan mata uang dollar AS, dan dana cadangan kontingensi.
Keanggotaan BRICS meluas di luar lima negara pendirinya. Per tahun 2024, ada tambahan empat negara yang menjadi anggota tetap. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Etiopia.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 di Kazan, Rusia, Indonesia mengutarakan minat untuk bergabung dengan organisasi tersebut.
Hal itu terwujud pada Selasa (6/1/2025) ketika Kementerian Luar Negeri Brasil mengumumkan bahwa Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS. Brasil adalah negara yang memegang keketuaan BRICS tahun 2025.
Bergabungnya Indonesia menjadikan BRICS sekarang memiliki sepuluh negara anggota. ”Indonesia adalah negara berperekonomian dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki visi mengenai reformasi berbagai lembaga global dan memperkuat kerja selatan-selatan,” demikian keterangan tertulis Kemenlu Brasil.
Negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, juga mengutarakan minat bergabung dengan BRICS. Malaysia bahkan telah mengajukan permohonan resmi bersama-sama Turki dan Azerbaijan.
Pada November 2024, di ajang Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP), Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, nilai dari politik yang bebas aktif mengamanatkan Indonesia memberi sumbangsih kepada dunia. Caranya dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak tanpa terikat kepada kubu politik tertentu. Bergabung dengan BRICS, menurut dia, adalah salah satu penerapan prinsip bebas aktif.
Pernyataan tertulis Kemenlu setelah pengumuman Indonesia diterima sebagai anggota BRICS mengatakan, ini langkah strategis berkolaborasi dengan negara-negara berkembang lain dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan membangun dengan berkelanjutan.
Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menuturkan, dalam posisi Indonesia-China sama-sama anggota BRICS, jalur kerja sama Jakarta-Beijing semakin banyak dan beragam. Rincian partisipasi keanggotaan masih dibahas di antara para anggota organisasi.
Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi tantangan membuktikan diri bisa memberi sumbangsih berarti di tataran multilateral. Jangan sampai Indonesia justru terseret ke permainan geopolitik negara-negara adidaya.
Selain BRICS, Indonesia juga dalam proses bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Indonesia juga melamar ke Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Risiko nomor satu saat ini adalah kenaikan tarif impor yang akan dikenakan oleh presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, begitu ia dilantik pada 20 Januari 2025. Trump berjanji memukul China dengan tarif impor sebesar 60 persen karena kesenjangan neraca perdagangan yang begitu besar.
Trump juga mengancam memukul negara-negara anggota BRICS dengan tarif 100 persen negara-negara BRICS melakukan dedolarisasi atau tidak lagi menjadikan dollar AS sebagai mata uang utama perdagangan internasional.
Meskipun begitu, Trump masih memberi ruang selama BRICS berjanji tidak melemahkan dollar AS ataupun menciptakan kurs baru untuk perdagangan serta investasi antaranggotanya.
Penulis:
Laraswati Ariadne AnwarEditor:
Muhammad Samsul HadiPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan