Aparat Disebut Mulai Masuki Kampus-kampus di Jateng, Mahasiswa Merasa Terancam

SEMARANG, KOMPAS — Mahasiswa dari sejumlah universitas di Jawa Tengah mengaku terancam setelah ada aparat yang datang ke kampus untuk mengawasi dan mengintervensi kegiatan mahasiswa. Upaya-upaya aparat masuk kampus diharapkan segera dihentikan karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.

Kedatangan aparat salah satunya terjadi pada forum diskusi yang digelar Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo dan Forum Teori dan Praktik Sosial di Auditorium 2 Kampus III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Senin (14/4/2025). Diskusi ini mengangkat tema ”Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-bayang Militer bagi Kebebasan Akademik”.

Saat diskusi dimulai, ada laki-laki tak dikenal yang tiba-tiba hadir dan duduk di barisan belakang. Oleh karena curiga, pemantik diskusi mengajak para peserta untuk memperkenalkan diri, termasuk laki-laki misterius tersebut. Laki-laki itu menyebut namanya Ukem, tetapi tidak menjelaskan asal organisasinya.

”Selepas itu, orang tersebut pergi. Kemudian, sekitar 10 menit setelahnya saya dan kawan-kawan lain tiba-tiba dipanggil oleh satpam ke belakang, tetapi ternyata di situ sudah ada dua orang pria, yang satu berseragam TNI dan satunya berpakaian sipil. Mereka menanyai kami perihal diskusi dan meminta identitas kami,” kata Ryan Wisnal, salah satu panitia diskusi, saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Akibat kejadian itu, kata Ryan, para mahasiswa ketakutan. Kehadiran aparat di kampus menandakan bahwa masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, benar-benar diawasi oleh aparat. Hal itu juga dinilai Ryan menjadi salah satu bentuk ancaman terhadap kebebasan akademik.

”Apalagi kampus adalah wadah bergulatnya ilmu pengetahuan demi kemajuan peradaban. Jika kebebasan akademik benar-benar terancam, bagaimana nasib Indonesia ke depan?” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Ramzy yang merupakan anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dinamika Universitas Islam Negeri Salatiga juga mengaku kegiatan yang dilakukan organisasinya sempat disusupi orang tak dikenal yang diduga aparat. Peristiwa itu bermula pada November 2024 saat LPM Dinamika membuka pendaftaran anggota baru.

Dalam proses tersebut, ada seseorang tak dikenal yang turut mendaftarkan diri hingga membayar biaya pembekalan. Panitia pendaftaran lalu berupaya mengonfirmasi pendaftar itu melalui pesan Whatsapp.

”Ternyata nomornya itu Whatsapp bisnis yang kalau kita mengirimkan pesan akan dibalas dengan pesan otomatis. Saat itu, pesan otomatis yang muncul menyebut ’terima kasih telah menghubungi Humas Polres Salatiga’. Di saat itulah teman-teman mulai waswas,” kata Ramzy.

Belakangan, intervensi kepada mahasiswa mulai datang dari pihak kampus. Sejumlah petinggi kampus disebut mendatangi Pimpinan Umum LPM Dinamika dan menanyakan mengenai aktivitas Ramzy. Kebetulan, Ramzy merupakan salah satu orang yang nomornya tercantum sebagai narahubung dalam surat permohonan izin yang dikirimkan ke Polres Salatiga untuk Aksi Kamisan Salatiga.

Dalam kesempatan itu, petinggi kampus juga menyampaikan keberatannya terkait aktivisme yang dilakukan mahasiswa. Petinggi tersebut menyebut perihal Rektor UIN Salatiga tidak pernah mengajari mahasiswanya untuk berdemo.

Kini, LPM Dinamika disebut Ramzy sedang berupaya menyusun panduan mitigasi untuk menjaga keselamatan dan psikologis anggotanya. Menurut dia, hal itu dipicu kekhawatiran terhadap masuknya aparat keamanan ke ruang-ruang akademik yang berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi.

Selain di Semarang dan Salatiga, fenomena aparat memasuki kampus-kampus disebut aktivis hak asasi manusia Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Cornelius Gea, juga terjadi di Jepara, Pekalongan, dan Tegal. Kondisi itu disebut Cornelius kian marak setelah penolakan terhadap RUU TNI, Maret 2025.

Cornelius mengatakan, sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi di berbagai daerah mendapatkan intimidasi dalam berbagai bentuk. Yang paling banyak adalah didatangi, kemudian ditanya-tanya.

”Tidak cuma massa aksinya yang didatangi, tetapi juga keluarga mereka. Jadi intel-intel dari kepolisian, TNI, bahkan ormas itu ke rumah massa aksi untuk menanyakan perihal keberadaan para massa aksi ini. Mereka juga sempat mengancam keluarga massa aksi, akan melaporkan atau membawa massa aksi ke kantor polisi,” kata Cornelius.

LBH Semarang juga mendapati indikasi intimidasi terhadap pejabat struktural kampus di Jateng. Cornelius menduga ada arahan langsung dari pemerintah pusat kepada kampus-kampus untuk membatasi ruang berekspresi mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, pihak kampus disebut Conelius mendapatkan arahan agar mendorong mahasiswa tidak ikut terlibat dalam demonstrasi.

”Itu terjadi di banyak kampus. Bukan cuma kampus negeri, melainkan juga kampus swasta. Dugaan sementara ada arahan langsung dari kementerian, tetapi kementerian apa yang dimaksud ini masih kami coba cari tahu,” ujarnya.

Menurut dia, LBH Semarang sedang melakukan asesmen terhadap mahasiswa yang menjadi korban intervensi ataupun intimidasi oleh aparat. Pendampingan dan pembelaan bakal dilakukan terhadap para mahasiswa tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana dalam keterangan tertulisnya mengonfirmasi kehadiran anggotanya di UIN Semarang pada Senin. TNI yang datang ialah Sersan Satu Rokiman, Babinsa Koramil Ngaliyan. Bukan untuk melakukan intervensi, TNI itu disebut datang untuk menjalankan tugas rutin sebagai aparat kewilayahan.

”Babinsa hadir di sekitar kampus hanya untuk monitoring wilayah karena sebelumnya beredar pamflet undangan diskusi yang bersifat terbuka untuk umum. Itu bagian dari tugas Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah binaannya,” kata Wahyu.

Wahyu menampik adanya intervensi atau upaya dalam bentuk apa pun untuk menghentikan kegiatan diskusi. Bahkan, Sertu Rokiman disebut Wahyu sama sekali tidak masuk ke area forum diskusi, tetapi tetap berada di luar kampus. Selain itu, Wahyu membantah pernyataan bahwa Babinsa yang datang memanggil mahasiswa keluar kampus untuk menemuinya.

Terkait dengan keberadaan seseorang yang diduga sebagai intelijen, Wahyu memastikan bahwa orang tersebut bukan anggota TNI.

Wahyu menambahkan, TNI menghormati sepenuhnya kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi dan tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal kampus. TNI juga disebut Wahyu berkomitmen menjaga sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk sivitas akademika, demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.