APBN dan Kepercayaan Publik

Kinerja APBN dua bulan pertama ini dinilai menunjukkan anomali karena  defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun.

Defisit  per 28 Februari 2025 tercatat Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini melebar dari Rp 23,5 triliun (0,10 persen PDB) per Januari 2025 dan dikhawatirkan bisa  terus membengkak dengan  adanya berbagai program populis pemerintah yang semua membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN.  

Pendapatan negara  Januari-Februari tercatat Rp 316,9 triliun (10,5 persen dari target penerimaan 2025), turun 20,8 persen dari periode sama 2024. Sementara realisasi belanja Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari total rencana belanja 2025.

 Penerimaan  pajak per Februari 2025 Rp 187,8 triliun, anjlok  30,2 persen  dibanding Februari 2024. Realisasi penerimaan PPN   Januari 2025  anjlok 92,75 persen  (yoy),  sementara  PPh Badan dan PPh 21 anjlok  77,14 persen dan  43,64 persen.

Dampak melemahnya harga komoditas, pembatalan  PPN 12 persen, mekanisme baru tarif efektif rata-rata  PPh 21, dan penerapan sistem perpajakan yang baru, Coretax, yang masih bermasalah menjadi penyebab penerimaan pajak jeblok.

Meski melebar, Menkeu mengatakan defisit ini masih di dalam target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen PDB. Untuk menutup defisit ini, selama dua bulan pertama 2025 pemerintah  sudah membuat utang baru Rp 438,1 triliun atau 35,7 persen dari total rencana  utang Rp  775,9 triliun pada 2025.

Pembiayaan defisit dengan utang yang lebih besar di awal tahun (frontloading) ini dilakukan untuk  mengakomodasi berbagai gebrakan kebijakan Presiden Prabowo. Untuk kebutuhan yang sama, sebelumnya pemerintah  harus memangkas secara drastis anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah senilai  Rp 306,7 triliun.

Serangkaian  program  populis pemerintah—beberapa sifatnya lebih politis ketimbang ekonomis—ini dikhawatirkan  bisa mengancam pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung strategi dan basis fiskal yang kuat. Bukan hanya keberlanjutan fiskal yang dipertaruhkan, melainkan juga  beban utang yang membengkaknya.

Posisi utang pemerintah per akhir Januari 2025 tercatat Rp 8.909,14 triliun, meningkat Rp 108,05 triliun dari  akhir 2024. Namun, rasio  utang sejauh ini masih terjaga  di bawah 40 persen dari PDB, yakni 39,6 persen per Januari 2025. Utang Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo tahun ini mencapai  Rp 800,33 triliun dan untuk  lima tahun ke depan beban utang yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 3.783 triliun.

Dua kali penundaan pengumuman kinerja APBN di era Prabowo (Oktober 2024 dan Januari 2025) sempat memunculkan tanda tanya terkait transparansi  kinerja keuangan negara dan kredibilitas fiskal. Di tengah distrust publik yang tinggi,  setiap langkah yang ditempuh pemerintah dicurigai dan dikritisi serta memengaruhi sentimen investor di pasar.

Kondisi  ini bisa menyebabkan persepsi risiko Indonesia meningkat dan berimbas pada makin tingginya imbal hasil surat utang atau cost of fund untuk pembiayaan  defisit APBN. Diperlukan langkah-langkah kredibel, termasuk manajemen fiskal yang solid, untuk membangkitkan kembali kepercayaan.