APEC 2025, Beban Berat di Pundak Korea Selatan

Tugas berat membebani pundak Korea Selatan. Sebagai tuan rumah, dunia mempunyai ekspektasi tinggi atas hasil yang positif dan konkret dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju. Seoul dituntut meniti gelombang dengan cantik agar tidak terjebak di antara persaingan strategis Amerika Serikat dan China.

Presiden Korsel Lee Jae Myung akan menjamu pemimpin dan pebisnis dari 21 negara dalam konferensi tingkat tinggi APEC 2025 selama 31 Oktober-1 November 2025 di kota Gyeongju. Sebagai presiden, dia sebetulnya baru bertugas sejak Juni lalu.

Jelang KTT, Lee sudah mulai menerima tamu. Pada Rabu (29/10/2025), ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Museum Nasional Gyeongju. Mereka membahas modernisasi aliansi, keamanan regional, perdagangan, dan Korea Utara.

Perhelatan KTT APEC 2025 memicu pertanyaan penting. Apakah kerja sama di kawasan Asia Pasifik dapat bertahan seiring meningkatnya persaingan geopolitik, proteksionisme, dan fragmentasi rantai pasokan?

”APEC ini merupakan ujian utama bagi diplomasi Seoul,” ujar John Delury, peneliti senior di Asia Society, kepada Korea Herald.

Sejak menjabat, Lee telah menegaskan akan menerapkan diplomasi pragmatis, termasuk dalam menjaga relasi dengan AS, China, dan Jepang. Artinya, dia akan fokus pada manfaat konkret dan hasil nyata. Pendekatan itu akan Lee terapkan dalam perhelatan kali ini.

Tema KTT APEC 2025 adalah ”Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”. Korsel menekankan pembahasan dua agenda, yakni kerja sama di bidang akal imitasi (AI) dan penanganan perubahan struktur demografi. Dua isu ini menjadi kekhawatiran utama Korsel di kawasan.

Oleh karena itu, tugas utama Lee bukan hanya menerima dan menjamu tamu. Dia juga mesti mempertahankan inti forum, menavigasi persaingan AS-China, dan mengarahkan para pemimpin menuju konsensus demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fokus lain yang juga penting dari APEC 2025 ialah pertemuan bilateral antara Trump dan Presiden China Xi Jinping, Kamis (30/10/2025). Dialog dua pemimpin ekonomi terbesar di dunia ini akan menentukan nasib perang dagang AS-China. Sejauh ini, konflik berkepanjangan melalui tarif impor itu mengguncang ekonomi global.

Sejak Mei 2025, AS-China sempat menunjukkan peningkatan hubungan melalui sejumlah negosiasi perdagangan. Belakangan, ketegangan kembali muncul gara-gara Beijing memperketat kontrol ekspor logam tanah jarang (LTJ). Karena kesal, Trump mengancam memberlakukan tarif baru 100 persen.

Pertemuan Trump-Xi kali ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama setelah Trump kembali menguasai Gedung Putih untuk kali kedua. Trump terakhir bertemu Xi saat KTT G20 di Jepang tahun 2019.

Baik pejabat AS maupun China mengisyaratkan pertemuan itu akan berfokus pada upaya menjaga komunikasi tetap terbuka. Batas waktu gencatan perang tarif sudah dekat, yakni 10 November 2025. Mereka tidak berharap muluk ada terobosan mengingat topik pembahasan beragam, mulai dari ekonomi, isu-isu strategis, hingga politik.

”Pertemuan para pemimpin memainkan dua peran. Pertama adalah kepemimpinan strategis. Kedua adalah menetapkan ekspektasi strategis. Mengetahui bahwa KTT akan berlangsung membuat kedua pihak lebih bersedia untuk mendinginkan retorika dan mengambil langkah konstruktif,” kata Sun Chenghao, peneliti di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua, kepada CNA, Rabu.

Bagi AS, Washington mempunyai agenda untuk mencapai kesepakatan terkait penghentian aliran obat terlarang fentanil dari China, pembatasan ekspor LTJ, dan impor kedelai dari AS. Trump juga kemungkinan berupaya agar China, sebagai mitra dekat Rusia, membantunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Di sisi lain, China juga memiliki agenda sendiri. Beijing menyoroti pembatasan ekspor cip dan teknologi canggih dari AS serta pembatasan investasi terhadap perusahaan China. Selain itu, Xi juga ingin agar AS berhenti ”mendukung” kemerdekaan Taiwan.

Beberapa topik lain juga mencuat. Contohnya, penetapan biaya pelabuhan terhadap kapal China, pembelian Tiktok oleh AS, dan pembebasan Jimmy Lai, seorang taipan media Hong Kong. Kedua negara juga mengangkat isu tentang akses asing ke pasar tertentu serta keseimbangan neraca perdagangan. 

Selain hasil positif dari pertemuan Trump-Xi, ada pula harapan agar seluruh anggota APEC bisa meraih konsensus. Pada 2018, KTT APEC di Papua Niugini untuk kali pertama gagal mencapai deklarasi bersama akibat perselisihan AS-China.

Sebagai ketua, Korsel mempunyai hak prerogatif. Seoul diharapkan memakainya untuk mengarahkan 21 anggota APEC agar mau menjalin kerja sama sekaligus membangun konsensus mengenai isu-isu penting bagi perdagangan terbuka, pertumbuhan berkelanjutan, dan kemakmuran regional.

”Di tengah meningkatnya ketidakpastian, kemampuan Korea Selatan untuk membangun konsensus regional mengenai agenda-agenda itu akan sangat penting untuk menjaga tatanan perdagangan regional dan mencapai tujuan bersama,” kata Ellen Kim, Direktur Urusan Akademis di Institut Ekonomi Korea Amerika.

Andrew Yeo, peneliti senior di Pusat Studi Kebijakan Asia Brookings Institution, menegaskan, penting agar Korsel memastikan APEC 2025 tidak dibayangi oleh ”pertunjukan” bilateral berisiko tinggi, seperti Trump-Xi. Lee harus menjaga APEC tetap menjadi forum yang substantif.

Trump berencana melewatkan konferensi utama APEC. Namun, Lee masih dapat bersekutu dengan negara lain. Para pejabat Korea Selatan sudah mengadakan komunikasi tingkat menteri agar seluruh anggota mengeluarkan deklarasi bersama di akhir KTT.

”Tentu saja masih ada beberapa masalah yang tersisa, tetapi banyak yang sudah terselesaikan. Kami sedang berupaya mengadopsi Deklarasi Gyeongju dan bertindak sebagai mediator antara AS dan China,” kata Direktur Keamanan Nasional Korsel Wi Sung-lac kepada KBS, Minggu (26/10/2025).

Berdiri pada 1989, APEC merupakan organisasi yang bertujuan mendorong kerja sama perdagangan dan investasi. Dengan 21 anggota, APEC mewakili lebih dari produk domestik bruto global dan 2,7 miliar penduduk. Keputusan dalam pertemuan tahunan organisasi ini tidak mengikat. (AP/REUTERS)