APEC 2025: Konsensus Tercapai, tetapi Multilateralisme Terabaikan

GYEONGJU, SABTU — Negara-negara anggota forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC berhasil mencapai konsensus. Konsensus itu tertuang dalam Deklarasi Gyeongju. Mereka setuju agar investasi dan perdagangan regional harus bermanfaat bagi semua pihak di tengah tantangan ekonomi global. Deklarasi itu tidak spesifik menyebutkan multilateralisme.

Deklarasi Gyeongju keluar setelah para pemimpin dari 21 negara mencapai konsensus dalam konferensi tingkat tinggi APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11/2025). Deklarasi itu berisi pengakuan terhadap tantangan sekaligus sistem perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan kawasan.

”Kami tetap berkomitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi guna menavigasi lingkungan global yang terus berkembang. Kami mengakui pentingnya lingkungan perdagangan dan investasi yang mendorong ketahanan dan manfaat bagi semua,” bunyi deklarasi tersebut, menurut kantor berita Yonhap.

Deklarasi bersama tersebut juga menyatakan, anggota APEC tetap berkomitmen pada Visi Putrajaya 2040. Visi ini menyerukan lingkungan perdagangan yang ”bebas, terbuka, adil, non-diskriminatif, transparan, dan dapat diprediksi”.

Presiden Korsel Lee Jae Myung, Sabtu, mengatakan, para pemimpin negara anggota APEC mencapai konsensus dengan lancar. Menurut dia, para pemimpin telah mengadopsi tiga kesepakatan, termasuk Deklarasi Gyeongju.

Konsensus itu tercapai tak lama setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Busan, Korsel, Kamis (20/10/2025). Mereka sepakat untuk meredakan perang dagang antara kedua negara yang telah mengguncang dunia.

Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Januari lalu, Trump konsisten menolak multilateralisme. Dia telah memberlakukan sejumlah kebijakan unilateralisme, termasuk pemberlakuan kenaikan tarif impor ke seluruh dunia. Trump tidak mengikuti KTT APEC 2025, tetapi Xi tetap menghadiri.

Keputusan Xi menunjukkan komitmen kepada multilateralisme, termasuk lewat pertemuan dengan pemimpin Jepang, Kanada, Thailand, dan Korsel. Dia berhasil memosisikan diri sebagai negara alternatif dari kebijakan proteksionisme Trump. ”Berinvestasi di China berarti berinvestasi untuk masa depan,” ujar Xi dalam pernyataan tertulis di KTT CEO.

Meskipun demikian, dibandingkan deklarasi-deklarasi di masa lalu, deklarasi tahun ini justru menghilangkan kalimat yang menegaskan multilateralisme, sistem perdagangan yang bebas dan terbuka, serta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini merefleksikan kesenjangan pandangan perdagangan yang semakin lebar di antara negara-negara ekonomi utama dunia.

Selama tahun 2021-2024, semua deklarasi KTT APEC mencakup penyebutan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan WTO. Penyebutan itu perdana muncul dalam deklarasi tahun 2021, setelah Trump menyelesaikan jabatan presiden periode pertama. 

Di sisi lain, dalam konferensi pers, Lee menyebutkan, deklarasi itu mencerminkan komitmen anggota APEC untuk bekerja sama demi pertumbuhan di kawasan. Namun, memang ada beberapa perbedaan.

”Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bahasanya dan kami melakukan penyesuaian. Salah satu isu utamanya adalah apakah perlu memasukkan bab tentang perdagangan dan investasi. Namun, kami mencapai kesepakatan yang bersahabat dan mengumpulkan semua pendapat,” kata Lee, menurut Korea Herald.

Min Jeong-hun, profesor di Akademi Diplomatik Nasional Korea Selatan, mengatakan, deklarasi memang menghindari bahasa langsung yang mendukung multilateralisme. Namun, negara-negara APEC tampak tetap mendukung kerja sama ekonomi yang mewujudkan tujuan utama dari perdagangan bebas dan terbuka.

”Tidak mungkin untuk mengabaikannya sepenuhnya,” tutur Min.

Setidaknya, Pernyataan Bersama Menteri APEC (AMM) setelah pertemuan pada 29-30 Oktober 2025 bisa sedikit melengkapi deklarasi itu. Pernyataan ini berisi pengakuan pentingnya WTO.

”Kami menyadari bahwa WTO memiliki tantangan dan membutuhkan reformasi yang bermakna, penting, dan komprehensif agar fungsinya lebih relevan dan responsif terhadap realitas saat ini. Kami menyambut baik upaya untuk memperdalam diskusi di WTO mengenai isu-isu perdagangan kontemporer,” bunyi pernyataan AMM.

Namun, pernyataan AMM tidak secara eksplisit merujuk pada perdagangan bebas dan terbuka. Selama 2020-2024, pernyataan AMM berisi frasa itu.

Selain itu, untuk kali pertama, deklarasi bersama APEC mengakui industri budaya dan kreatif sebagai pendorong pertumbuhan baru bagi kawasan. Mereka sepakat untuk berkolaborasi untuk mempromosikan industri tersebut.

”Kami mengakui kontribusi positif industri budaya dan kreatif (CCIs) terhadap pertumbuhan ekonomi. Kami mengakui peningkatan perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembinaan hubungan antarmasyarakat serta mendorong pemahaman dan rasa saling menghormati yang lebih baik di antara negara-negara anggota,” bunyi deklarasi itu.

KTT APEC 2025 berlangsung selama dua hari. Pada Jumat (31/10/2025), pembahasan  fokus pada cara-cara untuk perdagangan dan investasi. Pertemuan pada hari Sabtu turut menyinggung agenda yang diusung Korsel, yaitu kerja sama di bidang akal imitasi (AI) dan tantangan demografi.

Terkait dua agenda tersebut, para pemimpin dari anggota APEC turut mengeluarkan dua pernyataan terpisah, Sabtu. Dua pernyataan itu ialah APEC Artificial Intelligence Initiative (2026–2030) dan APEC Collaborative Framework for Demographic Changes.

Pernyataan pertama menyerukan pendekatan terkoordinasi terhadap inovasi AI mengingat AI membawa potensi sekaligus tantangan ekonomi. Sementara pernyataan kedua mendesak kerja sama untuk mengatasi tantangan pergeseran demografi di kawasan, yakni penurunan angka kelahiran, populasi menua, dan percepatan urbanisasi. 

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan, Deklarasi Gyeongju telah mengidentifikasi fenomena dan tren ekonomi utama dalam perekonomian Asia-Pasifik. ”Untuk kali pertama, deklarasi ini menyajikan persepsi bersama mengenai AI, perubahan demografi, serta industri budaya dan kreatif,” bunyi pernyatannya.

Berdiri pada 1989, APEC memperjuangkan perdagangan dan investasi yang bebas guna mendorong integrasi ekonomi regional. Namun, kawasan ini kini menghadapi tantangan, seperti persaingan AS-China, gangguan rantai pasokan, populasi yang menua, dan dampak AI terhadap lapangan kerja. (AP/REUTERS)