Arsip Foto ”Kompas” : Jasa Wartel, Penyambung Lidah Jutaan Orang

Pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, warung telekomunikasi atau wartel adalah kawan karib bagi hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Wartel sangat populer terutama di kota-kota besar serta daerah yang belum terjangkau jaringan telepon rumah pribadi. Keberadaan wartel menjadi penghubung bagi masyarakat untuk berkomunikasi, entah untuk menghubungi keluarga, teman, maupun untuk urusan pekerjaan.

Wartel mulai muncul sekitar pertengahan tahun 1980-an setelah telepon umum mulai banyak digunakan dan dipasang di sejumlah kota di Indonesia sebagai alat telekomunikasi. Dalam buku Dari Monopoli Menuju Kompetensi: 50 Tahun Telekomunikasi Indonesia Sejarah dan Kiat Manajemen Telkom, telepon umum koin mulai diperkenalkan pada masa Pembangunan Lima Tahun (Pelita) IV (1983-1988) sebanyak 5.724 unit.

Meski mengusung nama warung, sejatinya wartel tidak menyediakan bahan pokok seperti beras dan gula. Namun, wartel menyediakan sarana untuk berkomunikasi menggunakan telepon, baik sambungan lokal, interlokal, faksimile, teleks, maupun telegram.

Bentuk wartel biasanya berupa ruangan yang terdiri atas beberapa bilik atau dikenal dengan istilah kamar bicara umum. Di tiap-tiap bilik tersedia perangkat telepon, juga sebuah layar kecil yang menampilkan durasi lama bicara dan tarif telepon yang harus dibayarkan.

Di Jakarta dan sekitarnya, warung-warung itu mulai bermunculan sekitar tahun 1989. Pada tahun pertama sedikitnya 40 wartel sudah ada di Jakarta. Jumlah itu belum termasuk di wilayah sekitarnya, seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi juga berdampak pada bertambahnya jumlah wartel. Pada akhir 1989, pemerintah melalui BUMN Perumtel (sebelum berganti menjadi PT Telkom Indonesia) merencanakan untuk memperbanyak wartel di daerah-daerah untuk mengatasi keterbatasan penyediaan sarana telekomunikasi.

Hingga Desember 1989 tercatat sudah ada 134 wartel yang dikelola oleh Perumtel dan swasta. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi saat itu Soesilo Soedarman di Surabaya, pada 16 Desember 1989.

Melalui persepsi kerakyatan dengan mengusung konsep ”warung” inilah keberadaan wartel semakin memasyarakat.

Artinya, bagi warga yang belum bisa menikmati fasilitas telekomunikasi, entah karena belum mempunyai cukup uang atau karena terbatasnya fasilitas satuan sambungan telepon, melalui wartel, mereka bisa memanfaatkannya.

Banyak orang kemudian suka pada wartel. Mengapa? Karena pelayanan telekomunikasi ini disajikan dalam ruangan yang menyenangkan dan murah.

Besarnya tarif sama dengan tarif dari Telkom, tidak ada biaya langganan bulanan, serta pengguna jasa dapat melihat langsung berapa biaya percakapan. Selain itu, masih ada fasilitas tambahan lainnya, seperti faksimile, teleks, dan telegram.

Untuk semakin memperluas jangkauan kepada pelanggan, PT Telkom Indonesia kemudian meluncurkan proyek warung telekomunikasi keliling (warteling) di Jakarta. Lima warteling ini memiliki fasilitas sambungan lokal, jarak jauh, ataupun internasional. Warteling merupakan proyek perintis untuk mencari segmen pasar baru sekaligus mendekatkan pada pelanggan yang ada pinggiran kota Jakarta.

Dimulainya fasilitas pelayanan warteling untuk beberapa daerah pinggiran di DKI Jakarta ini diresmikan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Soesilo Soedarman di Gedung Pos Ibu Kota, Jakarta, pada 10 Oktober 1991.

Sistem operasional dari warteling dinilai efektif karena tidak memerlukan pembuatan stasiun repeater dalam radius 60 kilometer dari sentral telepon otomat yang ada. Cara beroperasi wartel ini bergerak ke daerah yang telah ditentukan, dilengkapi telepon yang menggunakan teknologi radio, yang disebut ultrafon.

Harga keseluruhan dari satu warteling ini sampai dapat beroperasi mencapai Rp 35 juta.

Dalam rentang waktu dua tahun, arus pertumbuhan wartel di seluruh Indonesia yang diawali dari Jakarta tahun 1989 cenderung meningkat sangat pesat. Sampai akhir Desember 1991 saja sudah tercatat sebanyak 722 wartel, yang terdiri dari 600 wartel swasta, 38 wartel pos dan giro, 30 wartel kopma (koperasi mahasiswa), dan 104 wartel Telkom. Wartel ini tersebar di 12 kantor wilayah usaha telekomunikasi (witel) di 27 provinsi.

Untuk menyatukan langkah dengan kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi, para pengusaha wartel tersebut lantas membentuk sebuah wadah yang diberi nama Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) pada Januari 1992.

Sejak munculnya usaha wartel di Indonesia, jumlahnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari 44.897 wartel pada tahun 1997 menjadi 87.202 wartel (1998), 114.840 (1999), 187.000 (2000), dan 201.111 wartel (2001).

Namun, memasuki dekade 2000-an, pamor wartel berangsur menurun. Selain semakin banyak warga yang sudah memiliki sambungan telepon rumah, kehadiran telepon seluler yang mulai populer perlahan-lahan mengurangi jumlah orang yang menggunakan jasa wartel.

Kondisi itu masih ditambah dengan menjamurnya usaha wartel yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, menyebabkan banyak di antaranya terpaksa gulung tikar. Ketatnya persaingan untuk memperoleh pelanggan membuat wartel-wartel tidak mampu lagi menutupi biaya operasional.

Rina, salah seorang karyawati wartel di Palembang, menceritakan bahwa pada akhir 1990-an hingga tahun 2000, wartel tempatnya bekerja bisa dikunjungi 300-an orang per hari. Keuntungan yang diperoleh sehari Rp 4 juta-Rp 5 juta.

Hal itu berubah drastis pada awal 2010. Jumlah pengunjung tak sampai 100 orang per hari. Pendapatan wartel pun anjlok cuma Rp 700.000-Rp 800.000 per hari.

Pada akhirnya bisnis wartel terus meredup setelah teknologi telepon seluler dan internet semakin berkembang pesat dan mendominasi dalam keseharian masyarakat hingga saat ini.

Wartel memang hilang ditelan zaman. Namun, pada masanya jasa wartel yang menjadi penyambung banyak orang untuk dapat saling terhubung dengan jarak dekat sampai jauh akan tetap dikenang.