AS Akan Cicil Utang 5 Miliar Dolar AS ke PBB

WASHINGTON, JUMAT — Pemerintah Amerika Serikat berencana membayar 850 juta dolar AS dari sekitar lima miliar dolar AS tunggakan iuran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebanyak 725 juta dolar AS akan dialokasikan untuk iuran anggaran reguler PBB dan 125 juta dolar AS untuk operasi penjaga perdamaian PBB di Haiti dan Republik Demokratik Kongo. Ini adalah pembayaran terbesar pemerintahan Presiden AS Donald Trump kepada PBB sejak AS menuntut reformasi PBB besar-besaran.

Rencana mencicil tunggakan itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres AS, Jumat (21/8/2026). Menurut PBB, AS menunggak sekitar lima miliar dolar AS. Lebih dari dua miliar dolar AS merupakan tunggakan anggaran reguler dan sekitar tiga miliar dolar AS terkait operasi penjaga perdamaian.

Sementara data yang dikutip dari organisasi Better World Campaign, 1 Juli 2026, menunjukkan, AS punya tunggakan sekitar 2,19 miliar dolar AS untuk anggaran reguler dan 2,4 miliar dolar AS untuk operasi penjaga perdamaian.

Rencana bayar utang AS ini terjadi ketika PBB masih menghadapi krisis likuiditas akibat banyak negara anggota tidak membayar kewajibannya tepat waktu. Menurut situs resmi PBB, hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 128 negara anggota telah melunasi kontribusi mereka untuk anggaran reguler 2026. Masih ada sejumlah negara yang belum memenuhi kewajiban pembayaran tahun berjalan.

Krisis ini memaksa PBB mengetatkan ikat pinggang. Human Rights Watch dalam laporan mengenai krisis pendanaan PBB pada 20 Juli 2026 menyebut anggaran reguler PBB untuk 2026 ditetapkan sebesar 3,45 miliar dolar AS. Sementara anggaran operasi penjaga perdamaian untuk tahun anggaran 2026-2027 mencapai 5,1 miliar dolar AS.

Pemangkasan anggaran merupakan bagian dari agenda reformasi PBB yang dikenal sebagai ”UN80 Initiative”. Program ini diluncurkan untuk memperbaiki efisiensi organisasi, menyederhanakan struktur, dan mengurangi biaya ketika PBB menghadapi tekanan keuangan.

PBB sudah memangkas anggaran 2026 sekitar 9,2 persen dan memindahkan sekitar 2.000 pekerjaan dari kota-kota yang biaya operasionalnya tinggi. Solusi itu mau tak mau harus diambil karena tak ada dana akibat pembayaran iuran yang terlambat dan berkurangnya sejumlah pendanaan.

Sebelum rencana pembayaran 850 juta dolar AS diumumkan, pemerintahan Trump sudah melakukan pembayaran sebesar 160 juta dolar AS pada Februari 2026. Pembayaran itu dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa PBB menghadapi risiko krisis keuangan serius akibat tunggakan iuran.

Guterres mendesak negara-negara anggota memenuhi kewajiban mereka agar PBB dapat tetap beroperasi. AS tetap menjadi salah satu penyandang dana terbesar PBB.

Seiring dengan rencana mencicil, pemerintahan Trump kembali mendesak pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan perubahan dalam cara PBB menjalankan kegiatannya. AS juga menyatakan keinginan untuk mengurangi pengaruh China di PBB. Selama 1,5 tahun terakhir, Trump berulang kali mengkritik PBB dan menilai PBB tidak memberikan hasil yang sebanding dengan dana yang dikeluarkan AS.

Tahun lalu, AS tidak bayar tunggakan iurannya bahkan menarik diri dari sejumlah organisasi PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNESCO, serta menghentikan pendanaan untuk berbagai organisasi dan program internasional.

Tunggakan iuran punya konsekuensi bagi posisi AS di PBB. Berdasarkan Pasal 19 Piagam PBB, negara anggota yang menunggak pembayaran dalam jumlah tertentu dapat kehilangan hak suara di Majelis Umum PBB. AS berisiko begitu jika tak bayar tunggakan. Namun, mekanisme dalam Pasal 19 memberikan kewenangan kepada Majelis Umum untuk memutuskan apakah kegagalan pembayaran disebabkan oleh kondisi di luar kendali negara yang bersangkutan.

Persoalan tunggakan menjadi lebih penting karena AS merupakan kontributor terbesar dalam pembiayaan operasi penjaga perdamaian PBB. Menurut data PBB, porsi kontribusi AS untuk operasi penjaga perdamaian mencapai 26,95 persen pada periode 2024-2025. China berada di urutan kedua dengan 18,69 persen. Karena itu, keterlambatan pembayaran AS berdampak langsung terhadap kemampuan PBB membiayai operasionalnya.

Rencana pembayaran 850 juta dolar AS itu sebelumnya ditolak oleh sejumlah anggota Partai Republik di Kongres AS. Mereka menilai rencana itu belum sepenuhnya menjawab keberatan pemerintahan Trump mengenai jumlah staf PBB yang dianggap terlalu besar dan kebijakan sejumlah badan PBB yang dinilai bertentangan dengan agenda pemerintah.

Seorang anggota staf Kongres dari Republik mengatakan, pemberitahuan pemerintah juga belum tegas mengenai penghentian bantuan AS kepada badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. Sampai saat ini belum ada respons dari Misi AS untuk PBB terkait rencana bayar utang ini. (REUTERS/AP)