AS Ancam Tutup Ruang Udara Venezuela

WASHINGTON, SABTU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ruang udara Venezuela akan ditutup sepenuhnya. Pernyataan ini memicu kecemasan warga dan menunjukkan semakin menguatnya tekanan AS terhadap Pemerintah Venezuela.

”Seluruh maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan penyelundup orang, silakan pertimbangkan bahwa ruang udara di atas dan sekitar Venezuela akan ditutup sepenuhnya,” demikian dinyatakan Trump melalui unggahan pada akun media Truth Social, Sabtu (29/11/2025). Unggahan ini tidak disertai detail keterangan lebih lanjut dari Gedung Putih.

Pejabat AS yang dihubungi kantor berita Reuters mengatakan terkejut dengan pengumuman Trump itu. Mereka juga mengaku tidak mengetahui apakah ada operasi militer yang tengah berlangsung untuk menutup ruang udara Venezuela. Pentagon juga tidak merespons permintaan komentar terkait pengumuman Trump tersebut.

Pada Sabtu sore waktu setempat, Pemerintah Venezuela mengecam pernyataan Trump itu sebagai ”ancaman kolonialis” terhadap kedaulatan Venezuela. Pemerintah Venezuela menilai, pernyataaan Presiden AS itu merepresentasikan tindakan arbitrer dan unilateral yang tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional.

Pernyataan kontroversial Trump itu datang setelah pekan lalu otoritas penerbangan AS memperingatkan perlunya kehati-hatian penerbangan sipil di sekitar ruang udara Venezuela karena meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela. Sejumlah maskapai pun lantas menangguhkan jadwal penerbangan ke Venezuela.

Pada Sabtu siang, situs pelacakan penerbangan FlightRadar 24 menunjukkan relatif hanya sedikit maskapai yang masih beroperasi pada ruang udara negeri itu.

Tekanan AS terhadap Venezuela terus meningkat sejak pengerahan militer besar-besaran di perairan Karibia yang mengarah ke Venezuela. Washington mengklaim, langkah itu diambil untuk menumpas perdagangan narkoba. Akan tetapi, Caracas berpandangan, tujuan AS adalah menumbangkan pemerintahan sah di Venezuela.

Pemerintah AS juga secara sepihak menetapkan kartel Matahari di Venezuela sebagai organisasi teroris asing atau FTO. Penetapan itu berlaku efektif mulai Senin (24/11/2025). AS bahkan mengklaim Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengendalikan kartel itu.

Sejak September, militer AS tercatat sudah lebih dari 20 kali menyerang kapal angkutan di Perairan Karibia dan timur Samudra Pasifik dengan alasan memerangi perdagangan narkoba oleh kartel. Serangan-serangan itu telah menewaskan sedikitnya 83 orang.

Sejauh ini, Washington belum menunjukkan bukti pada publik bahwa kapal-kapal itu memang menyelundupkan narkoba atau menjadi ancaman bagi AS. Para ahli juga menilai, serangan itu mengakibatkan pembunuhan di luar hukum, bahkan jika targetnya memang benar penyelundup.

Awal pekan ini, Trump juga menyebutkan, serangan untuk memberantas perdagangan narkoba Venezuela melalui ”jalur darat” akan dimulai segera. Beberapa hari terakhir, situs-situs pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat militer AS beberapa kali terekam terbang hanya belasan kilometer dari garis pantai Venezuela.

David Deptula, pensiunan letnan jenderal AS yang memerintahkan penutupan zona penerbangan di utara Irak pada tahun 1998 dan 1999, berpendapat, pengumuman Trump soal ruang udara Venezuela itu sebenarnya lebih banyak mengundang pertanyaan daripada jawaban.

Untuk menutup ruang udara Venezuela dibutuhkan perencanaan dan sumber daya yang signifikan. Hal itu bergantung pada tujuan penutupan ruang udara. Kerumitan ada pada bagian detailnya, ujar Deptula.

Washington tengah mempertimbangkan opsi bagi Venezuela terkait klaim AS soal peran Maduro dalam perdagangan narkoba. Presiden yang beraliran sosialis itu membantah adanya keterkaitan apa pun dengan perdagangan obat-obatan ilegal. Di sisi lain, AS belum memublikasikan bukti yang kuat atas tuduhannya.

Reuters melaporkan, opsi yang tengah dipertimbangkan AS itu termasuk langkah untuk menggulingkan Maduro dan fase baru operasi militer. Trump juga telah memberi izin operasi bagi Badan Intelijen AS (CIA) di Venezuela

Pemerintah Venezuela menyatakan, langkah-langkah Pemerintah AS menunjukkan ”ambisi kolonial” terhadap Amerika Latin dan menyerukan pada komunitas internasional untuk turut menolak tindakan agresi tersebut. Iran, salah satu negara sekutu Venezuela, menyatakan, tindakan Trump itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional sekaligus ancaman bagi keamanan penerbangan global.

Pengumuman Trump itu juga secara sepihak menunda penerbangan deportasi migran Venezuela. Baru-baru ini, hampir 14.000 warga Venezuela telah kembali ke tanah air mereka dari AS.

Pernyataan Trump juga menuai protes warga Caracas, ibu kota Venezuela. ”Saya rasa (penutupan ruang udara) itu tidak adil. Orang-orang perlu bepergian untuk bekerja, melakukan bisnis, menemui kerabat dan keluarga. Rakyat Venezuala tidak seharusnya jadi pihak yang disalahkan dalam situasi ini,” ujar Manuel Romero, seorang asisten koki.

Carmen Castillo, pengacara, mengungkapkan kekhawatiran serupa. ”Kami terkurung di sini, di Caracas, di Venezuela. Jelas ini memengaruhi hidup kami,” ujarnya. (AFP/Reuters)