AS Bakal Cabut Visa Sejumlah Mahasiswa China

WASHINGTON DC, KAMIS - Di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, nasib mahasiswa internasional semakin tidak pasti. Setelah menghentikan penjadwalan wawancara visa belajar mahasiswa internasional, Washington berencana mencabut visa mahasiswa China yang belajar di bidang tertentu atau mahasiswa dianggap terkait dengan Partai Komunis China.

Setelah India, China merupakan negara pengirim mahasiswa internasional terbesar kedua di AS. Selama tahun ajaran 2023-2024, terdapat lebih dari 270.000 mahasiswa internasional asal China, atau seperempat dari seluruh mahasiswa asing di AS.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Luar Negeri AS akan bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk secara agresif mencabut visa bagi pelajar China, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting,” tulis Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Rabu (28/5/2025), waktu setempat atau Kamis (29/5/2025) WIB.

Rubio melanjutkan, pemerintah juga akan “merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan terhadap semua permohonan visa mendatang dari Republik Rakyat China dan Hong Kong”.

Sejak 2019, pemohon visa telah diminta untuk memberikan akun media sosial kepada Departemen Luar Negeri. Belum jelas jenis pengawasan tambahan apa yang akan dilakukan.

Pengumuman Rubio disampaikan seiring meningkatnya pengawasan terhadap hubungan antara pendidikan tinggi AS dan China. Beberapa jam sebelum pengumuman Rubio, Universitas Eastern Michigan menyatakan akan mengakhiri kemitraan di bidang teknik dengan dua kampus China. 

Selama ini, para anggota DPR dari Partai Republik getol mendesak kampus AS untuk memutuskan hubungan dengan kampus China. Selain Universitas Eastern Michigan, mereka juga telah mendesak Universitas Duke dan universitas lainnya terkait penelitian kolaborasi dengan universitas China.

Pekan lalu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menuduh Universitas Harvard “berkoordinasi dengan Partai Komunis China” dalam melakukan penelitian kolaborasi. Departemen itu menuding Harvard melatih anggota Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, kelompok paramiliter China.

Pengumuman pencabutan visa itu juga muncul sehari setelah Rubio menangguhkan wawancara visa baru bagi mahasiswa internasional dan menyiapkan panduan pemeriksaan media sosial untuk para pemohon visa belajar guna melawan anti-semitisme. Awal tahun ini, Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS juga mencoba mendeportasi mahasiswa yang terlibat protes perang Hamas-Israel.

Jumlah mahasiswa internasional di AS tercatat sebanyak 1,1 juta orang pada 2024. Mereka adalah sumber pendapatan penting bagi perguruan tinggi yang mengandalkan biaya kuliah. Mahasiswa internasional tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan federal sehingga sering kali membayar biaya kuliah penuh.

Trump, Rabu (28/5/2025), mengatakan, jumlah mahasiswa asing di Harvard harus ”diturunkan” menjadi sekitar 15 persen. Saat ini, sekitar 27 persen mahasiswa di Harvard adalah mahasiswa internasional.

“Saya ingin memastikan bahwa mahasiswa asing adalah orang-orang yang dapat mencintai negara kita,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.

Pekan lalu, pemerintahan Trump mencoba memblokir Universitas Harvard menerima mahasiswa internasional dari manapun karena kampus bergengsi itu dinilai menjadi sarang liberalisme dan antisemitisme. Hakim federal telah menunda keputusan Trump. Namun, Trump telah memangkas hibah federal lebih dari 2,6 miliar dollar AS untuk Harvard.

Juru bicara Universitas Northeastern, Renata Nyul, mengatakan, kampusnya telah menyiapkan “rencana darurat” bagi mereka yang mengalami penundaan visa. Universitas Northeastern memiliki lebih dari 20.000 mahasiswa internasional.

“Ini adalah situasi yang sangat dinamis, dan kami memantau perkembangannya secara saksama secara langsung untuk menilai potensi dampaknya," tutur Nyul.

Vladyslav Plyaka, mahasiswa Universitas Wisconsin, berencana untuk menemui ibunya dan memperbarui visa di Polandia. Namun, ia tidak tahu kapan hal itu dapat terjadi karena janji wawancara visa telah ditangguhkan.

“Saya rasa saya tidak cukup percaya pada sistem saat ini. Saya mengerti bahwa hal itu mungkin dilakukan untuk langkah-langkah keamanan, tetapi saya mungkin akan menyelesaikan pendidikan saya selama dua atau tiga tahun ke depan dan kemudian kembali ke Ukraina,” kata Plyaka.

Keputusan Trump tentang mahasiswa China menjadi langkah terbaru pemerintah AS dalam menekan hubungan akademis antara AS dan China. Partai Republik berargumen, hubungan tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.

Selain menjegal berbagai penelitian kolaborasi, Trump telah memerintahkan Departemen Pendidikan untuk menegakkan implementasi aturan federal tentang pendanaan riset. Perguruan tinggi harus mengungkapkan informasi tentang pendanaan dari sumber asing.

Selama masa jabatan pertama Trump, Departemen Pendidikan melakukan 19 investigasi terhadap pendanaan asing di universitas-universitas AS. Hasil investigasi menemukan, kampus-kampus tersebut tidak melaporkan dana yang mengalir dari China, Rusia, dan negara-negara lain yang dianggap musuh asing.

Jonathan Friedman dari PEN America, organisasi sastra dan kebebasan berekspresi, berpendapat, pemeriksaan tambahan akan menghalangi para mahasiswa untuk datang ke AS.

“Rinciannya masih samar-samar, tetapi kebijakan ini berisiko menjungkirbalikkan posisi AS yang sudah lama sebagai pusat pertukaran intelektual dan budaya dengan dunia,” kata Friedman.

CEO NAFSA Fanta Aw menambahkan, ketidakpastian atas penangguhan janji wawancara visa akan merusak reputasi AS. NAFSA adalah asosiasi yang mewakili para pendidik internasional.

“Para siswa dan cendekiawan internasional adalah aset luar biasa yang berkontribusi pada keunggulan AS dalam inovasi, penelitian, dan kekuatan ekonomi. Melemahkan kemampuan mereka untuk belajar di sini adalah tindakan yang merugikan diri sendiri,” ujar Aw. (AP/AFP)