AS Cegat Kapal Kargo Bermuatan Komponen Rudal dari China ke Iran

WASHINGTON, SABTU — Tim operasi khusus Amerika Serikat mencegat sebuah kapal kargo yang berangkat dari China menuju ke Iran pada November 2025. Mengutip The Wall Street Journal, kantor berita Reuters, Sabtu (13/12/2025), menyebutkan, kapal kargo itu dicegat di perairan Samudra Hindia.

Semua muatan kapal disita. Kargo yang diangkut kapal itu berisi ”komponen dwifungsi” yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Muatan kapal itu disebutkan ditujukan industri di Iran yang terlibat dalam pengadaan komponen untuk program rudal Teheran.

Komponen-komponen itu diduga akan digunakan untuk program persenjataan Iran. Sebelum mencegat, AS sudah melacak rencana rute perjalanan kapal tersebut. Namun, tidak disebutkan nama dan kepemilikan kapal itu.

Informasi tersebut diperoleh dari seorang pejabat AS yang dikutip harian The Wall Street Journal, Jumat lalu. Harian itu menyebutkan kapal tersebut dicegat di dekat lepas pantai Sri Lanka. Setelah digerebek dan kargonya dihancurkan, kapal itu kemudian diizinkan untuk melanjutkan perjalanan.

Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya Departemen Pertahanan AS mengganggu pengadaan militer rahasia Iran setelah konflik 12 hari pada Juni lalu. Pada waktu itu, Iran berhadapan dengan Israel dan AS dalam perang singkat yang menewaskan 1.000 orang.

Serangan dilakukan dengan rudal jarak jauh dan serangan udara yang intens. Dalam perang itu, armada pesawat pengebom siluman AS menyerang fasilitas nuklir Iran. AS meyakini serangan itu menyabotase program senjata nuklir Iran.

Ini kali pertama dalam beberapa tahun terakhir, militer AS mencegat kargo asal China yang tengah menuju Iran. Komando Indo-Pasifik AS yang menjalankan operasi itu menolak berkomentar. Pemerintah Iran dan Kementerian Luar Negeri China juga tidak menanggapi permintaan komentar dari The Wall Street Journal.

Pada bulan lalu, ada dua anggota Kongres AS dari Partai Demokrat yang mendesak Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Direktur Badan Pusat Intelijen AS (CIA) John Ratcliffe untuk menyelidiki pengiriman bahan prekursor propelan rudal dari China ke Iran yang dikirim dalam jumlah besar.

Mereka menyebutkan ada 2.000 ton natrium perklorat yang dikirim dari China ke Iran sejak akhir September. Pengiriman tersebut melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Natrium perklorat adalah bahan penting dalam pembuatan propelan rudal balistik. Zat kimia itu disebutkan dikirim menggunakan 10-12 kapal ke Bandar Abbas.

Natrium perklorat dengan jumlah sebanyak itu dapat menjadi bahan bakar hingga 500 rudal jarak menengah. ”Bantuan Beijing memungkinkan Iran kembali membangun persenjataannya,” kata kedua anggota kongres AS itu.

Pada 29 Oktober 2025, CNN juga menyebutkan Iran sedang membangun kembali kemampuan rudalnya dengan bantuan dari China. Sumber intelijen Eropa, kepada CNN mengatakan, Iran menerima kiriman yang berisi sekitar 2.000 ton natrium perklorat yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan sebagai bahan utama dalam produksi amonium perklorat. Zat ini adalah oksidator yang digunakan dalam propelan bahan bakar padat untuk membangun rudal balistik Iran.

Harian The New York Times, 12 Desember 2025, menyebutkan, pabrik-pabrik Iran bekerja tanpa henti untuk memperkuat kembali persediaan rudal jarak jauh dan pesawat nirawak yang dapat digunakan untuk menyerang Israel. Iran telah berupaya melumpuhkan jaringan pertahanan udara Israel melalui jumlah yang besar. Kemungkinan Iran juga akan berupaya mengimpor komponen untuk membangun sebanyak mungkin senjata baru menjelang konflik baru lagi.

Untuk mencegah Iran, AS meningkatkan upaya untuk mengendalikan pengiriman barang-barang dwiguna. Materi yang diincar terutama mikroelektronik dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk memproduksi sistem senjata berpemandu dan pesawat nirawak jarak jauh. Banyak dari komponen ini jauh lebih sulit untuk secara eksplisit dilarang atau diembargo karena kemungkinan penggunaannya dalam aplikasi non-militer.

Selama perang di Ukraina, AS juga berupaya mengganggu pasokan barang-barang ini yang dikirim dari China ke Rusia. Namun, upaya itu tidak pernah meningkat menjadi operasi militer terhadap lalu lintas pengiriman komersial.

Menyiasati kondisi itu, pada April 2025, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada beberapa entitas Iran dan China. Alasannya, mereka memfasilitasi transfer natrium perklorat dan prekursor kimia serupa ke Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk produksi rudal balistik. Namun, kedua anggota kongres itu menilai sanksi Departemen Keuangan terhadap entitas Iran dan China gagal menghentikan aliran material itu karena pengiriman masih terus berlanjut.

Bahkan, ada tambahan 1.000 ton yang dikirim pada bulan Juni. Iran tetap bersikukuh menolak tuntutan AS agar mereka membatasi jangkauan rudal mereka sebagai kompensasi kesepakatan damai. Iran menilai tuntutan AS itu sesuatu yang tidak mungkin dan akan membatasi kemampuan pertahanan Iran.

Operasi terbaru AS ini terjadi beberapa pekan sebelum AS menyita kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Tanker itu ditahan karena mengangkut minyak dari Venezuela ke Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengecam penyitaan tanker yang kemudian dibawa ke AS itu.

Operasi-operasi maritim AS ini, sebut The Wall Street Journal, menggarisbawahi langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang lebih agresif menggunakan taktik maritim terhadap musuh. Sebelumnya, taktik agresif seperti ini jarang digunakan AS. Operasi maritim AS, November lalu terjadi ketika PBB memberlakukan kembali larangan internasional terhadap perdagangan senjata Iran pada akhir September lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah menyita beberapa pengiriman senjata dan minyak Iran. Pada Januari 2024, Komando Pusat AS menyita komponen rudal balistik dan rudal jelajah buatan Iran yang ditujukan untuk kelompok Houthi Yaman di dekat wilayah Somalia. Otoritas AS juga menyita pengiriman minyak Iran pada tahun 2020 dan 2023 karena AS menilai hasilnya menguntungkan Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Dalam Foreign Affairs edisi 10 Desember 2025, Kepala Program Mediterania, Timur Tengah, dan Afrika di Insituto Affari Internazionali di Roma, Maria Fantappie, dan Guru Besar Majid Khadduri Bidang Hubungan Internasional dan Studi Timur Tengah di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Universitas Johns Hopkins Vali Nasr menulis, serangan Israel dan AS terhadap Iran serta hancurnya sekutu dan milisi proksi Iran di Gaza, Lebanon, dan Suriah telah mengekang pengaruh Iran di Timur Tengah. Dulu Iran mengendalikan empat ibu kota Arab, yakni Baghdad, Beirut, Damaskus, dan Sana’a. Namun, poros itu kini hancur berantakan.

Selain poros yang sudah berantakan, pengaruh Iran juga melemah karena para pemimpinnya menua. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sudah berusia 86 tahun.

Ayatollah Agung Ali al-Sistani yang memimpin kebangkitan kembali kesalehan Syiah di Irak juga sudah berusia 95 tahun dan sakit-sakitan. Dalam negeri Iran juga berubah. Meningkatnya peran nasionalisme dan pelonggaran aturan agama, terutama penegakan hijab yang lebih longgar, mengikis klaim Iran atas kepemimpinan spiritual transnasional.

Di sisi lain, Iran menjadi lebih fokus pada pembangunan kekuatan militer dan politik. Di Irak, Iran mendorong proksi-proksinya untuk ikut bergabung dalam proses politik.

Fantappie dan Nasr menilai negara-negara Arab harus berupaya mencegah terjadi perang saudara baru, keruntuhan pemerintahan, dan kebangkitan kembali ekstremisme di Timur Tengah. Pembangunan di Lebanon dan Suriah harus berfokus pada penjaminan hak yang sama bagi semua komunitas.

Jika Beirut dan Damaskus mengecualikan minoritas, kelompok Syiah yang terpinggirkan akan beralih ke identitas komunal dan kembali meminta dukungan kepada Iran. Begitu konflik meletus, Iran akan segera membantu pelatihan, senjata, sekaligus pembiayaannya. Saat Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya perlu melakukan investasi untuk mendorong munculnya pemerintahan yang kuat dan terpusat di Lebanon dan Suriah yang dapat melawan pengaruh Iran.

Untuk memastikan stabilitas berlanjut, negara-negara Arab harus lebih aktif menggabungkan rencana pembangunan negara dengan visi ekonomi yang juga menawarkan masa depan bagi wilayah Syiah di Lebanon dan Irak.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab harus memastikan gencatan senjata mereka dengan Houthi tetap berlaku dan kemajuan diplomatik terus berlanjut untuk mengakhiri perang saudara di Yaman. Untuk mencegah kebangkitan kembali pengaruh Iran, mereka harus meninggalkan pola pikir bahwa kelompok Syiah di seluruh wilayah tersebut adalah bawahan Iran dan memperlakukan mereka sebagai warga negara yang setara.

Jika AS ingin mengakhiri konflik di Timur Tengah, AS juga harus mengintegrasikan kelompok-kelompok Syiah ke dalam tatanan nasional dan regional yang diimpikannya. Di Lebanon, itu berarti menggabungkan upaya pelucutan senjata Hizbullah dengan rencana yang jelas untuk membangun kembali wilayah-wilayah Syiah dan memberdayakan kaum Syiah secara politik.

AS harus mendukung upaya negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Iran, yang berarti berbicara langsung dengan Iran. Yang harus diingat AS adalah Iran tidak merasa kalah dalam perang 12 hari. Mereka yakin rudal ke Israel itu cukup berpengaruh. Dan memang serangan 12 hari itu tak melenyapkan kemampuan dan ambisi Iran.

Stabilitas regional bergantung pada keterlibatan Iran secara diplomatik dan ekonomi dengan dunia Arab. Namun, negara-negara Arab waspada untuk memberikan peran regional yang lebih besar kepada Iran yang mungkin akan mengembangkan senjata nuklir. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Bahrain atau perluasan hubungan ekonomi dengan negara-negara Teluk lainnya bergantung pada kemajuan Iran dalam pembicaraan nuklir.

Oleh karena itu, cepat atau lambat, AS harus memfokuskan kembali perhatiannya pada negosiasi kesepakatan nuklir dengan Iran. Iran juga harus dibuat sadar bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari keterlibatan diplomatik dan ekonomi.

(Reuters)