AS-Israel Salah Besar bila Mau Ganti Penguasa Iran

Serangan Israel ke Iran masih terus dilancarkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi Iran dua pekan untuk memilih: ingin maju ke meja perundingan atau memilih melanjutkan konflik. Sambil menunggu itu, muncul wacana untuk mengganti rezim penguasa Iran.

Dilaporkan The Wall Street Journal, Trump telah menyetujui serangan ke Iran pada Selasa. Lalu, pada Kamis (19/6/2025) siang waktu Washington DC atau Jumat dini hari WIB, ia mengumumkan menunda mengambil putusan serangan ke Iran.

Sebelum penundaan ia dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali melontarkan gagasan pergantian pemimpin di Iran itu. Di sela menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-7, Senin (16/6/2025), Trump melontarkan gagasan itu.

Ia mengatakan mengetahui di mana Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump mengancam bisa saja membunuh Khamenei kalau Iran terus berusaha membuat senjata nuklir.

Ucapan Trump dikritik oleh Perancis dan Uni Eropa. Mereka mengatakan, tidak ada yang boleh mengganti pemerintahan suatu negara selain rakyatnya.

Operasi militer menggulingkan pemerintahan suatu negara sepanjang sejarah selalu dibuktikan gagal dan merupakan kesalahan strategis. Operasi militer hanya memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.

Saat ini, penduduk kota Teheran tengah mengungsi demi menyelamatkan nyawa. Upaya yang susah dilakukan di kota berpenduduk 11 juta jiwa. Adapun Iran berpenduduk 92 juta jiwa.

DPR AS terbelah, sebagian anggota Partai Republik tempat Trump bernaung menentang wacana Trump hendak menginvasi Iran. Menurut mereka, operasi militer AS di luar negeri bertentangan dengan prinsip mengutamakan AS (Make America Great Again/MAGA) karena menghambur-hamburkan uang dan sumber daya manusia.

Sebagian lagi di DPR AS sepakat bahwa Iran tidak boleh membuat senjata nuklir. Pengayaan uranium mereka, yang dikabarkan sudah mencapai 60 persen, harus diredahkan kembali ke 3,67 persen. Kadar yang cukup untuk energi, teknologi radiasi untuk kesehatan, dan pertanian.

Namun, para anggota DPR ini menentang kemungkinan militer AS menginvasi Iran. Kepada Fox News edisi Jumat (20/6/2025), Zach Nunn dari Partai Republik dan Jimmy Panetta dari Partai Demokrat mengatakan mereka melawat ke Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

”Kami mengajak negara-negara yang menandatangani Kesepakatan Abraham untuk mengajak Iran menghentikan pengayaan nuklirnya ke arah pembuatan senjata. Soal pergantian rezim, itu urusan rakyatnya,” kata Nunn.

Namun, ambisi menghabisi Khamenei terus diserukan Netanyahu. Sejatinya, Trump meminta Israel menahan diri dulu terkait urusan Khamenei.

Netanyahu ketika diwawancara CNBC berpendapat bahwa membunuh Khamenei justru akan menghentikan perang, bukan memperparah. Ia menolak anggapan bahwa dirinya meremehkan pengaruh Khamenei terhadap Pemerintah Iran.

Pandangan itu ia kemukakan lagi pada Kamis (19/6/2025) meskipun penyampaiannya diperhalus. ”Aksi militer Israel di Iran tidak bertujuan mengganti pemerintahan, tetapi kemungkinan besar itu akan terjadi sebagai dampaknya,” ujar Netanyahu.

Para pengamat isu Timur Tengah beramai-ramai mengatakan, niat mengganti pemerintahan Iran adalah strategi yang salah. Trump kemungkinan melandaskan pemikiran itu ketika AS membantu kudeta militer Iran 1953 untuk menggulingkan PM Mohammad Mosaddegh. Gara-gara itu, pemerintahan Iran kembali ke tangan Shah Reza Pahlevi yang otoriter.

Kekuasaan Shah Pahlevi sewenang-wenang dan menguras sumber daya, sementara rakyat terbengkalai. Ini yang membuka jalan bagi Revolusi Islam Iran 1979.

Sejak kerajaan diruntuhkan, Iran menjadi republik berlandaskan penafsiran agama Islam garis keras. Ayatollah merupakan pemimpin tertinggi dan presiden berada di bawah naungannya.

”Trump tidak memiliki pakar Timur Tengah ataupun kebijakan luar negeri di sekitarnya. Pemerintah AS bertindak dengan pemahaman yang minim tentang Iran ataupun kawasan,” kata Larry Cohler-Esses, wartawan pakar isu Timur Tengah untuk majalah Forward, media Yahudi AS progresif dan liberal.

Ia menjelaskan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) memecat setengah dari pegawai Badan Intelijen Nasional AS dengan dalih menghemat pengeluaran. Pakar-pakar mengenai Timur Tengah termasuk di dalam kelompok yang diputus hubungan kerjanya itu.

Cohler-Esses menerangkan, jelas sekali Trump tidak memahami konsekuensi dari serangan AS ke Irak pada 2003 dan Afganistan pada 2001. Semua dilakukan dengan informasi intelijen yang terbatas, bahkan terbukti tidak akurat.

Contohnya ialah tuduhan Irak memiliki senjata biologis pemusnah massal. Belakangan, tudingan itu dipastikan palsu.

Kedua invasi itu berdampak kepada krisis pengungsi global dan terkurasnya anggaran militer AS. Pada saat yang sama, serangan tidak memberi faedah kepada negara yang diinvasi. Bukannya demokrasi dan semangat kebangsaan, yang muncul ialah konflik horizontal, bahkan perang saudara.

Selain itu, kondisi masyarakat global sekarang berbeda dengan 20 tahun lalu. Keterbukaan informasi di dunia maya membuat warganet mudah mencari informasi terverifikasi di media-media arus utama dan menanggapi dengan kritis.

”Kohesi sosial masyarakat AS akan rusak karena apabila AS terlibat di dalam penyerangan ke Iran, muncul gelombang anti-Islam dan anti-Yahudi di dalam negeri. Ini memunculkan konflik horizontal dan perpecahan masyarakat,” kata Cohler-Esses.

Antropolog Timur Tengah di Universitas John Hopkins, Narges Bajoghli, menulis di majalah Time bahwa Ayatollah di Iran bukan cuma simbol spiritual. Iran pasca-Revolusi Iran dibangun memang untuk bertahan, baik dari gejolak di dalam negeri maupun dari faktor luar negeri.

Di Iran ada Artesh yang merupakan kekuatan militer reguler berjumlah 420.000 personel. Setelah itu, ada Garda Revolusi Iran (IRGC) dengan kekuatan 190.000 personel. IRGC dibuat dengan indoktrinasi ideologi yang tidak memisahkan penafsiran agama garis keras dengan politik, pertahanan, dan kemasyarakatan Iran.

Terdapat pula Basij, jaringan paramiliter yang berada di seantero Iran. Para anggota Basij juga tersebar di negara-negara tetangga. Mirip dengan IRGC, para anggotanya bukan hanya setia kepada Ayatollah, tetapi juga sangat terindoktrinasi ideologi Republik Islam Iran.

”Menyingkirkan Ayatollah tidak akan berpengaruh kepada pergantian rezim di Iran karena sejak republik dibentuk mereka sudah memperkirakan risiko itu,” kata Bajoghli.

Memang, sebagian masyarakat Iran juga gerah dengan kerasnya penerapan ideologi pemerintah. Contohnya adalah unjuk rasa besar-besaran prodemokrasi pada 2009 dan unjuk rasa memprotes kematian Mahsa Amini dan polisi moral 2022.

Namun, Bajoghli mengatakan, masyarakat tidak mau pergantian rezim melibatkan campur tangan negara lain, apalagi aksi militer. Menurut dia, sebanyak apa pun Israel dan AS menghancurkan infrastuktrur di Iran, tidak akan melemahkan militer. Iran sejak 1979 sudah membangun diri untuk bertahan melewati konflik asimetris.

Ucapan Bajoghli ini senada dengan keterangan Duta Besar Iran untuk Indonesia pada Selasa (17/6/2025). Serangan Israel memang membunuh 20 pejabat Iran, termasuk para jenderal militer. ”Kami sudah siap dengan risiko ini. Setiap ada pejabat yang tewas, Ayatollah melantik yang baru. Kami tidak akan habis,” kata Boroujerdi.

Andrew Thomas, pengamat isu Timur Tengah di Universitas Deakin, menulis di The Conversation bahwa kemungkinan terbesar apabila Ayatollah tersingkir ialah masyarakat Iran akan dikendalikan oleh IRGC. Mereka akan menerapkan aturan darurat militer yang ketat. Intinya, rakyat tidak menang.

IRGC bisa membentuk dewan pemerintahan yang baru. Salah satu calon terkuat untuk memimpin ialah putra dari Ayatollah Khamenei, Mojtaba Khamenei. IRGC sejak awal sudah memiliki protokol kalau-kalau struktur kepemimpinan Iran terdisrupsi, termasuk jika Ayatollah tersingkir mendadak.

Presiden Rusia Vladimir Putin sejak konflik Iran-Israel pecah pada 13 Juni 2025 menawarkan Moskwa sebagai penengah. Tidak hanya itu, Rusia juga bersedia mengambil cadangan uranium Iran yang dipermasalahkan karena pengayaannya mencapai 60 persen dan membantu mengubah reaktor nuklir Iran menjadi reaktor murni energi untuk kegunaan sipil.

Putin mengatakan, ambisi mengganti rezim pemerintahan Iran tidak akan menguntungkan siapa pun. Diplomasi harus menjadi jalan utama penyelesaian konflik.

Trump menanggapi ucapan Putin ini dengan celetukan khasnya. ”Vladimir, kamu urus perundingan gencatan senjata dengan Ukraina dulu, deh,” kata Trump. (REUTERS)