Pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan, Februari ini, menyusul kesepakatan AS-Rusia untuk mengupayakan penghentian perang Ukraina.
19 Feb 2025 08:28 WIB · Internasional
RIYADH, RABU — Amerika Serikat dan Rusia dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2/2025), sepakat—tanpa melibatkan Ukraina—untuk memulai upaya bersama menghentikan perang Ukraina. Selain itu, kedua negara juga menyepakati pemulihan hubungan diplomatik dan ekonomi. Inilah salah satu titik balik yang kontras dan drastis dari posisi AS sebelumnya dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergey Lavrov, masing-masing didampingi pejabat tinggi lainnya, di Istana Diriyah, kompleks Albasateen, Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2/2025). Pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam tanpa melibatkan Ukraina ataupun Eropa, lokasi perang darat terbesar saat ini di benua itu sejak Perang Dunia II.
Selama pertemuan berlangsung, Rusia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri-nya, Maria Zakharova, di Moskwa melontarkan tuntutan baru dalam perundingan damai Ukraina, yakni pernyataan resmi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membatalkan janji yang pernah diberikan kepada Ukraina pada 2008 untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut.
Beberapa saat setelah pertemuan di Riyadh berakhir, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Palm Beach, Florida, AS, bahwa dirinya kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putih bulan Februari ini. ”Rusia ingin melakukan sesuatu,” ujarnya. ”Saya pikir, saya punya kuasa menghentikan perang ini.”
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/19/32e583a6300f6f074acfcdde8c6ebace-1000000182.jpg)
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press seusai pertemuan, Menlu AS Marco Rubio mengungkapkan, kedua pihak sepakat secara umum untuk mewujudkan tiga target: memulihkan kedutaan besar masing-masing di Washington dan Moskwa, membentuk tim tingkat tinggi guna mendukung perundingan damai Ukraina, serta mengeksplorasi hubungan lebih erat dan kerja sama ekonomi.
Ia menekankan, pertemuan di Riyadh barulah sebuah awalan. Masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan dan kerja berikutnya.
Menlu Rusia Sergey Lavrov melontarkan pernyataan senada. ”Pembicaraan ini sangat bermanfaat,” katanya kepada wartawan. ”Kami tidak hanya menyimak, tetapi juga mendengarkan satu sama lain”.
Dalam pertemuan tersebut, Rubio didampingi Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Adapun Lavrov ditemani Penasihat Urusan Luar Negeri Kremlin Yury Ushakov. CEO Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev juga hadir.
Mereka duduk berhadap-hadapan, dipisahkan meja persegi panjang. Di ujung meja pada awal pertemuan tampak Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Mosaad bin Mohammad al-Aiban. Di belakang keduanya terpasang tiga bendera (AS, Arab Saudi, dan Rusia).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/19/7e918d21760c170569ebbab836e2297c-1000000180.jpg)
Pangeran Faisal dan Musaed diperkirakan meninggalkan ruangan pertemuan lebih dulu mengingat itu pertemuan bilateral AS-Rusia. Kantor berita Rusia, TASS, melaporkan, tak ada pernyataan pendahuluan dan sesi jabat tangan saat wartawan diberi kesempatan masuk ruangan sebelum pembicaraan dimulai.
Pertemuan Rubio-Lavrov di Riyadh merupakan pertemuan pertama pejabat AS-Rusia, yang digelar kurang dari sebulan setelah Trump dilantik sebagai presiden AS dan enam hari setelah ia berbicara dengan Presiden Putin melalui telepon.
Ukraina telah menegaskan tidak akan menerima kesepakatan damai apa pun yang dilakukan AS dan Rusia tanpa persetujuan Kyiv. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga menekankan, ”Tak boleh ada keputusan dengan mengatasnamakan Ukraina.”
Sejumlah politisi Eropa menuding pemerintahan Trump memberikan konsesi cuma-cuma kepada Moskwa melalui penolakan keanggotaan NATO bagi Ukraina dan dalam isu penguasaan teritorial.
Sebelum pertemuan di Riyadh berlangsung, sejumlah politisi Eropa menuding pemerintahan Trump memberikan konsesi cuma-cuma kepada Moskwa melalui penolakan keanggotaan NATO bagi Ukraina dan dalam isu penguasaan teritorial. Di mata Washington saat ini, adalah ilusi bagi Ukraina untuk bisa merebut kembali 20 persen wilayahnya yang lepas dan kini berada di bawah kontrol Rusia.
Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz kepada wartawan di Riyadh mengatakan, perang Ukraina harus berakhir secara permanen. Dalam hal ini, perundingan-perundingan terkait isu teritorial akan digelar.
”Wujud praktisnya adalah akan ada beberapa pembahasan tentang masalah teritorial dan pembahasan tentang jaminan keamanan,” ujar Waltz.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/19/c64c1db3d6aad7188656357ea20e18dd-1000000181.jpg)
Para pejabat Rusia tidak menyebut konsesi yang mereka tawarkan dalam pertemuan di Riyadh. Begitu pula tidak ada pernyataan dari para pejabat AS yang mengklaim mereka telah memperoleh sesuatu yang diinginkan dari pertemuan itu. Hal inilah yang membuat sejumlah pihak ragu, apakah pertemuan-pertemuan lanjutan bakal menghasilkan perundingan damai secara serius.
”Sejauh ini, saya melihat tidak ada bukti bahwa Putin bersedia memberikan satu inci pun untuk merundingkan kesepakatan damai,” tulis Michael McFaul, mantan Dubes AS untuk Rusia pada era pemerintahan Presiden Barack Obama, melalui X.
”Yang saya lihat sebaliknya, yaitu ide-ide yang diangkat AS mengenai konsesi-konsesi yang harus diberikan Ukraina, NATO, dan AS,” kata McFaul.
Tak ada pejabat Ukraina yang diundang dalam pertemuan di Riyadh. Seperti halnya para pejabat dan pemimpin dari Eropa, Kyiv hanya menjadi penonton dari kejauhan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pekan lalu telah menegaskan, tidak ada kesepakatan damai yang dibuat dengan mengatasnamakan negaranya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/18/da1b9b627fc63b6508440399e57bb0cb-AFP_36XZ8UX.jpg)
Sebelum pertemuan di Riyadh digelar, jubir Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan, meski Ukraina tidak diundang pada pertemuan Selasa ini, perundingan damai yang sebenarnya kelak akan melibatkan negara itu. Gedung Putih juga menepis anggapan bahwa AS tidak melibatkan Eropa. Alasannya, para pejabat AS telah berbicara mengenai isu Ukraina dengan sejumlah pejabat Eropa.
Merespons kekhawatiran Ukraina dan Eropa, Rubio mengatakan, tidak ada satu pihak pun yang disisihkan dalam upaya perundingan damai Ukraina. Ia menambahkan, solusi apa pun yang dihasilkan harus diterima semua pihak.
Bruce mengatakan, setelah pertemuan di Riyadh, Rubio menelepon kolega-koleganya sesama menlu dari Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris, serta kepala kebijakan urusan luar negeri Uni Eropa (UE).
Secara terpisah, Zelenskyy menyatakan menangguhkan lawatan ke Arab Saudi, yang telah dijadwalkan pada Rabu ini. Menurut rencana, lawatan tersebut diundur hingga bulan depan. Beberapa sumber menyebutkan, keputusan itu diambil karena Zelenskyy tidak ingin lawatannya ke Arab Saudi dikesankan memberikan legitimasi atas pertemuan AS-Rusia.
Kyiv menegaskan, perundingan untuk menghentikan perang Ukraina tidak boleh digelar tanpa melibatkan mereka. Sementara di Eropa, diawali Inggris dan Swedia, ada prakarsa untuk mengirim pasukan perdamaian ke Ukraina.
Merespons hal tersebut, Menlu Rusia Sergey Lavrov di Riyadh menyatakan Moskwa tidak bisa menerima kehadiran pasukan NATO di Ukraina, di bawah bendera apa pun. ”Jelas, hal itu tidak bisa diterima,” katanya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/02/19/e7df6d2584329c46c6b16c741b7c664a-AFP_36Y223C.jpg)
Pernyataan Lavrov menjadi sinyal bahwa Rusia diperkirakan akan terus mendesak untuk memperoleh konsesi-konsesi tambahan dalam proses negosiasi damai saat ini. Selama pertemuan di Riyadh berlangsung, Moskwa melontarkan tuntutan baru dalam perundingan damai Ukraina-Rusia, yakni pernyataan resmi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membatalkan janji yang pernah diberikan kepada Ukraina pada tahun 2008 untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut.
Tuntutan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, kepada wartawan di Moskwa, Rusia, beberapa jam setelah pertemuan di Riyadh dimulai. Ia mengatakan, tidak cukup bagi NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggotanya.
Zakharova menegaskan, NATO harus berbuat lebih dengan membatalkan janji yang pernah disampaikan pada KTT di Bucharest, Romania, tahun 2008 bahwa Kyiv suatu saat kelak bisa bergabung dengan NATO. ”Jika hal itu tidak dilakukan, masalah ini akan terus meracuni atmosfer di Benua Eropa,” ujarnya.
Jubir Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan juga mengatakan, Presiden Putin berulang kali menyatakan kesiapannya untuk merundingkan perdamaian. Namun, katanya, Putin juga mencatat bahwa ”kesepakatan yang komprehensif, kesepakatan jangka panjang, kesepakatan yang hidup terus” dalam konflik di Ukraina tidak mungkin terwujud tanpa memberi ”perhatian secara komprehensif dalam isu keamanan” di Eropa.
Sebelum pertemuan berlangsung, Dmitriev memberikan pernyataan kepada wartawan. ”Kami punya jalur yang sangat penting di bidang ekonomi,” ujarnya kepada televisi Pemerintah Rusia.
”Kami punya serangkaian proposal yang sedang dipikirkan oleh kolega kami (AS). Saya pikir, kemungkinan bakal ada kemajuan dalam waktu dekat, dua atau tiga bulan,” kata Dmitriev.
”Kami tidak bisa mengungkap detail-detailnya…. Dan, jelas ada isu politik. Saya tidak berurusan dengan isu-isu politik, tetapi saya menangani isu-isu investasi dan ekonomi,” katanya, seperti dikutip TASS.
Dmitriev menekankan pentingnya pertemuan di Riyadh. ”Hubungan AS-Rusia yang baik sangat penting bagi seluruh dunia. Hanya melalui kerja sama, Rusia dan AS bisa menangani banyak problem dunia, menyelesaikan konflik-konflik global, dan menawarkan solusi,” ujarnya kepada Associated Press.
Lavrov mengatakan, ada ”keinginan kuat” untuk menghapus hambatan-hambatan dalam hubungan ekonomi di antara kedua negara. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, AS dan negara-negara Barat menjatuhkan gelombang sanksi terhadap Moskwa.
Menurut Rubio, negara-negara Eropa juga menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Oleh karena itu, mereka juga akan dilibatkan dalam pembahasan mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia. Jika kelak perang Ukraina berakhir, kata Rubio, hal itu akan membuka pintu peluang kerja sama AS-Rusia, termasuk ”kemitraan-kemitraan ekonomi yang cukup unik dan bersejarah”.
”Rusia sudah memenangi ronde pertama,” kata Jake Auchincloss, politisi Demokrat asal Massachusetts dan anggota DPR AS yang memimpin kaukus bipartisan dalam isu Ukraina di DPR. ”Kremlin telah memperoleh normalisasi diplomasi bilateral yang mengucilkan Ukraina dan NATO, sementara mereka tidak perlu memberi apa-apa untuk mendapatkan semua itu.” (AP/AFP/REUTERS)
Penulis:
Muhammad Samsul HadiEditor:
Fransisca Romana Ninik WPenyelaras Bahasa:
Nur Adji