Wapres AS Kritik Eropa, Pembicaraan Perang Ukraina-Rusia Terganjal

MUENCHEN, SABTU — Kritik Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance terhadap Eropa justru memicu ketegangan baru di tengah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Sementara pembahasan perang Rusia-Ukraina justru belum memberikan hasil yang berarti. Eropa diam-diam menyiapkan rencana mengirim pasukan ke medan perang.

Berbicara di Konferensi Keamanan Muenchen, Jerman, Jumat (14/2/2025) waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia, Vance menuduh para pemimpin Eropa menyensor kebebasan berbicara dan gagal mengendalikan imigrasi.

Dalam pidatonya yang sangat dinantikan itu, ia justru tak banyak membahas perang Rusia-Ukraina. Kritik Vance dibalas dengan pedas oleh Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius.

Padahal, prospek perundingan damai diharapkan mendominasi Konferensi Keamanan Muenchen yang digelar tiap tahun. Hal ini setelah panggilan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini.

Pembicaraan telepon Trump dan Putin itu menimbulkan kekhawatiran AS mengakhiri dukungan ke Ukraina dalam perang yang berlangsung tiga tahun itu.

Dalam pidatonya, Vance mengatakan, ancaman terhadap Eropa yang paling membuatnya khawatir bukanlah Rusia atau China. Menurut dia, ancaman terhadap Eropa justru berasal dari kemunduran dari nilai-nilai fundamental untuk melindungi kebebasan berbicara dan imigrasi yang tak terkendali.

”Ancaman yang paling saya khawatirkan terhadap Eropa bukanlah Rusia. Bukan pula China. Bukan pula faktor eksternal lainnya. Yang saya khawatirkan adalah ancaman dari dalam, mundurnya Eropa dari beberapa nilai paling fundamental, nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat,” katanya di hadapan para menteri dan pejabat tinggi Eropa.

Ia juga memberikan peringatan kepada para pejabat Eropa. ”Jika Anda mencalonkan diri karena takut kepada pemilih Anda sendiri, tidak ada yang dapat dilakukan Amerika untuk Anda,” ujarnya.

Vance memperingatkan para pejabat Eropa soal migrasi ilegal. Ia mengatakan, warga Eropa memilih membuka ”pintu air bagi jutaan imigran yang tidak diperiksa”.

Vance merujuk pada serangan tabrakan mobil yang melukai 30 orang di Muenchen pada Kamis. Dalam serangan itu, tersangka adalah seorang warga Afghanistan berusia 24 tahun yang tiba di Jerman sebagai pencari suaka pada tahun 2016.

Pidato Vance yang mencengangkan para delegasi konferensi itu disambut keheningan. Hanya sedikit tepuk tangan terdengar setelah ia menyampaikan pidatonya.

Dalam pidatonya, Pistorius membalas dengan pedas dan menyebut pernyataan Vance tidak dapat diterima. Ia mengatakan, Vance telah mempertanyakan demokrasi tidak hanya di Jerman, tetapi juga di Eropa secara keseluruhan.

Ketegangan tersebut semakin menyoroti perbedaan pandangan antara pemerintahan baru Trump dan para pemimpin Eropa. Hal ini kian menyulitkan AS dan Eropa menemukan titik temu dalam berbagai isu, termasuk perang Ukraina.

Setelah pidatonya, Vance bertemu dengan Alice Weidel, pemimpin partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD).

Panggilan telepon Trump dengan Putin pekan ini membuat khawatir Pemerintah Eropa yang telah mengisolasi presiden Rusia tersebut sejak invasi Moskwa ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Para pemimpin Eropa khawatir mereka tak dilibatkan dari perundingan damai. Hal itu akan berdampak pada keamanan kawasan.

Dalam konferensi tahunan itu, Vance juga mengulangi tuntutan Trump agar Eropa berbuat lebih banyak untuk menjaga pertahanannya sendiri. Dengan demikian, Washington dapat fokus pada kawasan lain, khususnya Indo-Pasifik.

Hal itu diungkapkan saat Vance bertemu secara terpisah dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte, dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy.

Di pertemuan itu, ia menegaskan kembali seruan agar anggota NATO mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pertahanan. ”Di masa mendatang, kami pikir Eropa harus mengambil peran yang lebih besar dalam keamanannya sendiri,” katanya dalam pertemuan dengan Steinmeier.

Saat ini, baru 23 dari 32 negara anggota NATO mencapai target untuk membelanjakan 2 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) mereka untuk pertahanan. Terkait hal itu, para pemimpin Eropa menyanggah klaim Gedung Putih bahwa Eropa bergantung kepada AS. Mereka menyebut klaim itu tidak sesuai dengan data.

Eropa telah bersatu untuk mendukung Ukraina sejak invasi Rusia. AS telah menggelontorkan lebih dari 66 miliar dollar AS dalam bentuk persenjataan dan bantuan militer ke Ukraina.

Sementara Eropa dan sekutu lainnya telah mengirim 60 miliar dollar AS dalam bentuk persenjataan ke Kyiv. ”Kami telah memberlakukan sanksi yang sangat keras, yang secara substansial melemahkan ekonomi Rusia,” kata Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam sambutannya di konferensi tersebut.

”Kami telah mendobrak satu tabu demi satu tabu dan menghancurkan ketergantungan kami kepada gas Rusia, membuat kami lebih tangguh secara permanen. Dan, kami akan melakukan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Kami telah memberlakukan sanksi yang sangat keras, yang secara substansial melemahkan ekonomi Rusia.

Rutte mendukung pernyataan Vance. Ia mengatakan, Vance benar sekali tentang perlunya Eropa melangkah maju dan berbuat lebih banyak untuk pertahanannya sendiri. ”Kita harus tumbuh dalam pengertian itu dan menghabiskan lebih banyak,” kata Rutte.

Pada konferensi tersebut, beberapa pemimpin Eropa mengatakan, Eropa akan meningkatkan pengeluaran pertahanannya. Akan tetapi, Eropa juga perlu berdiskusi dengan Washington tentang penghentian dukungan AS secara bertahap.

Sementara Presiden Zelenskyy mengatakan, para pemimpin Eropa harus bersiap pada peluang AS akan menolak mendukung Eropa pada isu yang dianggap ancaman pada Eropa. Selain itu, sejumlah pejabat Eropa sejak lama mendukung pembentukan pasukan Eropa.

Perang Ukraina, lanjutnya, menjadi dasar penting pembentukan tentara Eropa. Karena itu, sudah saatnya mewujudkan tentara Eropa. "Saya yakin, saatnya sudah tiba. Tentara Eropa harus dibentuk," ujarnya.

Ia juga menyinggung telepon antara Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selepas telepon itu, Trump mengumumkan akan segera bertemu Putin untuk merundingkan perdamaian Perang Ukraina. "Ukraina tidak akan menerima kesepakatan yang dibuat di belakang kami tanpa keterlibatan kami," kata Zelenskyy.

Ia juga bertemu Vance selama 40 menit. Namun, kedua belah pihak tak bersedia membeberkan isi pembicaraan.

Seusai pertemuan, Zelenskyy hanya mengatakan bahwa negaranya menginginkan jaminan keamanan sebelum berunding dengan Rusia. ”Kami sangat menginginkan perdamaian. Tetapi kami membutuhkan jaminan keamanan yang nyata,” katanya.

Sementara Vance mengatakan, pemerintahan Trump berkomitmen menemukan perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia. ”Pada dasarnya, tujuannya adalah, seperti yang digariskan Presiden Trump, kami ingin perang segera berakhir,” kata Vance.

”Kami ingin pembunuhan dihentikan. Bukan perdamaian yang hanya akan membuat Eropa Timur berkonflik dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya menambahkan.

Sikap Zelenskyy terlihat melunak setelah pertemuan itu. Padahal, sesaat sebelum pertemuan, Zelenskyy dengan tegas mengatakan, ia hanya akan setuju bertemu langsung dengan Putin setelah rencana bersama dinegosiasikan dengan Trump.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock memperingatkan terhadap segala upaya untuk memaksakan perjanjian damai di Ukraina. Ia menyebutnya sebagai perdamaian palsu.

”Perdamaian palsu, yang tidak akan menguntungkan Ukraina dan Eropa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Perdamaian palsu tidak akan membawa keamanan yang langgeng, baik bagi rakyat Ukraina maupun bagi kami di Eropa atau AS,” ujarnya.

Setelah tiga tahun berperang, Rusia sekarang menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina. 

Semakin khawatir bahwa prioritas keamanan AS bergeser, sekelompok negara Eropa diam-diam menyusun rencana untuk mengirim pasukan ke Ukraina.

Upaya itu dimotori Inggris dan Perancis. Negara-negara yang terlibat dalam rencana itu merahasiakan rinciannya untuk mencegah Putin diuntungkan dengan informasi itu.

”Saya tidak akan membahas secara khusus, tetapi saya menerima bahwa jika ada perdamaian, perlu ada semacam jaminan keamanan untuk Ukraina. Inggris akan memainkan perannya dalam hal itu,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Rencana itu mulai dibahas sejak setahun yang lalu. Negara-negara Eropa mulai menjajaki jenis kekuatan apa yang mungkin dibutuhkan untuk pengiriman pasukan ke Ukraina.

Akan tetapi, bahasan ini dinilai semakin mendesak di tengah kekhawatiran akan rencana pemerintahan Trump. Salah satunya yang dicemaskan Eropa adalah Ukraina mencapai kesepakatan dengan Putin.

Pada Desember 2024, setelah Trump terpilih tetapi sebelum ia menjabat, sekelompok pemimpin dan menteri bertemu dengan Zelenskyy di kediaman Rutte di Brussels, Belgia. Mereka datang dari Inggris, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia. Pejabat tinggi Uni Eropa juga hadir.

Perundingan tersebut awalnya diusulkan Presiden Perancis Emmanuel Macron pada awal 2024. Saat itu, gagasan menempatkan pasukan di Ukraina memicu protes, terutama dari para pemimpin Jerman dan Polandia. Akan tetapi, gagasan itu sekarang semakin disepakati.

Namun, realisasinya akan sangat bergantung pada ketentuan penyelesaian damai Rusia-Ukraina. Aturan dalam negeri setiap negara juga menjadi batasan.

Italia, misalnya, memiliki batasan konstitusional atas penggunaan pasukan. Belanda akan membutuhkan lampu hijau dari parlemennya.

Jerman pun dapat berubah haluan setelah pemilihan umum 23 Februari 2025. Polandia bersikap hati-hati mengingat permusuhan yang masih ada dengan Ukraina sejak Perang Dunia II. ”Kami masih dalam tahap yang sangat awal,” kata Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevklur.

Para ahli dan pejabat memperingatkan, untuk mengirim pasukan ke Ukraina, Eropa harus mengerahkan kontingen yang kuat dan cukup besar dibandingkan tim penjaga perdamaian seperti ”helm biru” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

”Pasukan itu harus menjadi kekuatan yang nyata (sehingga) Rusia tahu bahwa jika mereka mengujinya, mereka akan hancur. Dan, anda dapat yakin Rusia akan mengujinya,” kata Ben Hodges, mantan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS di Eropa.

Zelenskyy bersikeras, jumlah pasukan yang dibutuhkan setidaknya 100.000-150.000 tentara. Spekulasi yang beredar, jumlah pasukan yang kuat 30.000-40.000 orang. Diplomat dan pejabat belum mengonfirmasi kedua angka tersebut.

Dalam wawancara dengan Financial Times pada Jumat, Macron mengatakan, gagasan untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah besar tidak masuk akal. ”Kita harus melakukan hal-hal yang tepat, realistis, dipikirkan dengan matang, terukur, dan dinegosiasikan,” katanya.

Di markas NATO pada Rabu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mulai menjelaskan persyaratan yang memungkinkan AS menyetujui pengiriman pasukan.

Pasukan ini dimaksudkan untuk membantu menyediakan jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina. ”Setiap jaminan keamanan harus didukung pasukan Eropa dan non-Eropa yang cakap,” kata Hegseth kepada hampir 50 pendukung Ukraina dari Barat.

Namun, ia menekankan tidak akan ada pasukan AS yang dikerahkan ke Ukraina. Dari sudut pandang Ukraina, operasi yang hanya melibatkan Eropa tidak akan berhasil. ”Jaminan keamanan apa pun tidak mungkin dilakukan tanpa AS,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha, Kamis. (AP/AFP/Reuters)