ASEAN Berkomitmen Selesaikan Krisis Myanmar demi Stabilitas Kawasan

KUALA LUMPUR, MINGGU — Para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN terus mendorong implementasi lima poin konsensus soal Myanmar. Penyelesaian krisis Myanmar harus melibatkan semua pemangku kepentingan guna menemukan solusi jangka panjang. Stabilitas kawasan menjadi taruhan.

Krisis di Myanmar terjadi akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021. Perang saudara antara militer dan kelompok perlawanan etnis terjadi di berbagai wilayah. Korban jiwa berjatuhan, warga lainnya mengungsi.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan, Indonesia berkomitmen mendorong penyelesaian krisis Myanmar secara damai. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Extended Informal Consultation on the Implementation of the Five-Point Consensus yang menjadi rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Ke-46 ASEAN, Sabtu (24/5/2025), di Malaysia.

”Indonesia tetap teguh pada komitmen untuk mendorong penyelesaian damai di Myanmar. Stabilitas kawasan hanya bisa tercapai bila ASEAN bersatu dan bertindak berdasarkan prinsip konsensus serta solidaritas,” kata Sugiono dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Sugiono menegaskan pentingnya implementasi penuh dari lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar (5PC). Fokus penerapan 5PC adalah menghentikan kekerasan, memperluas bantuan kemanusiaan, dan memastikan dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Myanmar.

Sugiono melanjutkan, Indonesia mendukung inisiatif Malaysia dan siap berkontribusi dalam pemulihan situasi Myanmar. ”Kekuatan ASEAN terletak pada kesatuannya. Dalam menghadapi krisis Myanmar, kita harus berbicara dengan satu suara, dan bertindak dengan satu tujuan untuk mendorong implementasi penuh 5PC,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, implementasi 5PC menghadapi tantangan karena terdapat defisit kepercayaan. Selain itu, konflik etnis di Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade.

Mohamad menambahkan, krisis di Myanmar bukan lagi masalah internal karena telah memengaruhi stabilitas kawasan ASEAN. Krisis telah memicu masalah pengungsi dan kejahatan lintas batas.

”ASEAN tidak ingin ikut campur dalam urusan internal Myanmar, tetapi sebagai keluarga besar, kita punya tanggung jawab untuk membantu. Masalah Myanmar kini telah menjadi masalah kita bersama,” kata Mohamad, dilansir dari Malay Mail.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Mohamad melanjutkan, Malaysia berencana mengunjungi Myanmar untuk menyampaikan ”daftar keinginan” dari berbagai pemangku kepentingan kepada Dewan Administrasi Negara (SAC). ”Kami akan melihat umpan balik atau tanggapan dari SAC,” tuturnya.

Para anggota ASEAN memuji berbagai inisiatif Malaysia sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Malaysia memfasilitasi proses penyelesaian konflik internal secara damai di Myanmar.

”Kami mengucapkan selamat kepada Malaysia atas upayanya sejauh ini untuk membawa semacam proses ke depan sehingga mungkin bisa ada dialog nyata antara faksi-faksi yang berseberangan,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Enrique A Manalo kepada Bernama dan TV3.

Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa memberikan penghargaan kepada Malaysia yang telah ”mengambil langkah proaktif”. Menurut dia, Malaysia telah menunjukkan tanggung jawab dalam menangani masalah Myanmar dan memastikan keterlibatan berkelanjutan melalui proses ASEAN.

Sementara Menteri Luar Negeri Laos Thongsavanh Phomvihane menyampaikan apresiasi atas pendekatan Malaysia yang berani dan proaktif. Ia mengatakan, ASEAN tetap terlibat aktif dalam upaya mencapai perdamaian di negara tersebut.

Menurut The Star, pada awal bulan ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memulai dialog secara terpisah dengan pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang beroposisi. Peristiwa ini dinilai sebagai terobosan potensial agar kedua belah pihak yang bertikai mau berinteraksi langsung.

Setelah krisis terjadi, ASEAN tidak menyertakan Myanmar dalam pertemuan penting organisasi. Myanmar hanya dapat menghadiri pertemuan nonpolitik.

Sebagai Ketua ASEAN 2025, Malaysia menjadi tuan rumah KTT Ke-46 ASEAN yang berlangsung pada 26-27 Mei 2025. Bersamaan dengan KTT tersebut, dua pertemuan tingkat tinggi akan berlangsung, yakni KTT ASEAN-Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan KTT ASEAN-GCC-China.

Dua pelantar itu penting dalam memperluas kerja sama regional dan antarregional. Perdana Menteri China Li Qiang akan menghadiri pertemuan puncak trilateral tersebut. Saat ini, Li berada di Jakarta, Indonesia.

”Seiring dengan terus terbentuknya model trilateral kerja sama ASEAN-GCC-China, momentum pertumbuhan yang lebih besar dapat diharapkan. Selain itu, ketiga pihak dapat berkoordinasi lebih baik dalam urusan regional dan internasional,” tulis editorial kantor berita Xinhua, Minggu.

Xinhua melanjutkan, model kerja sama baru itu, bersama dengan mekanisme seperti BRICS, dapat membantu menciptakan lebih banyak solidaritas dan kesejahteraan bersama bagi negara-negara Dunia Selatan.

China memandang penting ASEAN. Selama 2015-2024, nilai akumulasi surplus perdagangan China atas ASEAN senilai 989 miliar dollar AS. Secara bilateral, hanya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Laos yang menikmati surplus perdagangan dengan China dalam satu dekade terakhir (Kompas.id, 16 April 2025).

Namun, hubungan China dan ASEAN bukan tanpa ganjalan. China bersengketa soal kedaulatan Laut China Selatan dengan sejumlah anggota ASEAN, seperti Filipina dan Vietnam. China dan ASEAN terus membahas panduan tata perilaku (CoC) di Laut China, tetapi tanpa progres berarti.

The Inquirer.net melaporkan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr kemungkinan mengangkat isu Laut China Selatan dalam KTT Ke-46 ASEAN. Filipina, yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, berniat menyelesaikan pembahasan COC pada 2026.