Preah Viehar, Perebutan Candi Hindu di Negara Buddha

Sudah hampir satu bulan ketegangan Kamboja-Thailand tak kunjung mereda. Bahkan, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra (38) terancam kehilangan jabatan gara-gara masalah itu.

Ancaman muncul setelah percakapan Paetongtarn dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen (72) beredar di media sosial. Kamboja membenarkan merekam percakapan telepon itu.

Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyapa Hun Sen dengan panggilan ”paman”. Panggilan itu disebabkan Hun Sen dan ayah Paetongtarn, mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra (75), sebaya dan berhubungan dekat. Bahkan, di rumah pribadi Hun Sen, ada kamar khusus untuk Thaksin.

Meski demikian, sebagai PM, seharusnya Paetongtarn tidak perlu berbasa-basi seperti itu. Masalahnya lebih runyam karena dalam pembicaraan itu, Paetongtarn terkesan menyudutkan militer Thailand.

Berulang kali terjadi ketegangan di perbatasan Kamboja-Thailand, militer berada di garis depan. Paetongtarn mencoba meredam kemarahan warga dan militer dengan berkunjung ke Ubon Ratchathani. Ia mendatangi provinsi di perbatasan Thailand-Kamboja itu pada Jumat (20/6/2025).

Di sana, ia meminta maaf kepada Letnan Jenderal Boonsin Pakdlang yang bertanggung jawab memimpin pasukan di perbatasan. Selama beberapa hari terakhir, Jenderal Boonsin kerap ditemui para politisi lawan Paetongtarn.

Rekaman percakapan Paetongtarn-Hun Sen menambah masalah keluarga Shinawatra dengan militer. Sebelum ini, dua kali militer mengudeta PM Thailand dari keluarga itu. Thaksin pada 2006 dan Yingluck pada 2014. Kini, sejumlah perwira aktif dan pensiunan ditengarai berusaha mendongkel Paetongtarn karena masalah perbatasan.

Pandu Prayoga mengatakan, kudeta ke Paetongtarn bisa memperumit masalah. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengatakan, kudeta bisa memicu baku tembak Kamboja-Thailand lagi.

Masalah perbatasan Kamboja-Thailand berlangsung sejak awal abad ke-20. Menurut dosen Hukum Internasional pada Sydney University, Gillian Trigs, masalah itu berakar dari kesalahan penerapan pemetaan Kamboja-Thailand 1904-1907.

Waktu itu, Kamboja masih dijajah Perancis, sementara Thailand masih bernama Kerajaan Siam.

Menurut Bangkok, dalam kesepakatan 1904, kompleks Candi Preah Viehar masuk Siam. Padahal, berbagai bukti arkeologi menunjukkan, candi itu dibangun Kekaisaran Khmer yang merupakan penguasa lama Kamboja.

Sementara pada 1907, petugas Perancis memasukkan kompleks candi Hindu itu dalam wilayah Kamboja. Sejak itu, kompleks candi tersebut jadi titik ketegangan Kamboja-Thailand, dua negara yang penduduknya mayoritas Buddha. ”Konflik (sekarang) warisan dari pemetaan ini,” kata dosen Universitas Chulalongkorn, Puangthon Pawakapan.

Waktu Perancis keluar dari Kamboja pada 1954, Thailand menempatkan pasukan di kompleks candi. Pada 1962, dan diperkuat lagi pada 2013, Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan candi itu bagian dari Kamboja. Thailand harus menarik pasukan dari sana.

Alasan hakim, antara lain, Bangkok tak pernah memprotes peta yang digambar Paris. Hakim memakai prinsip le Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset. Maknanya kurang lebih, diam berarti setuju.

Thailand marah besar pada keputusan itu. Thailand juga marah pada Juli 2008. Waktu itu, Komite Warisan Dunia memasukkan candi tersebut sebagai salah satu warisan dalam Daftar Warisan Dunia. Peta yang dipakai komite mengindikasikan candi dalam wilayah Kamboja.

Oktober 2008, Kamboja-Thailand mengerahkan pasukan besar-besaran di sekitar candi tersebut. Meski demikian, Bangkok-Phnom Pehn berusaha mencari solusi diplomatik. Pencarian itu dilakukan karena berkali-kali tentara kedua negara baku tembak di sana. Bahkan, mereka saling menembakkan meriam artileri medan. Dampaknya, sebagian candi rusak.

ASEAN berulang kali mencoba membantu menengahi dan mencari solusi. Ketegangan sejak Mei 2025 menunjukkan, masalah candi itu belum selesai.

Bagi Pandu, masalah candi itu hanya sebagian persoalan perbatasan di antara anggota ASEAN. ia mengatakan, isu perbatasan sesama anggota ASEAN mendesak segera diselesaikan.

Ketegangan berulang Kamboja-Thailand menjadi alasan penyelesaian perlu dikebut. Persoalan perbatasan di antara anggota ASEAN bukan cuma menyangkut Preah Viehar.

ASEAN punya ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Kamboja pernah berusaha memanfaatkan protokol itu pada 2010.

Waktu itu, Kamboja menyurati Vietnam sebagai Ketua ASEAN dan meminta ditengahi. Masalahnya, waktu itu Thailand menolak ditengahi. Thailand mau menyelesaikan secara bilateral dengan Kamboja.

Ketua ASEAN 2025, Malaysia, juga berusaha menyelesaikan isu Preah Viehar. Upaya Kuala Lumpur, kata Pandu, sulit berhasil. Salah satu alasannya, Malaysia juga belum menyelesaikan perbatasan dengan Thailand.

Bagi semua anggotanya, ASEAN bukanlah organisasi yang lebih tinggi dari negara masing-masing. Dengan demikian, ASEAN tak punya kewenangan lebih tinggi dari anggotanya. ASEAN cuma bisa mendorong dialog dan pencarian solusi diplomatik.

Him Rotha, Wakil Direktur Pusat Studi Regional Kamboja, menyebut pernyataan PM Malaysia Anwar  Ibrahim agar Kamboja-Thailand menurunkan ketegangan dan berdialog satu sama lain merupakan isyarat yang tepat waktu dan penting untuk menjaga solidaritas regional.

Akan tetapi, dia menekankan, melampaui isyarat tersebut merupakan tugas yang sulit. ”Paling tidak, ASEAN dapat mempertemukan kedua pihak untuk berdialog dan membangun kembali kepercayaan dan keyakinan satu sama lain,” kata Him sebagaimana dikutip The South China Morning Post.

Kolega Pawakapan, Bhanubhatra Kaan Jittiang, berharap Indonesia kembali memainkan peran lama di kawasan. Sejak ASEAN berdiri, Indonesia beberapa kali memediasi penyelesaian konflik. ”Indonesia dan Malaysia bisa bersama-sama membantu meredam dan bahkan membantu menyelesaikan situasi ini,” katanya di Kuala Lumpur.

ASEAN, kata Pandu, perlu becermin dari kasus Preah Viehar. ”Jangan hanya mendudukkan mereka dalam dialog saja, membuat mereka menahan emosi atau tidak saling menyerang. Akan tetapi, lebih kepada penyelesaian mendasar persoalan, menyelesaikan wilayah yang disengketakan untuk bisa mengembalikan kredibilitas ASEAN,” katanya.

Di luar masalah Kamboja-Thailand, Pandu menilai kredibilitas ASEAN sebagai penggerak bina damai telah tergerus. Masalah Laut China Selatan dan Myanmar adalah sebagian penggerusnya.