Aset BUMN untuk Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan memanfaatkan aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah yang diadakan pemerintah. Dukungan penyediaan lahan diharapkan dapat menekan biaya produksi rumah sehingga harganya dapat jauh lebih murah dari harga pasaran.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk mendukung program penyediaan rumah murah atau rumah gratis dengan target 3 juta unit per tahun, kementeriannya akan memetakan aset kepemilikan BUMN yang lahannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan perumahan.

”Tentu harga rumahnya harus jauh lebih murah. Makanya perlu dicari lahan yang tidak perlu dibeli,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jumat (15/11/2024).

Salah satu konsep yang terus dikembangkan adalah pembangunan hunian berkonsep ’transit-oriented development’ (TOD).

Erick menambahkan, lahan milik BUMN yang dinilai sudah tidak produktif akan dioptimalkan untuk pembangunan rumah rakyat. Konsep kerja sama akan dilakukan melalui mekanisme bisnis ke bisnis (B2B) dengan turut melibatkan Perusahaan Umum (Perum) Perumnas.

Salah satu konsep yang terus dikembangkan adalah pembangunan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD), di mana hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik. Saat ini, ada sembilan stasiun yang memiliki hunian TOD dengan target pengembangan di lokasi stasiun lain yang memiliki lahan kurang produktif.

Erick menambahkan, tujuan dari penggunaan aset BUMN dalam mendukung pengadaan 3 juta rumah per tahun adalah agar biaya produksi rumah dapat ditekan. Dengan begitu, harga rumah diharapkan bisa berada di bawah harga standar pasar.

”Kita dorong juga agar (tenor) cicilan bisa 15-30 tahun. Bahkan, beberapa pajak pun sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk dihapuskan atau dibedakan dengan perumahan kelas menengah atas,” ujar Erick.

Selain memanfaatkan aset milik BUMN, Erick mengatakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga memetakan lahan-lahan milik negara hasil sitaan dari kasus korupsi. ”Beliau juga mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun,” kata Erick.

Sebelumnya diberitakan, skema pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah akan menggunakan bauran sumber dana perumahan dari sejumlah lembaga keuangan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri. Lembaga-lembaga keuangan ini diharapkan bisa menempatkan dananya di bank-bank penyalur pinjaman perumahan (KPR), seperti BTN.

Langkah tersebut dinilai akan menambah likuiditas sehingga bank-bank penyalur memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan KPR. Selain itu, pembiayaan rumah bersubsidi juga melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) serta insentif pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. 

Sebagai informasi, pemerintah mencanangkan program penyediaan rumah murah dan gratis dengan target 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut terdiri dari pembangunan 2 juta rumah di perdesaan dan pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan.

Program ini dinilai mendesak dilakukan karena berkaca dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.

Sementara itu, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit. Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari target 7.525 unit.

Dihubungi Minggu (17/11/2024), Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menekankan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu segera membuat peta jalan program 3 juta rumah. ”Target 3 juta rumah per tahun merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150.000 unit per tahun,” ujarnya.

Peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta.

Oleh karena itu, untuk menghindari narasi pesimisme di publik, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan bagaimana program tersebut akan dijalankan. Peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

”Peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN,” katanya.