Kemarau Tiba Pertengahan April, Antisipasi Perlu Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS — Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan awal musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia akan mulai terjadi pada pertengahan April 2026. Namun, pada masa peralihan saat ini kondisi atmosfer masih labil sehingga hujan lokal masih berpotensi terjadi.

Pelaksana Tugas Deputi Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani menyampaikan, BMKG memprakirakan pertengahan April 2026 mulai menjadi awal musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia. Namun, musim kemarau ini belum berlangsung merata.

”Musim kemarau tahun ini datang secara bertahap, dimulai dari April, kemudian meluas pada Mei hingga Juni. Secara umum diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026,” ucap Andri ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Memasuki masa peralihan itu, suhu udara pada siang hari akan mulai lebih sering terasa panas, khususnya mulai April hingga Mei. Kondisi ini lebih dulu dirasakan di area pesisir utara Jawa Barat, pesisir utara dan selatan Jawa Tengah, DI Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

Peningkatan suhu ini dipengaruhi melemahnya Monsun Asia yang lalu digantikan Monsun Australia, berkurangnya tutupan awan sehingga sinar matahari lebih langsung mencapai permukaan, serta kondisi angin yang relatif lemah. Selain itu, posisi matahari yang berada dekat Ekuator menyebabkan pemanasan pada siang hari terasa lebih kuat.

Musim kemarau tahun ini datang secara bertahap, dimulai dari April, kemudian meluas pada Mei hingga Juni. Secara umum diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

Sebelumnya, BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Nina Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase netral dan berpotensi menuju El Nino pada pertengahan tahun.

Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian wilayah Papua.

Hasil analisis BMKG juga menunjukkan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup 429 zona musim (ZOM) atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6 persen) dan September (14,3 persen).

Pihak BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5 persen) dan normal di 245 ZOM (35,1 persen). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4 persen) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau atas normal atau lebih basah.

Meski demikian, Andri menyebut tibanya awal musim kemarau bukan berarti hujan langsung berhenti sepenuhnya. Pada masa peralihan, kondisi atmosfer masih labil sehingga hujan lokal berpotensi terjadi. Hujan umumnya berlangsung singkat, tetapi dapat disertai petir dan angin kencang.

Dengan datangnya musim kemarau, warga diimbau menjaga kondisi tubuh dan membatasi paparan panas berlebih, serta memantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Paparan panas perlu dihindari karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius mulai dari dehidrasi, heat exhaustion (kelelahan panas), hingga heat stroke (sengatan panas).

Di sisi lain, Andri juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu mulai mengantisipasi berkurangnya curah hujan. Sebab, kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan air, sektor pertanian, serta penurunan kualitas udara.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers prakiraan awal musim kemarau 2026 awal Maret lalu juga menyampaikan hal serupa. Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi, seperti para petani yang perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, dan memiliki siklus panen lebih singkat.

”Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik ataupun operasional PLTA (pembangkit listrik tenaga air) di sektor energi,” tuturnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

”BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (early action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” ucap Faisal.