Bagaimana Kabar ”Reshuffle” Kabinet Prabowo?

Mengapa muncul kabar Presiden Prabowo akan merombak kabinet?

Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia disinyalir menguatkan spekulasi kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Kemungkinan perombakan kabinet itu juga diduga terkait dengan upaya mengisi kekosongan posisi wakil menteri keuangan.

Sebelumnya, sinyal reshuffle sempat dilontarkan secara implisit oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pada Senin (26/1/2026), dalam rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, dan kepala staf angkatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Utut sempat menyinggung orang yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

”Mohon izin, di depan ada Pak Menhan, Panglima yang hadir. Itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif, you cannot beat the band with uniform (Anda tak bisa mengalahkan daya tarik kelompok berseragam),” kata Utut dalam rapat tersebut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tak menjelaskan sosok yang dimaksud. Namun, berdasarkan pantauan Kompas di ruang rapat, pimpinan Komisi I yang duduk berada di sebelah kanan Utut adalah politisi Partai Gerindra, Budi Djiwandono.

Siapa figur yang diisukan masuk ke Kabinet Prabowo?

Selain Budisatrio Djiwandono, ada mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang diisukan akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono. Kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono dikabarkan akan mengisi pos Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nama Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan, pun disebut-sebut akan mengalami pergantian posisi.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berpendapat, reshuffle kabinet seharusnya bukan dilakukan hanya karena adanya kekosongan jabatan tertentu.

Yang lebih utama, reshuffle seharusnya berbasiskan pada penilaian kinerja dan evaluasi program yang dijalankan oleh menteri dan wakil menteri. Jika ternyata memiliki kinerja yang buruk dan tidak diganti, justru bisa menjadi beban dan menurunkan kredibilitas pemerintah.

Apa yang ditunggu Presiden Prabowo?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah beredarnya isu reshuffle kabinet yang mencuat sesudah perpindahan jabatan Thomas. Jika reshuffle dimaknai sekadar pengisian jabatan kosong, katanya, hal itu akan terjadi. Lain halnya jika perombakan anggota kabinet besar-besaran.

”Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026) siang.

Hanya saja, Prasetyo kembali menegaskan, posisi Wamenkeu tidak akan diisi dalam waktu dekat. Pasalnya, proses perpindahan jabatan itu juga belum sepenuhnya rampung. Segala tahapannya masih berupaya untuk diselesaikan.

”Belum, belum, kan belum selesai proses Deputi Gubernur BI-nya,” kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan, Presiden belum ada rencana untuk merombak pos-pos lain dalam kabinet tersebut. ”Belum ada,” ujarnya.

Siapa Budi Djiwandono?

Jejak karier politik Budi Djiwandono sebenarnya sudah terbangun cukup panjang dengan aktif di organisasi Tunas Indonesia Raya atau Tidar, organisasi sayap pemuda dari Partai Gerindra. Budi bahkan pernah menjadi Wakil Ketua Umum Tidar pada 2008.

Dalam struktur pengurus Partai Gerindra, pria berusia 45 tahun itu pernah menduduki berbagai posisi, mulai dari Ketua Bidang Investasi dan Pasar Modal DPP Partai Gerindra (2012), Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (2015-2018) dan Ketua Bidang Pertanian DPP Partai Gerindra (2020-2025). Budi juga pernah menjadi Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

Menjelang Pilkada Jakarta 2024, nama Budi Djiwandono sempat digadang-gadang akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Adapun kariernya di DPR dimulai pada 2017 setelah menggantikan Luther Kombong yang meninggal. Kemudian pada Pemilu 2019, Budi terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur. Di Pemilu 2024, Budi terpilih kembali. Saat ini, ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.

Apa analisis pengamat politik terkait rencana ”reshuffle” ke-5 di era pemerintahan Prabowo itu?

Arah perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dinilai masih akan didominasi pertimbangan politik dan kedekatan personal ketimbang kapabilitas. Kecenderungan tersebut bahkan disebut semakin mengarah pada penguatan konsolidasi kekuasaan. Situasi ini semakin memupuskan harapan menuju kabinet profesional. Sementara itu, partai-partai koalisi menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden.

”Melihat situasi politik aktual yang terjadi, saya merasa andaikata pun akan terjadi reshuffle, faktor chemistry dan coalition akan tetap menjadi faktor utama. Jadi, kita masih sangat jauh untuk bisa berharap bahwa reshuffle berikutnya itu didasarkan pada faktor kapabilitas tadi, yang akan membawa kabinet ini lebih zaken,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Yunarto memperingatkan, jika pola tersebut terus berlanjut, pemerintahan berpotensi berjalan hanya berdasarkan naluri kekuasaan presiden tanpa diimbangi kepakaran para menteri sebagaimana seharusnya dalam kabinet zaken.