Bagaimana Modus Korupsi Para Pejabat Imigrasi?

1. Bagaimana modus korupsi para pejabat imigrasi?

Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik pemerasan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka meraup uang sedikitnya Rp 145,5 miliar. Untuk menyamarkan pembagian jatah uang hasil pemerasan, mereka menggunakan sandi rahasia seperti ”vokalis” hingga ”malaikat”.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, kejahatan pemerasan perizinan tersebut tidak dilakukan oleh oknum secara individu, melainkan merupakan kejahatan sistemik suatu kelompok di internal kementerian. Terdapat pembagian kerja yang jelas melalui alur perintah dari atas ke bawah dan sistem setoran uang dari bawah ke atas.

”Ada yang memerintah, ada yang menjalankan, ada yang mengumpulkan, dan ada yang membagikannya,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Modus operasi tersebut, lanjut dia, bermula dari instruksi Silmy Karim saat menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA. Perintahnya kemudian diturunkan secara berjenjang oleh direktur dan kepala subdirektorat kepada staf teknis di lapangan.

2. Apa alasan KPK menahan Silmy Karim?

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024 Silmy Karim bersama tujuh pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka. Mereka terjerat dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penetapan para tersangka diputuskan setelah pimpinan KPK menggelar ekspose perkara pada Rabu malam. Melalui forum tersebut, status penanganan kasus resmi dinaikkan dari penyelidikan tertutup ke tahap penyidikan.

”Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Dengan demikian, 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi dan dipulangkan,” ujarnya.

3. Bagaimana pemerintah dan DPR merespons langkah KPK mengusut korupsi Silmy Karim?

Pemerintah dan DPR mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta tujuh pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka korupsi. Kasus dugaan pemerasan layanan keimigrasian tersebut didorong untuk diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku prihatin atas kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian tersebut. Kejadian itu dinilai sebagai tamparan sekaligus tantangan berat di tengah komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mengusut kasus yang bermula dari pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat tersebut. Ia mendorong agar pengusutan dilakukan hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.

4. Siapa pengganti Silmy Karim seusai dirinya dicopot dari jabatan Wamen Imipas?

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lantas siapa penggantinya?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), mengatakan, menyusul penetapan tersangka oleh KPK, Silmy Karim telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Wamen Imipas. Presiden Prabowo Subianto juga telah menandatangani surat pemberhentian itu.

Kendati demikian, Prasetyo melanjutkan, Presiden Prabowo belum memutuskan siapa yang bakal menggantikan Silmy. Posisi Wamen Imipas masih akan kosong.

”Tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri karena yang sedang menjalani proses hukum kapasitas jabatannya sebagai wakil menteri,” kata Prasetyo.

5. Bagaimana rekam jejak Silmy Karim?

Skandal korupsi seketika meruntuhkan rekam jejak panjang Silmy Karim yang selama bertahun-tahun dielu-elukan bersih dan penuh prestasi. Kiprah awalnya bersinar di sektor pertahanan setelah ia menempuh pendidikan strategis di institusi militer global, seperti NATO School dan Naval Postgraduate School (NPS).

Kapasitasnya membuat Silmy dipercaya menjadi anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), hingga anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara (BIN).

Di sektor bisnis negara, kepiawaiannya menyehatkan perusahaan pelat merah membuatnya dijuluki sebagai ”dokter spesialis BUMN sakit”.

Reputasi keberanian mengambil risiko dan reformasi manajemen itu mengantarkannya ke birokrasi pemerintahan struktural sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada awal 2023. Di bawah kepemimpinannya, wajah pelayanan imigrasi dimodernisasi secara masif.