Trump Evaluasi Bantuan Luar Negeri, Program USAID di Indonesia dan Asia Terdampak

JAKARTA, KOMPAS  —  Presiden Amerika Serikat Donald Trump, setelah resmi menjabat mulai 20 Januari 2025, memberlakukan pembekuan aliran bantuan luar negeri AS secara besar-besaran ke seluruh dunia. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan global, termasuk negara- negara penerima di kawasan Asia Tenggara. 

Pemerintah AS sedang melakukan peninjauan ulang untuk memastikan bantuan luar negeri AS supaya selaras dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS. Peninjauan akan berlangsung selama 90 hari.

Mengutip Reuters, AS sejauh ini merupakan donor terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) menggelontorkan bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau lebih kurang Rp 1.177 triliun ke seluruh dunia untuk berbagai program.

Di antaranya adalah program kesehatan perempuan di zona konflik, penanganan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga upaya antikorupsi.

AP pada Sabtu (1/2/2025) melaporkan, puluhan pejabat senior di badan AS pengelola bantuan kemanusiaan ke luar negeri telah diberhentikan. Pada saat sama, ribuan kontraktor juga diputus.  

Senator Demokrat, Jumat (31/1/2025), memperingatkan Trump atas upayanya menghilangkan USAID sebagai badan independen. Senator Chris Murphy berpendapat Trump tidak memiliki kewenangan hukum untuk membubarkan badan tersebut. 

Berdasarkan laporan The Guardian, bantuan luar negeri AS di Asia Tenggara ditujukan untuk program bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap bencana alam. Program lain adalah dukungan bagi aktivis prodemokrasi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkampanye melawan rezim represif.

Sejauh ini, belum jelas seberapa besar pembekuan aliran dana luar negeri AS ke Asia Tenggara dan apa dampak jangka panjangnya ke kawasan. Namun, sumber The Guardian menyebutkan, khusus program penyelamatan nyawa di wilayah Asia Tenggara telah mulai dikurangi.

Di Indonesia. USAID menyalurkan 153 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 2,5 triliun untuk proyek-proyek Indonesia pada 2023. Proyek ini, antara lain, mencakup dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. 

Selama beberapa tahun terakhir, USAID telah mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana.

Kabar yang berkembang sejauh ini, ada pembatalan rekrutmen beberapa posisi kontraktor (personal service contractor/PSC) USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSC dibatalkan. Tidak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi.

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer sejak 2021 telah diperintahkan untuk ditutup pada Jumat (31/1/2025). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa akan dikecualikan dari pembekuan tersebut.

Namun, sejumlah pasien di pusat-pusat perawatan kesehatan di sepanjang perbatasan Myanmar - Thailand yang didanai oleh Komite Penyelamatan Internasional dengan dukungan dana AS telah dipulangkan. 

Program kesehatan bagi penderita HIV dari Kementerian Kesehatan Myanmar yang bergantung pada pendanaan AS juga sedang dikurangi. Tugas-tugas pemeriksaan darah telah ditangguhkan. 

Penghentian pendanaan tersebut juga memengaruhi aktivis prodemokrasi di Myanmar yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menentang para pemimpin militer yang represif. Seorang aktivis terkemuka yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, para aktivis prodemokrasi telah diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan menyediakan rumah aman dan tempat persembunyian. 

Di Filipina, USAID menggelontorkan dana 180 juta dollar AS untuk berbagai proyek di negara tersebut pada 2024. Dana ini dipakai untuk program bantuan kemanusiaan setelah serangkaian topan dahsyat melanda negara tersebut.

Program lain adalah bantuan tata kelola dan masyarakat sipil, pendidikan dan kesehatan yang sudah termasuk tuberkulosis yang resisten terhadap berbagai obat dan epidemi HIV. 

Filipina adalah sekutu tertua AS di Indo-Pasifik. Negara ini semakin dekat dengan AS selama beberapa tahun terakhir karena telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap agresi China di Laut Cina Selatan. 

Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Eduardo De Vega, Kamis (30/1/2025), mengatakan, penangguhan bantuan luar negeri bersifat tidak permanen. Dampaknya terhadap Filipina juga tidak akan signifikan.

Sementara di Kamboja, pendanaan USAID ditujukan untuk mendukung proyek memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta demokrasi dan hak asasi manusia. Proyek-proyek tersebut, sesuai laporan The Guardian, telah ditangguhkan. 

Dukungan pendanaan AS terhadap pekerjaan yang mempromosikan jurnalisme warga dalam menghadapi tindakan keras pemerintah juga ditangguhkan. Direktur Eksekutif Pusat Media Independen Kamboja (CCIM) Chhan Sokunthea berpendapat, pemotongan pendanaan dalam jangka panjang akan berdampak besar pada dukungan yang tersedia bagi jurnalis ketika mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia atau pelecehan.

Ny Sokha, Presiden Kelompok Hak Asasi Kamboja Adhoc, yang proyek-proyeknya juga terdampak, mengatakan bahwa pemotongan dana akan sangat memengaruhi upaya mereka untuk mendukung masyarakat yang rentan dan memperkuat demokrasi di Kamboja. 

Program penjinakan ranjau, menurut sejumlah ahli, juga telah terganggu di Kamboja. Sekitar 30 persen penjinakan ranjau di Kamboja didanai oleh Pemerintah AS dan semuanya telah terhenti. Pendiri lembaga amal Landmine Relief Fund Kamboja, Bill Morse, menyampaikan, sejak Sabtu (24/1/2025) tidak ada lagi aktivitas penjinakan ranjau.