Bagaimana Perkembangan Kebijakan Efisiensi Anggaran di Era Presiden Prabowo?

1. Berapa alokasi anggaran kendaraan dan makan minuman pejabat?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Dalam peraturan yang ditandatangani 20 Mei 2025 itu, antara lain, ditetapkan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon I atau setara direktur jenderal dan deputi senilai Rp 18,72 juta per unit per bulan.

Adapun sewa tiap kendaraan per bulan untuk pejabat eselon II bergantung wilayah, di Aceh misalnya Rp 18,72 juta, DKI Jakarta Rp 13,25 juta, dan Jawa Tengah Rp 14,87 juta. Selain itu, disiapkan pula standar biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I Rp 931,648 juta per unit. Pejabat eselon II mendapat jatah kendaraan dinas dengan nilai berbeda-beda sesuai wilayah. Di DKI Jakarta, misalnya, standar itu Rp 731,123 juta per unit kendaraan.

Standar fasilitas lain adalah konsumsi rapat/pertemuan. Untuk rapat koordinasi/tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara diberikan alokasi Rp 118.000 per orang per kali makan dan kudapan Rp 53.000 per orang perkali makan.

2. Apa pesan Presiden Prabowo kepada kabinetnya soal efisiensi kerja?

Saat memulai memulai sidang kabinet paripurna perdananya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menekankan persatuan terhadap para pembantunya di kabinet. Mereka diminta bekerja dengan efisien.

Presiden Prabowo menyatakan, kabinet pemerintahannya harus bekerja efisien. ”Yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua menko, saya minta semua menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” tuturnya.

Presiden pun meminta para menteri dan kepala badan memberi contoh. Tak perlu mengada-adakan kegiatan tak penting, seperti misalnya studi banding untuk belajar pramuka ke negara lain. Efisiensi menjadi penting.

3. Apa contoh dampak efisiensi anggaran bagi daerah dengan anggaran terbatas?

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT Benyamin Nahak dalam acara bincang-bincang dengan awak media sekitar pertengahan Mei 2025 mengakui banyaknya jalan rusak. Ia pun merinci kondisi jalan yang berada di bawah tanggung jawab Pemprov NTT.

Hingga Mei 2025, jalan dengan kondisi tidak mantap sepanjang 728,03 km, dengan kategori rusak berat 357,49 km dan rusak ringan 370,54 km. Untuk biaya perbaikan, Rp 4,8 miliar per km untuk rusak berat dan Rp 2,8 miliar untuk rusak ringan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan Rp 2,7 triliun.

Adapun jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.910,84 km, yang juga butuh perawatan dengan biaya Rp 150 juta per km. Total biaya untuk perawatan rutin dimaksud sebesar Rp 285,276 miliar.

Benyamin mengakui, perbaikan jalan tidak bisa berjalan cepat lantaran keterbatasan anggaran. Terlebih, sejak Januari 2025, pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah yang selama ini menjadi tumpuan pemerintah daerah.

4. Bagaimana pejabat bisa memberi teladan di tengah efisiensi anggaran?

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menolak menggunakan fasilitas kelas bisnis saat bepergian menggunakan pesawat udara. Keteladanan dalam upaya efisiensi anggaran itu sepatutnya dapat dilakukan pejabat negara yang lain.

”Sejak memimpin NTT, saya tidak lagi menggunakan kelas bisnis. Sekarang saya pakai kelas ekonomi. Berbeda dengan dulu waktu masih menjadi anggota DPR, ke mana-mana sering menggunakan kelas bisnis atau first class,” kata Melki, sapaan Melkiades, saat acara temu media di Kota Kupang, Sabtu (10/5/2025).

Padahal, fasilitas kelas bisnis tersedia untuk para pejabat negara, termasuk gubernur. ”Ada keistimewaan seperti itu, tetapi saya memilih tidak menggunakannya. Saya merasa biasa saja. Tidak masalah kalau duduk di kelas ekonomi. Intinya, bisa sampai di tujuan,” tuturnya.

Layanan kelas bisnis biasanya untuk penerbangan jarak menengah hingga jauh. Contohnya, dari Kota Kupang ke Jakarta. Di situs penjualan tiket secara daring, tarif kelas bisnis untuk penerbangan Minggu (11/5/2025), misalnya, paling murah Rp 3,1 juta. Sementara untuk kelas ekonomi pada hari yang sama dari Kupang ke Jakarta hanya Rp 1,8 juta.

5. Apa catatan kritis terkait kebijakan penghematan anggaran?

Meski penghematan anggaran sangat baik dilakukan dan harus didukung, implementasinya harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Penghematan harus memperhatikan bangunan program pembangunan secara keseluruhan dan tak boleh parsial.

Dalam pengertian ini, pemotongan anggaran tetap didasarkan pada target outcome yang akan dicapai. Adakalanya suatu komponen kegiatan harus tetap dipertahankan karena menjadi pendukung komponen lainnya sehingga pemotongan anggaran beberapa kegiatan secara parsial akan berpengaruh signifikan terhadap suatu produk pembangunan.

Oleh karena produk (outcome) pembangunan sering kali bersifat lintas kementerian dan lembaga atau K/L, maka cara penghematan anggaran juga harus dilakukan secara lintas sektor, tak inward looking di setiap K/L.

Kebijakan penghematan anggaran jangan sampai kontraproduktif dan menyebabkan demotivasi pegawai dalam bekerja mencapai kinerja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun masih dipengaruhi oleh belanja negara di APBN dan APBD. Dengan demikian, pemerintah harus benar-benar menghitung dampak dari penghematan anggaran tersebut bagi masyarakat.