Kompas.id Brief
PERDAMAIAN GAZA

Bagaimana Perkembangan Teranyar Gencatan Senjata Hamas-Israel?

Gencatan senjata di Jalur Gaza kini memasuki tahap kedua yang rumit. Masa depan Gaza jadi pertaruhan.

28 Jan 2026 08:16 WIB · Internasional

AP/JEHAD ALSHRAFII

Oleh Elsa Emiria Leba

Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel ini?

  1. Apa tahapan gencatan senjata Hamas-Israel di Jalur Gaza saat ini?
  2. Bagaimana pembentukan Dewan Perdamaian untuk mengawasi transisi pemerintahan?
  3. Apa yang harus Indonesia waspadai setelah bergabung?
  4. Bagaimana AS akan merekonstruksi Jalur Gaza?
  5. Bagaimana respons rakyat Palestina?

Tahapan gencatan senjata Hamas-Israel di Jalur Gaza saat ini

copy title

Pada 10 Oktober 2025, Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata di bawah mediasi Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki. Salah satu kesepakatan tahap awal gencatan senjata adalah pertukaran sandera dan tahanan.

Sejauh ini, Israel telah mengidentifikasi jenazah sandera Hamas yang terakhir di Gaza, yakni Ran Gvili. Gvili merupakan polisi yang tewas dalam serangan hamas pada Oktober 2023. Dengan demikian, Hamas sudah mengembalikan puluhan sandera Israel hidup dan mati, sedangkan Israel telah membebaskan sekitar 2.000 tahanan serta mengembalikan 300 jenazah warga Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengingatkan, kembalinya sandera terakhir menunjukkan komitmen Hamas pada gencatan senjata. ”Ini komitmen Hamas terhadap semua persyaratan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, termasuk proses pertukaran tahanan dan penutupannya secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam perjanjian,” ujarnya.

Hamas-Israel kini memasuki tahapan gencatan kedua yang lebih rumit, termasuk transisi ke struktur pemerintahan baru di Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional (ISF), pelucutan senjata Hamas, penarikan tentara Israel, dan rekonstruksi Gaza. Perbatasan antara Gaza dan Rafah, Mesir, juga akan kembali dibuka.

Pembentukan Dewan Perdamaian untuk mengawasi transisi pemerintahan

copy title

Meski ada penolakan Eropa, Presiden AS Donald Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian yang mengawasi transisi pemerintahan, gencatan senjata, dan rekonstruksi di Jalur Gaza pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Anggota tetap dewan harus membantu pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS.

”Ini bukan untuk Amerika Serikat, ini untuk dunia,” kata Trump. ”Saya pikir kita dapat menyebarkannya ke hal-hal lain saat kita berhasil di Gaza,” kata Trump menambahkan.

Indonesia memutuskan turut bergabung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos. Selain RI, tujuh negara lain yang bergabung adalah Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

Salah satu negara, Perancis, menolak bergabung. Paris khawatir dewan tersebut dapat berupaya menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tempat utama untuk menyelesaikan konflik.

Indonesia harus waspada setelah bergabung Dewan Perdamaian

copy title

Merujuk pernyataan pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, keikutsertaan Indonesia mencerminkan komitmen kuat untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional.

”Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden kepada wartawan seusai penandatanganan.

Namun, banyak pengamat memperingatkan agar Indonesia harus berhati-hati setelah ikut dalam Dewan Perdamaian. Keanggotaan di dewan itu dapat membuat Indonesia dimanfaatkan untuk melegitimasi gagasan Trump dalam mengendalikan tatanan global.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ali Munhanif mengatakan, Pemerintah Indonesia harus berpegang pada tujuan awal pembentukan Dewan Perdamaian, yaitu untuk mengatasi konflik dan rekonstruksi Gaza. ”Indonesia perlu berhati-hati. Sekali saja Dewan Perdamaian melenceng dari masalah Gaza, Indonesia harus segera bersikap,” ujarnya.

Upaya rekonstruksi Gaza oleh AS

copy title

Sementara berbagai isu belum terselesaikan, Amerika Serikat sudah mempresentasikan visi ”Gaza Baru” kepada publik. Trump membayangkan wilayah itu menjadi kawasan real estat yang mewah di tepi laut. Washington meyakini transformasi bisa terwujud dalam kurun tiga tahun.

”Kita akan sangat sukses di Gaza. Ini akan menjadi hal yang hebat untuk disaksikan,” kata Trump saat upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian, badan pengawas pemerintahan transisi di Gaza, di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Dalam presentasi rencana induk AS, menantu Trump, Jared Kushner, menampilkan peta Jalur Gaza di layar. Gaza akan menjelma menjadi kawasan pariwisata pesisir. BBC mencatat, presentasi itu menampilkan 180 gedung pencakar langit serta sejumlah zona untuk kawasan perumahan, kompleks industri, pusat data, manufaktur, taman, pertanian, dan fasilitas olahraga.

Rekonstruksi Jalur Gaza berlangsung dalam empat fase. Kushner secara khusus menyoroti pembangunan dua kota yang disebut sebagai Rafah Baru dan Gaza Baru. Setidaknya, butuh dana 25 miliar dolar AS dapat membangun ulang Jalur Gaza, khususnya infrastruktur dan layanan publik yang hancur.

Respons rakyat Palestina

copy title

Warga Palestina di Gaza mempertanyakan apakah gencatan senjata tahap berikutnya akan memperbaiki kondisi hidup mereka. Sebab, masih saja terjadi pertumpahan darah. Kebutuhan hidup yang paling dasar juga sulit terpenuhi.

Selain itu, warga tak paham soal Dewan Perdamaian bentukan Trump. ”Setiap kali mereka mengumumkan sesuatu soal warga Palestina, hidup kami semakin menderita,” kata salah satu pengungsi, Manal al-Qouqa.

Setidaknya, pembukaan kembali perbatasan Rafah dapat membantu kehidupan warga Palestina. Penyeberangan itu sebagian besar ditutup sejak Mei 2024, kecuali untuk periode singkat pada awal tahun lalu. Warga Palestina akan bebas bepergian serta menerima lebih banyak bantuan masuk Gaza.

Wakil Direktur Eksekutif Unicef Ted Chaiban mengatakan, tahapan selanjutnya perlu mencakup upaya membawa lebih banyak pasokan bantuan kemanusiaan. Selain itu, diperlukan material untuk membangun tempat tinggal permanen dan perbaikan infrastruktur.


Kerabat Kerja

Penulis:

Elsa Emiria Leba
 | 

Editor:

Fransisca Romana Ninik W
 | 

Penyelaras Bahasa:

Teguh Candra