Trump Luncurkan Dewan Perdamaian, Indonesia Bergabung

JAKARTA, KOMPAS — Diwarnai penolakan dari mitra di Eropa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Peluncuran itu dilakukannya pada Kamis (22/1/2026) di sela-sela keikutsertaan Trump dalam Forum Ekonomi Dunia yang digelar di Davos, Swiss. Indonesia memutuskan turut bergabung.

Dalam pidatonya, Trump menyebutkan, ia ingin menciptakan momentum untuk proyek masa depan Jalur Gaza.

”Ini bukan Amerika Serikat, ini untuk dunia,” kata Trump. ”Saya pikir kita dapat menyebarkannya ke hal-hal lain saat kita berhasil di Gaza,” kata Trump menambahkan.

Trump mengatakan, anggota tetap harus membantu pendanaan dengan pembayaran masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS. Dewan Perdamaian awalnya dibayangkan sebagai kelompok kecil yang beranggotakan sejumlah pemimpin dunia. Mereka akan mengawasi implementasi gencatan senjata di Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun, sejumlah pihak melihat niat tersebut telah berubah menjadi lebih ambisius. Dugaan itu merujuk pernyataan Trump bahwa dalam praktiknya dewan tersebut dapat menggantikan beberapa fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menampik dugaan itu, Trump mengatakan bahwa lembaga itu akan bekerja sama dengan PBB. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan, beberapa pemimpin negara telah mengindikasikan minat mereka untuk bergabung. Namun, ia mengungkapkan penetapannya masih memerlukan persetujuan dari parlemen setiap negara.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, Moskwa masih berkonsultasi dengan ”mitra strategis” sebelum memutuskan untuk bergabung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan, London tidak akan turut menandatangani perjanjian tersebut.

”Kami juga prihatin tentang Presiden Putin yang menjadi bagian dari sesuatu yang berbicara tentang perdamaian, padahal kami belum melihat tanda-tanda dari Putin bahwa akan ada komitmen untuk perdamaian Ukraina,” kata Cooper kepada BBC.

Seperti Inggris, Norwegia dan Swedia telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi, setelah Perancis juga mengatakan tidak. Paris menekankan, meskipun mereka mendukung rencana perdamaian Gaza, mereka khawatir dewan tersebut dapat berupaya menggantikan PBB sebagai tempat utama untuk menyelesaikan konflik.

Kanada, Ukraina, China, dan badan eksekutif Uni Eropa juga belum berkomitmen. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia setuju untuk bergabung.

Ketika sejumlah negara Eropa menyatakan menolak, Indonesia memutuskan untuk bergabung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Piagam Dewan Perdamaian tersebut di Davos. Merujuk pernyataan pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden disebutkan, keikutsertaan itu mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional.

”Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden  kepada wartawan seusai penandatanganan.

Sebelumnya, Rabu lalu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan keputusan bersama para menteri luar negeri dari delapan negara untuk bergabung dengan dewan tersebut. Kedelapan negara itu adalah Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

”Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian untuk mengakhiri konflik Gaza,” demikian ditulis dalam pernyataan bersama itu.

Menyikapi hal itu sejumlah ahli berpendapat, Indonesia perlu berhati-hati bergabung dengan Dewan Perdamaian itu. Mereka mengingatkan agar keikutsertaan itu tidak dimanfaatkan untuk melegitimasi gagasan Trump dalam mengendalikan tatanan global.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ali Munhanif, mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mencermati kondisi geopolitik global setelah pembentukan Dewan Perdamaian. Komunikasi aktif dengan negara-negara yang sejak awal menentang dewan ini harus dilakukan agar tidak merugikan Indonesia dalam kerja sama multilateral.

Menurut Ali, Pemerintah Indonesia harus berpegang pada tujuan awal pembentukan Dewan Perdamaian, yaitu untuk mengatasi konflik dan rekonstruksi Gaza. ”Indonesia perlu berhati-hati. Sekali saja Dewan Perdamaian melenceng dari masalah Gaza, Indonesia harus segera bersikap,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dihubungi terpisah, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan, Indonesia perlu memastikan status Dewan Perdamaian itu bersifat sementara atau permanen. Jika sementara dan hanya dimaksudkan untuk menangani masalah di Gaza, hal ini bisa membuat peran Indonesia dalam membela kepentingan rakyat Palestina menjadi lebih signifikan.

Namun, jika Dewan Perdamaian menjadi lembaga permanen, hal itu perlu diwaspadai. Sebab, jangan sampai dewan tersebut justru melegitimasi gagasan Trump untuk mengendalikan dunia sesuai dengan kepentingan AS. (AP/REUTERS)