Bagaimana Rencana Penempatan ISF di Gaza dan Posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan?

20.000 personel ISF, penempatan tahap awal di Rafah

Pertemuan perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump digelar di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Pertemuan itu antara lain merencanakan pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Mayor Jenderal Jasper Jeffers, perwira tinggi Angkatan Darat AS, ditunjuk sebagai komandan pasukan.

Dalam rencana jangka panjang, personel ISF yang akan dikerahkan ke Gaza sebanyak 20.000 orang. Dari jumlah itu, Indonesia siap mengirim 8.000 personel.

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu, Jeffers mengatakan telah menyiapkan tim lapangan yang terdiri atas ahli militer AS untuk menyiapkan beragam infrastruktur operasional ISF. Untuk tahap awal, personel ISF akan ditempatkan di Rafah dan dibagi ke dalam sektor-sektor.

Rafah merupakan kota yang berada di perbatasan Gaza dengan Mesir. Saat ini, pintu perbatasan di Rafah menjadi pintu utama arus bantuan masuk dari arah Mesir.

Lima negara akan kirim pasukan ke Gaza

Selain Indonesia, empat negara anggota Dewan Perdamaian lainnya siap mengirimkan pasukan ke ISF untuk bertugas di Gaza. Keempat negara itu adalah Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara dua negara anggota lainnya, yaitu Mesir dan Jordania, berkomitmen untuk melatih polisi Palestina.

”Lima negara telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk membentuk pasukan keamanan internasional (ISF) di Gaza,” ujar Jeffers.

Al Jazeera melaporkan, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan, negaranya siap mengirimkan pasukan ke Gaza yang jumlahnya belum ditentukan, termasuk unit medis. Sementara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyampaikan akan mengerahkan polisi ke Gaza.

Kosovo juga berjanji untuk berpartisipasi dalam ISF. Menurut Jeffers, kesiapan negara-negara anggota Dewan Perdamaian mengirimkan pasukan ke Gaza menjadi langkah awal dalam membantu mewujudkan keamanan di wilayah itu.

Indonesia bisa menjadi jembatan komunikasi Palestina

Posisi wakil komandan ISF menempatkan Indonesia pada level hierarki strategis dalam struktur komando. Perannya lebih dari sekadar pelaksana di lapangan, yakni juga membuka ruang dalam memengaruhi kebijakan operasional.

Di sinilah Indonesia bisa memanfaatkan posisi itu sebagai jembatan komunikasi berbagai pihak, termasuk dengan faksi-faksi Palestina di lapangan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pendekatan yang dilakukan Indonesia akan lebih sensitif terhadap dinamika lokal di Palestina.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, peran strategis itu juga berkaitan dengan keputusan Indonesia mengirim TNI. Hal ini berbeda dengan sejumlah negara lain yang memilih mengirimkan aparat kepolisian untuk pembinaan lokal. Mandat ISF mencakup sejumlah aspek, seperti pelatihan kepolisian, stabilisasi keamanan, dan dukungan pembentukan institusi keamanan lokal.

”TNI dilibatkan karena Indonesia mengambil mandat untuk keseluruhan aspek peran ISF, bukan hanya salah satu atau dua aspek saja. Akan tetapi, (Indonesia) tetap harus menyiapkan unsur pendukung lain jika dibutuhkan,” ucapnya.

Jangan sampai terperangkap agenda AS dan Israel

Sejumlah pihak mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati mengirimkan pasukan ke Gaza melalui ISF. Apalagi belum ada kejelasan misi ISF mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Salah satu pihak yang mengingatkan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengirimkan pasukan ke ISF untuk bertugas di Gaza dinilai berisiko secara politik ataupun moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.

”Indonesia harus berhati-hati jika benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza dalam kerangka ISF. Jangan sampai terperangkap dalam agenda hegemonik Amerika dan Israel yang ingin menundukkan Gaza dan Palestina,” ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim.

Pemerintah menekankan, setiap kemungkinan partisipasi dalam pasukan stabilisasi itu berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia. Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Sabtu (14/2/2026), disebutkan, pokok-pokok national caveats atau pembatasan tindakan militer selama menjalankan operasi.

”Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi,” tulis pernyataan tersebut. Indonesia akan mengakhiri partisipasinya apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

Mengikis kepercayaan Palestina terhadap dukungan Indonesia

Sejumlah risiko patut diantisipasi Pemerintah Indonesia saat mengirimkan pasukan ke Gaza lewat ISF. Bukan tidak mungkin tentara Indonesia terlibat konflik dengan pejuang Palestina yang menganggap ISF bukanlah bagian dari pasukan perdamaian PBB.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Hamas telah merespons rencana pengiriman pasukan ISF ke Gaza. Hamas menolak segala bentuk pengawasan dari pihak mana pun atas Gaza. Mereka menekankan, setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan serta tidak mengambil posisi bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono, mengatakan, potensi konflik pasukan Indonesia dengan pejuang Palestina perlu diwaspadai. Jika konflik meletus, hal itu akan mengikis kepercayaan Palestina terhadap dukungan Indonesia selama ini.

”Dukungan Indonesia selama ini terhadap kemerdekaan Palestina tidak tergoyahkan. Jangan sampai konflik di lapangan justru menjauhkan kita (Indonesia) dari kepercayaan yang diberikan Palestina,” ujarnya.