Bagaimana Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Litbang Kompas?

1. Apa saja catatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi terbentuk sejak keduanya dilantik menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Sederet kebijakan sudah dikeluarkan dalam satu tahun pertama pemerintahannya.

Mulai dari sektor ekonomi, reformasi birokrasi, hingga diplomasi global. Namun, di tengah rentetan program ambisius itu, muncul pula dinamika sosial dan politik yang menguji komitmen mereka terhadap stabilitas, transparansi, dan arah pembangunan.

Kebijakan ekonomi pertama yang dikeluarkan Presiden Prabowo tercatat pada 5 November 2024 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada 29 November 2024, pemerintah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kemudian pada 16 Desember 2024, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kelas menengah, dan dunia usaha. Paket itu menjadi penutup tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam 70 hari awal masa kerja.

Pada 2025, tepatnya pada 22 Januari, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah. Langkah ini menjadi dasar bagi realokasi anggaran untuk memperkuat program-program prioritas.

Selanjutnya, pada 4 Februari 2025, pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif fiskal, seperti Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan dukungan bagi kendaraan listrik.

Kebijakan populis lainnya berlanjut pada 10 Februari 2025 di mana pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang berulang tahun.

Hingga awal Oktober 2025, tercatat 36 juta warga telah mendapatkan pemeriksaan gratis dari total 40 juta pendaftar. Pemerintah kemudian memperluas jangkauan program tersebut dengan menyasar pada 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia.

2. Mengapa konsolidasi politik masih menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran?

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran juga diwarnai oleh upaya konsolidasi dari kekuatan politik pendukung pemerintah. Upaya konsolidasi itu terlihat dari sejumlah langkah perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Upaya reshuffle ini bahkan tercatat hingga mencapai empat fase atau gelombang pergantian yang diumumkan presiden. Gelombang awal reshuffle terjadi dengan dilantiknya Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 20 Februari 2025 setelah menteri sebelumnya, Satryo Brodjonegoro, mengundurkan diri.

Gelombang kedua dan ketiga terjadi pada September 2025 yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Gelombang kedua terjadi pada 8 September 2025 di mana Presiden Prabowo mengumumkan dan melantik sejumlah menteri dan pejabat negara.

Perombakan kabinet kemudian berlanjut dengan gelombang keempat yang dilakukan Presiden Prabowo pada 10 Oktober 2025 atau 10 hari sebelum genap pemerintahannya genap berjalan satu tahun.

Tak pelak, empat gelombang reshuffle yang dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo ini makin menebalkan harapan publik akan peningkatan kinerja pemerintahan, terutama untuk memastikan program-program populis yang selama ini menjadi janji dari pasangan Prabowo-Gibran.

Selain konsolidasi pemerintahan yang diwujudkan dengan sejumlah gelombang reshuffle, pemerintahan Prabowo-Gibran juga dihadapkan pada dinamika politik dari masyarakat sipil yang cenderung kritis pada langkah dan kebijakan pemerintah.

Sejumlah gerakan masyarakat, baik itu melalui media sosial maupun juga di dunia nyata, menjadi fenomena yang mewarnai jalannya pemerintahan dalam satu tahun terakhir ini.

3. Apakah satu tahun pertama pemerintahan juga menjadi tradisi politik di negara-negara di dunia?

Di banyak negara yang menganut sistem politik modern, satu tahun pertama sudah lumrah dijadikan momentum cerminan awal, apakah janji politik berhenti sebatas retorika atau telah menjelma menjadi kebijakan nyata.

Bulan-bulan awal setelah pelantikan, hubungan antara pemimpin dan rakyat biasanya masih hangat. Sebagian menyebutnya sebagai ”bulan madu politik”. Survei kepercayaan publik terhadap pemerintah pun cenderung tinggi.

Terlepas dari keterbelahan sikap ini, ada harapan publik yang disematkan dalam proses reshuffle ini, yakni terjadinya peningkatan kinerja pemerintah yang pada akhirnya juga membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam tradisi politik modern, satu tahun pemerintahan merupakan masa transisi dari eruforia menuju evaluasi. Pemerintah mulai dinilai dari hasil kerjanya.

Setahun pertama menjadi momentum bagi rakyat untuk menagih kontrak politik secara lebih serius. Dalam momentum ini, penurunan angka kepuasan dapat dipandang sebagai hal wajar.

Jika menengok ke masa sebelum demokrasi modern, evaluasi terhadap penguasa hampir tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem monarki absolut, misalnya, legitimasi raja ataupun kaisar sebatas dinilai dari simbol kekuasaan dan stabilitas negara.

Keberhasilan sosok raja setidaknya diukur dari dua hal. Pertama, kemampuannya menjaga keamanan wilayah. Kedua, kemegahan yang bisa ia tunjukkan lewat upacara, monumen, atau peperangan yang dimenangi.

Di Eropa, pada abad pertengahan, penguasa dinilai bukan dari janji atau capaian program kerja, melainkan dari restu gereja dan loyalitas dari jajaran bangsawan. Legitimasi politik lebih condong bersifat sakral ketimbang rasional.

Setali tiga uang dengan kerajaan di Nusantasa kuno, kesahinan seorang raja dinilai kemampuan menjaga wahyu keprabon, yakni mandat ilahi untuk melindungi rakyat dari bencana dan ancaman musuh. Inilah yang disebut oleh Max Webber sebagai legitimasi tradisional.

(Litbang Kompas)