Bagi Warga AS, Perang Irak dan Afghanistan Masih Menghantui

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (19/6/2025), menunda keputusan untuk terlibat dalam perang Israel-Iran selama dua minggu. Di tengah penantian, rakyat AS dihinggapi dilema. Perang berkepanjangan di Irak dan Afghanistan masih membayang dalam kenangan. Kerasnya pertempuran dan jatuhnya banyak korban menghantui warga AS.

Jajak pendapat Economist/YouGov selama 13-16 Juni menemukan, 60 persen dari 1.512 warga AS tidak ingin AS terlibat perang Israel-Iran, sedangkan 24 persen tidak yakin dan 16 persen mendukung. Terkait program nuklir Iran, 56 persen percaya AS harus menempuh jalur negosiasi.

Situasi AS sekarang seperti tapak tilas AS menjelang perang AS-Irak pada 2003. Waktu itu, perang dikira berakhir cepat dengan penuh kemenangan. Nyatanya, terjadi salah perhitungan. Perang itu baru selesai setelah berlangsung hampir sembilan tahun. Sebanyak 4.000 tentara AS dan 100.000 warga Irak meninggal. 

”Kisah yang sama terulang lagi. Dahulu kala kita tidak lebih tahu, dan kita membeli semua omongan manis tentang Irak. Namun, setiap asumsi terbukti salah,” kata Vali R Nasr, profesor di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Universitas Johns Hopkins, kepada The New York Times edisi Rabu (18/6/2025).

Banyak sekutu Trump yang properang mempercayai, AS dapat membantu Israel dengan menjatuhkan bom di Fordo. Fordo merupakan situs nuklir Iran yang paling rahasia. Sejauh ini, hanya AS yang dianggap memiliki bom yang dapat menghancurkan fasilitas tersebut.

Nasr memperingatkan, penghancuran Fordo dapat berujung pada dua kemungkinan, yakni Iran mau ke meja perundingan atau menanggapi secara militer. Apabila kemungkinan kedua terjadi, Trump bakal melakukan serangan balik, apalagi ketika ada warga AS yang terbunuh di pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.

”Dan kemudian Anda tidak tahu di mana perang akan berakhir, dan Trump benar-benar mempertaruhkan terulangnya perang Irak,” ujar Nasr. Lebih lanjut ia menambahkan, ukuran Iran lebih besar dari Irak baik dalam segi populasi, militer, maupun kemampuan bertempur.

Saat berkampanye jelang pilpres lalu, Trump sebetulnya pernah berjanji menentang ”perang-perang abadi” AS. Selain itu, dia berkata akan ”menghentikan semua perang”. Ia ingin meninggalkan warisan sebagai ”pembawa perdamaian dan pemersatu” dalam pidato pelantikan tahun 2025.

Alasan lain, banyak pihak juga khawatir perang akan meluas jika AS terlibat. Iran bisa saja mengaktifkan sisa proksinya di Irak, Yaman, dan Suriah. Pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah dapat menjadi sasaran dan keamanan kapal-kapal di Laut Merah terancam. Sebelumnya, aset-aset AS juga pernah diserang kelompok-kelompok pro-Iran.

Selain itu, Iran mungkin saja menutup Selat Hormuz sehingga menghentikan aliran minyak. Krisis energi global bisa terjadi.

”Siapa pun yang mendukung Amerika Serikat berperang dengan Iran telah dengan cepat melupakan bencana perang Irak dan perang Afghanistan. Konflik-konflik itu menewaskan ribuan orang Amerika serta menciptakan pemberontakan baru terhadap kepentingan AS dan sekutu-sekutu kita di kawasan itu,” kata Senator Chris Murphy, seorang politisi Demokrat, kepada CNN.

Bahkan, BBC melaporkan, anggota Kongres, Thomas Massie, dari Partai Republik berpihak pada Demokrat untuk memperkenalkan RUU Tidak Ada Perang Melawan Iran. Apabila lolos, ketentuan itu akan mengekang kewenangan presiden di Iran tanpa persetujuan Kongres.

”Sebagian besar warga Amerika tidak mendukung keterlibatan AS dalam perang Israel-Iran. Yang menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak banyak anggota Kongres yang menentangnya? Secara harfiah tidak ada seorang pun yang berkampanye untuk perang lain di Timur Tengah,” cuit Massie di pelantar X.

Beberapa tokoh Republikan dan pendukung Trump lainnya ikut menentang ide itu. Mereka antara lain komentator Tucker Carlson; Senator Rand Paul; anggota Kongres, Marjorie Taylor Greene; dan aktivis politik Charlie Kirk.

Laksamana William F Fallon, Kepala Komando Pusat AS periode 2007-2008, mempertanyakan rencana, strategi, dan tujuan akhir yang ingin dicapai AS apabila menyerang Iran. Ia khawatir Iran akan lepas kendali setelah serangan AS. ”Bagaimana hubungan kita dengan Iran di Timur Tengah yang lebih luas? Kita hanya bereaksi spontan,” ujarnya.

Al Jazeera mencatat, 40.000-50.000 personel militer AS berada di Timur Tengah. Menurut Council on Foreign Relations, AS mengoperasikan jaringan pangkalan militer permanen dan sementara di sedikitnya 19 lokasi. Dari jumlah itu, pangkalan permanen terletak di Bahrain, Mesir, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Negara dengan pasukan AS terbanyak adalah Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Pangkalan di negara-negara tersebut berfungsi sebagai pusat komando operasi udara dan laut, logistik regional, pengumpulan intelijen, serta proyeksi kekuatan.

Adel Abdel Ghafar, analis senior di Middle East Council on Global Affairs di Qatar, meramalkan, pasukan AS yang bertugas di Irak, Bahrain, dan Kuwait bakal menjadi target pertama Iran. Personel tidak penting dan keluarga mereka telah ditarik dari kedutaan besar di tiga negara itu.

Ghafar melanjutkan, pasukan proksi Iran di Irak dan tempat lain merupakan ancaman darat yang besar bagi pos militer dan diplomatik AS. Hanya butuh tiga atau empat menit bagi rudal balistik Iran untuk menghantam pangkalan-pangkalan AS.

”Ini memberi waktu yang jauh lebih sedikit bagi pertahanan udara untuk mencegat rudal yang masuk. Jadi, itu akan menjadi bencana,” katanya.

Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute di Washington DC Trita Parsi menuturkan, Iran mungkin tidak dapat bertahan lama dalam pertempuran dengan AS. Akan tetapi, perang itu juga tidak akan mudah bagi AS.

”Iran adalah negara yang sangat besar, yang berarti akan ada banyak sekali target yang harus diserang Amerika Serikat untuk melumpuhkan kemampuan Iran untuk membalas,” tutur Parsi.

Sejak Perang Dunia II, AS terlibat dalam beberapa konflik. AS telah berperang di Korea, Vietnam, Teluk, Afghanistan, dan Irak sembari melakukan intervensi militer di banyak negara, antara lain Serbia, Libya, Somalia, dan Yaman.