Dampak Konflik Timur Tengah Mulai Merembes ke Ritel dan UMKM

Dewi, salah satu penjual lauk-pauk di Tangerang Selatan, Banten, mengaku khawatir dengan kabar ketidakpastian stok bahan bakar minyak sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, dia berusaha tetap tenang dan tidak panik.

”Harga sembako dan bahan kebutuhan memasak lauk-pauk sebenarnya sudah merangkak naik mulai awal Ramadhan 2026,” ujar Dewi, yang biasa menerima pesanan lauk-pauk melalui aplikasi lokapasar, kepada Kompas, Senin (30/3/2026).

Seminggu sebelum Lebaran, harga kantong plastik sampai kemasan makanan berbahan plastik juga mulai naik. ”Kenaikannya lumayan. Biasanya, saya beli plastik Rp 8.000 per pack. Belakangan, harganya sudah naik menjadi Rp 10.000 per pack,” ujarnya.

Dewi menyebut stok kantong plastik hingga kemasan makanan berbahan plastik sejauh ini masih aman. Namun, karena khawatir atas ketidakpastian BBM, dia berpikiran akan mengurangi pemakaian plastik.

Ketika ditanya apakah dia bakal menaikkan tarif lauk-pauk yang dijual, Dewi menjawab tidak. Dia khawatir konsumen akan kabur.

Dari Surabaya, Jawa Timur, Irene, distributor barang-barang plastik di salah satu pusat perbelanjaan, mengeluhkan harga melonjak sejak pekan lalu. Dia lantas mencontohkan beberapa barang.

Harga kulakan plastik gula, thinwall, gelas plastik, sendok plastik, mika plastik naik 30-40 persen dari harga reguler. Sementara harga kulakan kemasan makanan berbahan kertas dan ada campuran plastik, seperti bowl paper, cup paper, dan lunch box paper, meningkat 5-10 persen.

Situasi itu, dalam pemikiran para pedagang, merupakan imbas eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan produksi plastik. Menurut dia, para distributor besar akhirnya mengantisipasi dengan membuat batas kuota kulakan barang-barang berbahan plastik bagi distributor skala menengah dan kecil.

Distributor skala menengah seperti saya hanya bisa menunggu. Saya yakin mereka (distributor besar) juga menunggu. Situasinya tidak karuan.

Irene yang biasa kulakan langsung ke distributor besar dan pabrik plastik di Surabaya dan Jakarta mengaku khawatir. Apalagi, pihak distributor besar ataupun pabrik tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan harga turun, termasuk pertanyaan apakah stok bakal aman.

”Distributor skala menengah seperti saya hanya bisa menunggu. Saya yakin mereka (distributor besar) juga menunggu. Situasinya tidak karuan,” kata Irene.

Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM Faisal Hasan Basri, saat dihubungi terpisah, mengklaim belum ada keluhan spesifik UMKM mengenai efek eskalasi konflik di Timur Tengah. Namun, sejumlah bahan baku menunjukkan harga naik. Jadi, ada kemungkinan harga jual ke konsumen juga bakal naik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero berpendapat, kenaikan harga energi biasanya akan berdampak luas. Efek berantainya akan terasa pada biaya transportasi, harga bahan baku, hingga harga barang dan jasa secara umum.

Persoalannya adalah seberapa besar kenaikan itu memengaruhi kemampuan belanja masyarakat. Selama daya beli masyarakat masih mampu bertahan, kondisi ekonomi UMKM relatif masih aman karena transaksi antara konsumen dan pelaku usaha tetap berjalan.

Namun, ia melanjutkan, jika daya beli masyarakat turun, dampaknya bisa lebih serius. Penurunan daya beli akan membuat penjualan pelaku usaha ikut turun tajam. Misalnya, produk yang sebelumnya bisa terjual 100 unit, bisa merosot menjadi hanya 30 unit.

Oleh karena itu, yang perlu dijaga adalah daya beli masyarakat. Di tengah risiko kenaikan harga energi, kebutuhan primer tetap menjadi acuan utama karena masyarakat tetap harus membeli barang-barang pokok. Sementara, belanja kebutuhan sekunder cenderung ditunda, seperti membeli pakaian baru atau bepergian ke luar kota.

”Dampak terbesar kemungkinan akan dirasakan UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi sekunder. Adapun sektor kebutuhan primer, sejauh ini dinilai belum terlalu terdampak karena permintaannya masih bertahan,” ujarnya.

Bagi pelaku UMKM, jika tekanan ekonomi akibat eskalsi konflik di Timur Tengah berlangsung lama, hal terpenting adalah bertahan. Dia berharap pemerintah memiliki perhatian terhadap kelangsungan UMKM.

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny menambahkan, kalangan UMKM sudah mulai resah. Namun, pernyataan-pernyataan pemerintah menanggapi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berimbas ke ketidakpastian pasokan BBM tampaknya belum cukup menenangkan UMKM.

”Tanggapan pemerintah itu tidak cerdas. Sementara UMKM biasanya hanya mampu memanfaatkan ketersediaan bahan yang ada,” ujarnya.

Ketika pasokan BBM serba tak pasti, bukan hanya UMKM yang memanfaatkan kemasan plastik akan tertekan, melainkan UMKM segala sektor juga terpukul.

Ketika pasokan BBM serba tak pasti, dia menekankan, bukan hanya UMKM yang memanfaatkan kemasan plastik akan tertekan, melainkan UMKM segala sektor juga terpukul. Mereka harus membeli bahan atau kulakan barang menggunakan kendaraan yang butuh BBM.

”Produksi, distribusi, dan pascaproduksi seperti mengolah sampah juga pasti butuh energi,” katanya.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana pada sesi buka puasa bersama media di Jakarta, Selasa (10/3/2026), mengatakan, harga minyak mentah yang telah jauh melampaui asumsi APBN senilai 70 dolar AS per barel berisiko memicu kenaikan harga barang pokok. Kondisi ini nantinya bisa meningkatkan harga pokok penjualan UMKM.

UMKM sektor jasa, seperti di sektor transportasi, diperkirakan paling rentan terdampak karena sangat bergantung pada BBM. Saat harga BBM naik, biaya operasional ikut meningkat.

UMKM sektor jasa, seperti di sektor transportasi, diperkirakan paling rentan terdampak karena sangat bergantung pada bahan bakar minyak.

Di luar itu, dia menegaskan pemerintah bakal berkomitmen terus memberikan perlindungan terhadap UMKM. Bagi UMKM yang berusaha di ruang publik, termasuk bandara, pelabuhan, dan area komersial strategis lainnya, bentuk perlindungan yang diberikan adalah pembatasan tarif sewa maksimal 30 persen dari tarif sewa komersial.

Kebijakan ini dinilai penting karena selama ini banyak UMKM yang masuk ke ruang publik masih berjalan sendiri tanpa pendampingan yang memadai. Selain pengaturan lokasi dan sewa, pemerintah daerah juga didorong untuk aktif melakukan pembinaan, pembiayaan, promosi, serta kolaborasi acara.