Kenaikan Harga Bahan Baku Plastik Mulai Hantam Industri Makanan-minuman

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga bahan baku plastik berbasis minyak bumi mulai menekan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Dampaknya terutama terasa pada biaya kemasan yang memiliki porsi besar dalam struktur biaya sejumlah produk.

Sejumlah produsen makanan dan minuman mulai menaikkan harga produk seiring lonjakan harga kemasan plastik. Kenaikan harga kemasan dipicu oleh ketidakpastian pasokan bahan baku global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memengaruhi rantai pasok industri petrokimia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, Senin (16/3/2026), mengatakan, laporan dari sejumlah produsen menunjukkan harga kemasan plastik mengalami kenaikan signifikan. Beberapa pemasok bahkan memperkirakan harga dapat naik antara 30 persen hingga 50 persen, tergantung jenis kemasan.

Kondisi ini membuat pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga produk mereka. Sementara itu, produsen skala besar masih melakukan kajian sebelum memutuskan kenaikan harga secara luas.

”Di pasar ritel untuk kemasan yang tidak berbasis kontrak besar, kenaikannya bahkan bisa lebih dari 50 persen, bahkan ada yang mendekati 100 persen. Nah, ini yang menyebabkan, terutama untuk yang UKM, pasti mereka langsung menaikkan harga (produk),” ujar Adhi.

Kenaikan harga plastik dipicu eksalasi konflik di Timur Tengah, yakni gangguan distribusi melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan sekitar 30 persen minyak mentah, 20 persen gas alam cair, dan 40 persen pupuk urea dunia. Sementara Laut Hitam adalah jalur perdagangan 20-30 persen gandum, jagung, dan minyak nabati dunia, serta 40 persen pupuk dunia.

Sekitar 70 persen pasokan bahan baku industri petrokimia Indonesia, seperti nafta, selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Konflik yang memicu gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz serta kerusakan sejumlah fasilitas produksi di kawasan tersebut membuat pasokan bahan baku tersendat.

Dalam industri petrokimia, nafta menjadi bahan baku penting karena digunakan untuk membuat berbagai macam bahan kimia, seperti butadiena (untuk sarung tangan, ban kendaraan, karet sintetis). Lalu, etilena untuk menghasilkan polietilena (botol plastik, kontainer, dan produk plastik lainnya. Ada pula propilena (suku cadang otomotif, mainan, kemasan), dan lainnya. 

Adhi menjelaskan, sejumlah produk di pasar modern atau pusat perbelanjaan juga mulai menunjukkan tanda-tanda penyesuaian harga. Bahkan, di beberapa gerai ritel, kenaikan harga sudah diterapkan di sistem kasir meski label harga di rak belum sempat diperbarui.

”Ketika ditanya, pihak ritel mengatakan sudah ada pemberitahuan dari produsen bahwa harga produk memang mengalami kenaikan,” lanjutnya.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada kemasan plastik, tetapi juga pada produk minuman dalam kemasan serta berbagai produk yang menggunakan plastik sebagai bahan pembungkus.

Menurut Adhi, situasi ini tidak terlepas dari konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, yang menjadi salah satu sumber bahan baku industri petrokimia dunia. Ketidakpastian akibat konflik tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Ia menilai, persoalan utama yang perlu diantisipasi bukan hanya kenaikan harga, melainkan juga potensi gangguan ketersediaan bahan baku. Jika pasokan terganggu, dampaknya bisa lebih serius bagi industri.

”Kalau harga naik, masih bisa dihitung. Tetapi, kalau barangnya tidak ada, itu jauh lebih berat bagi industri,” ujarnya.

Oleh karena itu, kelancaran logistik menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan produksi, baik di hulu maupun hilir. Ini terutama sangat relevan bagi industri makanan dan minuman yang amat bergantung pada kemasan plastik.

Adhi berharap pemerintah memperkuat langkah antisipasi dengan koordinasi lebih erat dengan industri hulu. Optimalisasi kapasitas produksi dalam negeri dinilai penting untuk menjaga pasokan bahan baku.

Industri hulu saat ini berupaya tetap beroperasi meski menghadapi tekanan biaya. Beberapa perusahaan memilih mengurangi kapasitas produksi agar operasional tetap berjalan. ”Industri hulu tidak bisa berhenti total. Sekali berhenti, biaya untuk memulai kembali sangat besar,” kata Adhi.

Namun, pengurangan kapasitas tersebut berpotensi mengurangi pasokan bahan baku ke industri hilir, yang pada akhirnya dapat memengaruhi produksi dan harga produk jadi.

Adhi mengimbau agar pemerintah memperkuat kemandirian bahan baku industri dengan mengembangkan sumber daya domestik. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor berisiko bagi keberlanjutan industri nasional.

”Ke depan kita perlu menciptakan lebih banyak produk berbasis bahan baku dalam negeri agar utilisasi industri tetap terjaga,” ujarnya.

Kenaikan harga makanan dan minuman misalnya mulai tampak di salah satu toko agen sembako di Kabupaten Tangerang, Banten. Agus (45), pemilik toko agen sembako, mengatakan, kenaikan paling terasa antara lain produk minuman dalam kemasan berkisar Rp 1.000-2.000. Banyak pemilik warung kelontong, warung Madura, atau warung-warung kecil lainnya berbelanja di toko agen sembako milik Agus.

Sebagai gambaran, harga beli produk minuman oleh agen dari distributor naik, dari Rp 1.500 per kemasan ke Rp 2.500 per kemasan. Ini membuatnya terpaksa menaikkan harga jual menjadi Rp 3.000-Rp 3.500. Kenaikan harga di tingkat agen ini akan berimbas pada kenaikan harga di toko kelontong atau toko kecil.

”Kenaikan harga itu sekarang yang terasa di botol dan gelas kemasan (plastik). Ini tentu bikin pusing. Yang paling terasa ada di toko-toko kecil dan akhirnya ke konsumen. Kalau produk lainnya,” ujarnya.

Ditemui secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, sektor makanan dan minuman sebenarnya bukan industri yang tergolong padat energi sehingga dampak kenaikan harga energi tidak terlalu besar. Namun, industri ini sangat bergantung pada kemasan, terutama plastik yang berasal dari bahan baku petrokimia.

Menurut Putu, apabila terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga bahan baku plastik, seperti biji plastik, dampaknya dapat terasa berlipat pada industri makanan dan minuman. Hal ini karena kemasan memiliki kontribusi cukup besar dalam struktur biaya produksi.

Ketergantungan pada plastik berbasis minyak bumi impor membuat industri makanan dan minuman sensitif terhadap dinamika harga bahan baku petrokimia di pasar global.

Salah satu contoh yang paling jelas terlihat pada produk air minum dalam kemasan. Pada produk tersebut, biaya kemasan bahkan bisa lebih besar dibandingkan dengan nilai air yang dikemas.

”Yang mahal itu sebenarnya bukan airnya, tetapi kemasannya. Karena itu, kalau di hulu ada kenaikan harga bahan baku plastik misalnya 10 persen, dampaknya di hilir bisa jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 50 sampai 60 persen,” kata Putu.

Ketergantungan pada plastik berbasis minyak bumi impor membuat industri makanan dan minuman sensitif terhadap dinamika harga bahan baku petrokimia di pasar global. Pihaknya saat ini akan membahas lebih lanjut dengan jajaran di direktor terkait kondisi yang terjadi.

Meski demikian, Putu memastikan bahwa pasokan produk makanan dan minuman menjelang hari raya Idul Fitri dalam kondisi aman. Distribusi berbagai produk kebutuhan masyarakat telah dilakukan oleh pelaku industri sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan barang.

”Untuk kebutuhan Lebaran, produk makanan dan minuman semuanya sudah terdistribusi. Secara umum aman, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, sekitar 70 persen bahan baku petrokimia Indonesia masih berasal dari kawasan Timur Tengah.

Ketergantungan tersebut terjadi karena negara-negara di kawasan tersebut mampu menawarkan bahan baku berkualitas dengan harga lebih kompetitif.

Ia menilai, persoalan utama industri petrokimia Indonesia berada pada sektor hulu, yakni keterbatasan pasokan bahan baku energi dan petrokimia. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan bahan baku tersebut bahkan harus bersaing dengan kebutuhan energi seperti bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan insentif bagi industri petrokimia dinilai masih belum optimal, padahal sektor ini memiliki peran strategis sebagai penopang berbagai industri turunan. Industri petrokimia sering disebut sebagai ”ibu industri” karena produknya menjadi bahan dasar bagi banyak sektor manufaktur.

Sebagian industri petrokimia di Indonesia masih harus membeli produk hasil pengolahan seperti naphtha cracker dari luar negeri, termasuk dari Singapura. Kondisi ini dinilai mencerminkan keterbatasan kapasitas pengolahan di dalam negeri.

”Padahal, dari sisi ukuran ekonomi dan bahkan produksi minyak, Indonesia sebenarnya lebih besar daripada Singapura. Tetapi, kapasitas naphtha cracker Singapura justru lebih banyak,” ujarnya.

Menurut Andry, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kemauan politik yang lebih kuat untuk mendorong pengembangan industri petrokimia nasional, termasuk pembangunan kilang dan fasilitas pengolahan bahan baku di dalam negeri.

Penguatan sektor ini dinilai penting karena produk petrokimia menjadi bahan baku bagi berbagai industri strategis, mulai dari plastik, karet sintetis, hingga tekstil.

Industri petrokimia juga berkaitan erat dengan sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sejumlah industri besar seperti makanan dan minuman, kimia dan farmasi, elektronik, alat angkutan, tekstil, serta logam dasar sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari sektor ini.

”Industri-industri tersebut memiliki kontribusi besar terhadap manufaktur dan perekonomian Indonesia. Karena itu, penguatan industri hulunya perlu menjadi perhatian serius,” kata Andry.