Api membakar gedung pemerintahan, aset swasta, dan rumah tinggal di Bandung. Pesan agar aspirasi warga harus didengarkan.
30 Agt 2025 11:57 WIB · Politik & Hukum
Bandung kembali menjadi lautan api. Aksi yang berakhir ricuh pada Jumat (29/8/2025) harus dijadikan pelajaran berharga untuk semua.
Masker dan sarung tangannya yang dipakai sudah tidak putih lagi. Hitam. Jelaga yang membuatnya begitu.
Namun, R (32) belum ingin berhenti. Petugas kontrak kebersihan dari Pemerintah Kota Bandung itu masih tekun membersihkan residu yang ditinggalkan peserta aksi Jumat malam.
”Enggak apa-apa. Namanya juga tugas,” kata R, Sabtu (30/8/2025).
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/30/7d579070dd22f281b1e0dd5f27f1658e-WhatsApp_Image_2025_08_30_at_06.31.08.jpeg)
R mengakui pekerjaannya di akhir pekan ini memang bertambah banyak akibat aksi. Banyak sampah bekas bakar-bakaran pendemo di tengah jalan. Tanaman di pinggir jalan juga rusak terinjak.
Namun, ia paham dengan kegelisahan para pendemo. Dia ikut merasakan susahnya membeli beras. R juga kesal saat Affan Kurniawan ditabrak mobil polisi.
”Semoga harapan semua pihak bisa tercapai. Bila begitu, semoga hidup saya lebih baik lagi,” katanya saat beristirahat di Jalan Diponegoro.
Jarak dia duduk hanya sekitar 200 meter dari Gedung DPRD Jabar. Tak heran R banyak mengernyit. Dampak gas air mata yang dilepaskan polisi membubarkan massa aksi masih terasa menyakitkan.
Aksi pada Jumat di Kota Bandung kembali ricuh. Api menyala lagi di berbagai titik. Dari pagar DPRD Jabar, lima videotron di sekitar Jalan Dago, dua bank, hingga rumah makan dilalap api. Seperti aksi di beberapa daerah di Indonesia, massa aksi mengkritisi kinerja polisi, legeslatif, hingga eksekutif.
Bahkan, bangunan aset MPR yang berada di depan DPRD Jabar juga ikut dibakar. Bangunan cagar budaya itu dijadikan Museum Parlemen.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah titik kerusakan bakal segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat kembali normal.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/30/9bfa0da65a67fb17831ce4a9efd2ca96-WhatsApp_Image_2025_08_30_at_06.55.52.jpeg)
Ia memperkirakan, total nilai kerugian diperkirakan cukup besar. Namun, Pemkot Bandung masih melakukan perhitungan rinci.
Farhan memastikan, perbaikan segera difokuskan pada fasilitas umum yang mendesak. Selain pipa air bersih, lampu pengatur lalu lintas yang rusak juga bakal jadi prioritas.
”Mungkin butuh waktu satu sampai tiga minggu untuk perbaikan. Semua harus kembali berfungsi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/30/61fabeec5cb7a8ec1db9f05d10c95c44-IMG_20250830_WA0059.jpg)
Farhan mengatakan, Kota Bandung secara fisik memang terkoyak akibat kejadian ini. Kejadian ini, ujarnya, akan menjadi pelajaran berharga untuk mengelola pemerintahan yang mendengar aspirasi masyarakat.
”Terkait bahan pangan, kami pastikan juga ketersediaannya. Tidak ada kelangkaan,” katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan, hingga Agustus 2025, stok beras mencapai 77.923 ton, sementara kebutuhan hanya 23.438 ton. Artinya, terdapat surplus 54.485 ton.
”Kalau dilihat dari stok, kita aman dan cukup. Jadi, warga tidak perlu khawatir,” ujarnya, Sabtu.
Meski begitu, ia mengakui terjadi gejolak harga di pasaran. Harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan Rp 12.500 per kilogram kini dijual Rp 13.900 per kilogram. Namun, kenaikan tersebut masih di bawah 15 persen dan relatif bisa dikendalikan.
”Kita turunkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran untuk menjaga stabilitas harga. Memang ada kecenderungan beras premium dari merek tertentu agak langka, tetapi itu tidak mengganggu keseluruhan ketersediaan dan harga beras di Kota Bandung,” katanya.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/30/6430c2cc428803b3b2f829a264317752-IMG_20250830_WA0073.jpg)
Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya menetapkan status siaga satu di Jabar.
”Mulai Sabtu hari ini hingga Minggu besok,” kata Hendra.
Ia menuturkan, total 2.500 personel dari Polda Jabar dan seluruh personel yang diterjunkan untuk pengamanan. Upaya ini mencegah aksi anarkis terus meluas.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/30/a80691a6a11aa0b6a71b4e6831390e94-WhatsApp_Image_2025_08_30_at_06.31.08_1.jpeg)
”Kami juga melibatkan bantuan dua batalyon dan satu kompi pasukan Kodam III Siliwangi,” tuturnya.
Hendra menambahkan, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, aksi tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.
”Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, kami mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, dan tidak mengarah pada tindakan anarkis yang justru merugikan semua pihak,” ujar Hendra.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/29/f6d2f7a5ed6f5ab9a7637b1b769530da-IMG_20250829_WA0115.jpg)
Ia menyatakan, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan sesuai prosedur demi menjaga situasi tetap kondusif.
”Kami berharap masyarakat tetap mengutamakan dialog dan menyampaikan aspirasi secara santun. Jangan sampai aksi yang seharusnya menjadi sarana demokrasi malah berujung pada kericuhan,” katanya.
Kejadian di Bandung menggambarkan pentingnya mendengarkan aspirasi sebelum berbagai insiden terjadi. Bila keluhan warga terus terakumulasi, dampaknya hanya akan memicu ironi di kemudian hari.
Penulis:
Cornelius Helmy Herlambang, Fabio Maria Lopes CostaEditor:
Cornelius Helmy HerlambangPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan