Banjir Awal Tahun, Tantangan Lama yang Masih Dihadapi Jakarta

Awal tahun menjadi periode paling rawan banjir di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Januari dan Februari masuk kategori bulan dengan frekuensi banjir dan genangan air tertinggi.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, dalam periode 2020-2025, frekuensi banjir dan genangan air paling tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, dan Desember.

”Banjir pada Januari, Februari, Mei, dan Juni masing-masing tercatat 63 kali, sementara Desember mencapai 64 kali kejadian,” ujar Yohan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebaliknya, risiko banjir relatif lebih rendah pada pertengahan tahun. BPBD Jakarta mencatat, kejadian terendah terjadi pada September dengan 30 kejadian, disusul Agustus sebanyak 35 kejadian. Sementara Juli dan Oktober masing-masing mencatat 43 kejadian banjir.

Meski demikian, Yohan mengingatkan bahwa pola musim tidak lagi bisa dipastikan secara kaku. Musim hujan dan kemarau kini sangat bergantung pada dinamika cuaca. Pada 2025, misalnya, musim hujan tercatat berlangsung hampir sembilan bulan, jauh dari pola ideal sekitar enam bulan.

Sepanjang 2025, BPBD Jakarta mencatat ada 219 kejadian banjir. Wilayah Jakarta Utara menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 73 kali, disusul Jakarta Selatan 46 kali, Jakarta Barat 45 kali, Jakarta Timur 41 kali, Jakarta Pusat 7 kali, serta Kepulauan Seribu 7 kali.

Menurut Yohan, tingginya kejadian banjir di Jakarta Utara dipengaruhi oleh rob. Air hujan yang seharusnya mengalir dari wilayah hulu ke Teluk Jakarta tertahan saat pasang laut terjadi.

Kondisi ini tidak hanya berdampak di Jakarta Utara, tetapi juga di Jakarta Barat, karena aliran air yang menumpuk membuat sungai dan kanal meluap sehingga menimbulkan genangan atau banjir.

Memasuki Januari 2026, banjir kembali terjadi di sejumlah wilayah. Jakarta Timur mencatat frekuensi tertinggi dengan delapan kejadian, disusul Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan yang masing-masing mengalami tujuh kejadian banjir.

Kemudian, Jakarta Pusat mencatat empat kejadian, sementara Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan kejadian terendah, yakni satu kali.

Untuk menekan risiko banjir, selain normalisasi sungai, Pemprov Jakarta juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC). Sepanjang 2025, OMC dilaksanakan pada Februari, Maret, Agustus, dan November dengan 78 sorti penerbangan, penggunaan 62.400 kilogram bahan semai, serta total durasi operasi 152 jam. Hasilnya, curah hujan rata-rata dapat ditekan hingga 48,65 persen.

Sementara pada 2026, OMC dilakukan dalam dua tahap, yakni 16-22 Januari dan 23-27 Januari, sebagai upaya mitigasi banjir dan cuaca ekstrem.

Kegiatan ini melibatkan 34 sorti penerbangan dengan total 12.600 kilogram bahan semai dan durasi operasi lebih dari 47 jam. BPBD mencatat, OMC tersebut mampu menurunkan curah hujan rata-rata hingga 34,95 persen.

Adapun BPBD Jakarta memperkirakan Januari dan Februari menjadi puncak musim hujan pada 2026. Namun, berkaca pada pengalaman 2025, potensi hujan ekstrem masih bisa berlanjut hingga Maret atau bahkan lebih intens. Atas kondisi tersebut, BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, BPBD Jakarta juga mengingatkan pentingnya masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana, untuk menyiapkan tas siaga bencana. Tas ini disarankan berisi kebutuhan dasar yang cukup untuk bertahan setidaknya selama tiga hari.

”Tiga hari menjadi standar untuk masa tanggap darurat awal,” ujar Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD Jakarta Michael Sitanggang.

Menurut dia, pada fase awal bencana seperti banjir, berbagai fasilitas pendukung dari pemerintah, termasuk tenda pengungsian dan distribusi logistik, biasanya belum sepenuhnya tersedia. Oleh karena itu, warga perlu memiliki persiapan mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam tiga hari pertama.

”Di masa tanggap darurat awal, terutama tiga hari pertama, kondisi di lapangan biasanya masih belum sepenuhnya siap,” ujar Michael.

Tas siaga bencana tersebut dapat berupa tas apa saja yang mudah dijangkau dan dibawa saat kondisi darurat. Tas disarankan waterproof, kuat, serta cukup besar untuk menampung barang bawaan.

Barang yang perlu dibawa antara lain dokumen penting, baik fisik maupun digital, pakaian untuk tiga hari, air mineral, makanan ringan tahan lama seperti biskuit, obat-obatan pribadi, serta perlengkapan P3K.

Selain itu, BPBD Jakarta juga menyarankan warga menyiapkan perlengkapan pendukung lain, seperti senter, peluit, pengisi daya atau power bank, uang tunai, masker, serta cairan pembersih tangan.

”Jika terjadi kondisi darurat secara tiba-tiba, tas siaga bencana ini bisa langsung diambil saat menuju lokasi pengungsian,” kata Michael.

Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan banjir, untuk menyiapkan tas siaga bencana sejak dini, terutama menjelang dan selama puncak musim hujan.

Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Heru Santoso, mengatakan bahwa banjir di Jakarta tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu faktor, seperti tingginya curah hujan.

Menurut dia, banjir merupakan hasil dari interaksi kompleks antara perubahan iklim, kondisi hidrologi, tata guna lahan, serta pengelolaan sumber daya air yang belum optimal. ”Berdasarkan data riset, setidaknya ada tiga pemicu utama yang saling berkaitan,” ujar Budi.

Pertama, Jakarta mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) dengan laju yang bervariasi, mulai dari 1 hingga 15 sentimeter per tahun. Kedua, curah hujan ekstrem yang kerap melampaui kapasitas sistem drainase yang ada.

Ketiga, kondisi sungai dan saluran drainase yang tidak berfungsi optimal akibat pendangkalan serta tumpukan sampah. Kombinasi ketiga faktor tersebut memberi tekanan besar pada sistem hidrologi Jakarta.

Menurut Budi, sistem hidrologi Jakarta saat ini menghadapi tekanan yang sangat berat akibat persoalan multidimensi yang saling berkelindan. Sebagian besar sungai dan kanal di Ibu Kota mengalami pengurangan kapasitas alir yang serius akibat tumpukan sampah dan sedimen hasil erosi dari wilayah hulu.

Pendangkalan ini telah menurunkan daya tampung saluran secara signifikan. Material sedimen yang terus menumpuk di hilir mempersempit penampang sungai sehingga bahkan debit air yang relatif kecil pun berpotensi menimbulkan luapan ke wilayah sekitar sungai.

Penanganan banjir Jakarta perlu dilakukan melalui strategi terpadu yang mencakup langkah jangka pendek hingga jangka panjang. Untuk penanganan cepat, salah satunya adalah penerapan sistem polder di kawasan dengan tingkat risiko banjir tinggi agar genangan tidak meluas.

Langkah berikutnya adalah penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi. Sistem ini memanfaatkan analisis data terkini, termasuk penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence), guna membaca potensi banjir secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di wilayah hulu juga dinilai krusial untuk menekan debit air sebelum mengalir ke Jakarta.

Untuk jangka panjang, ada beberapa riset terkini yang dapat diterapkan untuk mengurai banjir Jabodetabek. Misalnya, penggunaan teknologi synthetic aperture radar (SAR) dalam pemodelan dua dan tiga dimensi yang dikombinasikan dengan analisis multi-track InSAR. Teknologi ini untuk memahami fenomena penurunan tanah dan memetakan potensi banjir.

Selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan untuk memprediksi kenaikan muka air di Bendung Katulampa. Model berbasis data satelit ini dinilai mampu memberikan waktu peringatan dini yang lebih panjang dan akurat kepada warga Jakarta sehingga waktu evakuasi bisa diperpanjang.

Terakhir, kajian dinamika penurunan tanah berbasis visualisasi digital menjadi instrumen penting bagi pengambil kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas tata ruang serta merumuskan arah pembangunan wilayah yang lebih adaptif terhadap risiko banjir.

”Solusi yang ditawarkan memang tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yang dibutuhkan adalah komitmen politik lintas wilayah administrasi yang kuat, koordinasi antarlembaga yang solid, dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.