Banjir di Empat Kabupaten di Sumut, Alarm bagi Calon Kepala Daerah

MEDAN, KOMPAS — Banjir dan longsor masih menjadi ancaman utama memakan korban jiwa di Sumatera Utara. Calon kepala daerah, yang akan dipilih warga pada 27 November 2024, diharapkan memiliki komitmen kuat menghentikan kerusakan lingkungan demi mencegah amuk alam yang lebih parah.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Rianda Purba, Senin (25/11/2024), mengatakan, sudah sejak lama terjadi pembalakan dan alih fungsi lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan. Hutan konservasi itu adalah hulu sejumlah sungai yang mengaliri Kabupaten Karo dan Deli Serdang, dua dari empat kabupaten yang terdampak banjir dan longsor pada 23 November 2024.

”Pembalakan di Bukit Sibayak dan Sibolangit terus terjadi. Ada permainan mafia di tingkat lokal sehingga hal ini sulit diberantas,” kata Rianda saat dihubungi.

Pada 23 November 2024 terjadi banjir dan longsor di Karo, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, serta Padang Lawas. Bencana itu merenggut nyawa 14 orang. Selain itu, delapan warga belum ditemukan.

”Setiap akhir tahun, saat puncak musim hujan, selalu terjadi bencana hidrometeorologi di Sumut. Ironisnya, pemerintah tak punya mitigasi, tak ada perencanaan strategis untuk mengatasi bencana,” ujar Rianda.

Tahun lalu juga terjadi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan yang menelan korban jiwa. Perkampungan di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, rusak total. Perkampungan adat yang sudah berusia ratusan tahun ini tak bisa lagi ditempati warga karena tertimbun bebatuan besar.

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) melakukan investigasi penyebab banjir bandang dengan observasi lapangan ke daerah hulu Desa Simangulampe pada Desember 2023. Mereka menemukan bencana itu disebabkan deforestasi masif di hulu di kawasan hutan lindung.

Menurut Direktur KSPPM Delima Silalahi, hutan lindung di sana telah berganti menjadi kebun tanaman eukaliptus. Eukaliptus adalah komoditas hutan tanaman industri yang digunakan untuk bahan baku kertas. Tanaman itu banyak ditanam di area konsesi sebuah perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba (Kompas.id, 6/12/2023).

Ada indikasi serupa yang menyebabkan banjir di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada 23 November 2024. Edy Ginting (45), warga Desa Martelu, mengatakan, perusakan hutan di hulu desa pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Banjir bandang juga terjadi di desa itu tahun lalu. Namun, kejadian itu tidak sampai menelan korban jiwa karena arus banjir bandang tidak menerjang permukiman.

”Mereka mengangkut kayu dari desa kami. Mungkin dampaknya baru sekarang kami rasakan,” kata Edy.

Tema soal ancaman banjir dan longsor mengemuka saat debat kedua Pilkada Sumut pada 7 November 2024. Sayangnya, Bobby A Nasution-Surya ataupun Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala tidak memiliki visi dan komitmen yang kuat dalam memitigasi bencana dan menghentikan kerusakan lingkungan.

Pada kesempatan itu, Bobby menyindir peranan Pemprov dalam penanggulangan banjir di sekitar Sungai Badera. ”Kami sudah bebaskan (lahan), provinsi sampai sekarang belum bebaskan juga. Bagaimana peran provinsi?” katanya saat debat berlangsung.

Menanggapi hal itu, Edy mengatakan, setiap lembaga punya peran masing-masing dalam penanganan banjir. Untuk pendalaman sungai, wewenang Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, bagian sempadan sungai, termasuk bangunan di atasnya, adalah wewenang Kementerian Kehutanan.

Edy menyarankan lawannya agar banyak belajar sebelum memimpin provinsi. ”Ini yang selalu diributkan tentang banjir dan longsor, tapi kabupaten dan kota punya wewenang agar rakyatnya tidak tinggal di tepi sungai,” ujarnya pada 7 November.

Melihat pernyataan kedua pasangan calon, Rianda mengatakan, komitmen mereka untuk mengatasi masalah lingkungan amat minim. Tidak ada pernyataan yang tegas dari Bobby ataupun Edy mengenai jaminan atas lingkungan hidup yang sehat dan pembangunan yang lestari.

”Pernyataan kedua paslon sangat normatif. Hanya saling sindir, tidak ada yang berani masuk ke substansi persoalan kerusakan lingkungan yang akarnya adalah lemahnya penegakan hukum,” ucap Rianda.