Banjir Hari Kesembilan, Pompanisasi Masih Jadi Andalan Pemerintah

SEMARANG, KOMPAS — Penyedotan menggunakan pompa air atau pompanisasi masih jadi andalan pemerintah untuk mengatasi banjir yang hingga Kamis (30/10/2025) atau hari kesembilan masih menggenangi sejumlah lokasi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng menilai cara ini kurang efektif karena hanya jadi solusi sementara, bukan menuntaskan persoalan.

Banjir dengan ketinggian 10 sentimeter (cm) hingga 150 cm masih menggenangi puluhan lokasi di Kota Semarang, seperti di Kecamatan Semarang Utara, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, dan Semarang Timur. Banjir merendam permukiman yang dihuni oleh 40.252 jiwa dari 22.653 keluarga.

Di Kabupaten Demak, banjir dengan ketinggian 10-50 cm masih merendam 13 desa di Kecamatan Karangtengah, Sayung, Guntur, Karanganyar, dan Wonosalam hingga Kamis. Tidak hanya di permukiman, banjir juga menggenangi Jalan Raya Pantura Demak yang kemudian memicu mogoknya sejumlah kendaraan yang nekat melintas.

Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati juga belum sepenuhnya surut pada Kamis. Sejak Kamis (23/10/2025), banjir melanda wilayah itu akibat jebolnya tanggul sungai usai hujan deras yang turun selama beberapa jam.

Banjir juga sempat melanda 28 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Grobogan sejak Selasa (21/10/2025). Namun, banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul sungai itu dilaporkan sudah sepenuhnya surut pada Minggu (26/10/2025).

Pemprov Jateng berupaya menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya itu dengan sejumlah cara. Yang paling masif adalah pompanisasi. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bahkan meminta supaya ada penambahan jumlah pompa untuk mengatasi banjir, khususnya di wilayah Demak dan Semarang.

"”Jadi, pakai pompa sebanyak-banyaknya sehingga jalan lancar kembali dan masyarakat tidak terendam,” ujar Luthfi, Kamis. 

Hingga Kamis, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana telah mengoperasikan 38 pompa, terdiri dari 7 unit pompa existing dengan kapasitas 14 meter kubik per detik, 3 unit floating pump berkapasitas 6 meter kubik per detik, dan 28 unit mobile pump berkapasitas 10,36 meter kubik per detik untuk mengatasi banjir di Demak dan Semarang. Total kapasitas pompa yang bekerja di titik-titik utama genangan disebut mencapai 30.360 liter per detik.

Luthfi juga meminta agar normalisasi sejumlah sungai ditempuh agar mampu menampung debit air lebih banyak saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Di Kota Semarang, misalnya, sungai yang dinilai Luthfi perlu dinormalisasi adalah Sungai Babon, Sringin, dan Tenggang. Sungai-sungai itu berada di bawah naungan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Luthfi juga mengusulkan pengerukan sedimen di kolam retensi Terboyo. Hal itu dinilai penting untuk menambah daya tampung kolam retensi tersebut dan bisa jadi solusi mengatasi banjir di Kota Semarang dan Demak.

Selain itu, Luthfi juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan yang turun. OMC telah berlangsung di Jateng, Sabtu (25/10/2025), dan direncanakan dilakukan hingga akhir Oktober.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng juga mendorong penambahan kapasitas pompa air dan pengerukan kolam retensi. Menurut dia, pompa air yang ada saat ini masih kurang optimal untuk menguras genangan air yang terkonsentrasi di wilayah timur Semarang.

”Kami berharap pompa diperbesar kapasitasnya karena debit air terus naik dan hujan memang sudah diintervensi cuacanya, tetapi sepertinya tidak kuat menahan dan akhirnya hujan turun,” ujar Agustina.

Dia menambahkan, dari 119 pompa air yang dimiliki Kota Semarang, sebagian besar berada di wilayah barat dan utara yang kini relatif terkendali. Namun, wilayah timur, seperti Genuk dan Muktiharjo, masih membutuhkan intervensi tambahan. Sebab, berdasarkan laporan dari warga yang diterima Agustina, kinerja pompa hanya mampu menurunkan tinggi genangan sekitar 3 cm.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Kota Semarang, Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Budi Irawan menyebutkan, pihaknya membentuk satuan tugas (satgas) khusus pompanisasi sebagai solusi banjir di Semarang dan Demak. Satgas itu dibentuk untuk membantu pengoperasian pompa hingga mengawasi pompanisasi yang dilakukan selama 24 jam.

BNPB juga bakal menambah armada pompa yang bekerja estafet mengalirkan air dari kolam retensi menuju Laut Jawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah lain, seperti Kudus dan Jepara, juga meminta bantuan pompa.

”Selain dari sisi teknis pompa, kami menyiapkan dukungan operasional, mulai dari bahan bakar hingga bantuan logistik lain,” ucap Budi.

Menurut Budi, banjir beberapa hari terakhir terjadi karena berbagai faktor. Selain curah hujan tinggi, pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak juga turut memengaruhi lambatnya air dari daratan mengalir ke laut.

Oleh sebab itu, BNPB mendorong Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional-Jateng dan DIY (BBJN) bersama BBWS Pemali Juana untuk mencari solusi bersama agar dampaknya tidak berlarut-larut. Budi menambahkan, BNPB, BBJN, dan BBWS telah berkomitmen untuk membuat jalur keluar air (outlet) kolam retensi Terboyo semakin besar, termasuk menambah pompa air dengan kapasitas yang lebih besar.

Upaya penanganan banjir di Semarang dan Demak yang dinilai tak kunjung membuahkan hasil tersebut dikritik oleh Walhi Jateng. Adetya Pramandira dari Walhi Jateng menilai, banjir yang menjadi persoalan menahun di Jateng itu terus berulang karena pendekatan kebijakan kebencanaan yang tidak tepat.

”Pendekatannya selalu soal teknis, misalnya mengerahkan pompa air sebanyak-banyaknya, memperbaiki tanggul sungai, dan menormalisasi sungai. Sementara itu, kawasan hulu yang jadi wilayah tangkapan air malah dirusak terus dengan pembangunan yang masif maupun penambangan. Percuma sungainya dinormalisasi, tanggulnya diperbaiki atau ditinggikan kalau jumlah air yang masuk terus meningkat karena di hulu tidak ada lagi daerah resapannya,” tutur Pramandira.

Pramandira menyebutkan, banjir yang selama ini terjadi di kawasan hilir di Jateng terjadi karena siklus hidrologi dari hulu sudah rusak akibat pembangunan dan penambangan yang masif. Kondisi itu dinilai membuat air mengalir tak terkendali, menyebabkan sungai meluap, dan menjebol tanggul-tanggul sungai hingga akhirnya banjir melanda.

Untuk itu, Walhi berharap pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan tata ruang daerah yang terkait kegiatan ekonomi ekstraktif di kawasan hulu. Pemerintah juga diharapkan fokus pada penanggulangan bencana dari akar persoalannya, yakni dengan membatasi dan menutup berbagai macam proyek dan izin usaha yang merusak kawasan hulu.

”Walhi merekomendasikan pemerintah memulihkan fungsi kawasan hulu dan daerah aliran sungai sebagai daerah resapan dan lindung. Pemerintah juga perlu membentuk kebijakan tentang kebencanaan yang berfokus pada region, dengan melihat hubungan satu daerah dengan yang lain. Kemudian, menghentikan kebijakan teknikal sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan,” kata Pramandira.