Banjir Jabodetabek, Seberapa Besar Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Indonesia?

1. Seberapa besar ancaman bencana banjir di Indonesia?
2. Provinsi mana saja yang rentan bencana dan banjir?
3. Mengapa banjir makin sering terjadi?
4. Seperti apa kesiapan kota-kota menghadapi bencana?

Bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di Indonesia. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca, seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembaban. Salah satu bentuk bencana hidrometeorologi ialah banjir.

Pada Januari 2025, terdapat 302 bencana di seluruh Indonesia. Sebanyak 244 di antaranya adalah banjir. Bencana banjir mengakibatkan 11 orang meninggal dan 1.189.168 orang mengungsi. Sepanjang 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat, terjadi 3.472 kejadian bencana di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,34 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun lalu. Terjadi 1.420 kejadian banjir pada 2024, diikuti kebakaran hutan dan lahan (973 bencana), cuaca ekstrem (733 bencana), dan tanah longsor (207 bencana).

Tingginya bencana hidrometeorologi tersebut tidak hanya terjadi pada 2024. Sejak 2017, bencana hidrometeorologi selalu mendominasi bentuk bencana alam di Tanah Air. Pada 2017, BNPB merekam, terjadi 2.840  bencana hidrometeorologi dari total 2.866 kejadian bencana di Indonesia. Tak hanya mendominasi, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah bencana hidrometeorologi pada 2018 mencapai 3.309 bencana, selanjutnya meningkat menjadi 3.777 kejadian (2019), kemudian 4.624 kejadian (2020), dan 5.365 kejadian (2023).

Banyaknya bencana hidrometeorologi juga diikuti besarnya korban jiwa dan pengungsi. Pada 2023, bencana banjir mengakibatkan 76 orang meninggal dan 3.871.677 orang mengungsi. Sementara tanah longsor mengakibatkan 132 orang meninggal dan 18.775 orang terpaksa mengungsi sepanjang bencana itu terjadi pada 2023.

Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah menjadi lima provinsi terbanyak yang mengalami bencana sepanjang 2024. Tahun lalu, terjadi 461 bencana di Jabar, diikuti Jatim (434 bencana), dan Sumut (350 bencana). Sementara bencana di Daerah Khusus Jakarta terjadi sebanyak 19 kali.

Melihat kejadian bencananya, wilayah Jakarta relatif rendah dari sisi jumlah bencana. Namun, topografinya yang berada di dataran rendah membuat Jakarta cukup rentan terjadi banjir. Terlebih ada 13 sungai yang bermuara di wilayah Jakarta. Berdasarkan data BNPB, pada 2023 terjadi tujuh kali banjir di Jakarta.

Berbeda dengan Jakarta, kejadian bencana di Jabar cenderung tinggi. Data bencana 2023 juga menunjukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah bencana terbanyak. Bencana di Jabar didominasi oleh cuaca ekstrem, tanah longsor, karhutla, dan banjir. Adapun bencana di Jateng  didominasi karhutla, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan banjir.

Publikasi Indeks Risiko Bencana 2025 menunjukkan potensi bencana di Jabar tidak terlepas dari bentang alamnya yang berupa pegunungan di bagian tengah dan selatan serta curah hujan dengan tingkat intensitas tinggi. Selain itu, Jabar juga memiliki 40 daerah aliran sungai. Terdapat lima daerah dengan potensi bencana tinggi di Jabar, yakni Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Karawang. Pangandaran, Garut, dan Cirebon.

Dalam skala yang lebih kecil, publikasi Potensi Desa 2024 menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Terdapat tiga bencana yang paling banyak terjadi di desa. Paling banyak ialah banjir yang dialami 14.260 desa/kelurahan, diikuti gempa bumi yang dialami 7.158 desa/kelurahan, dan tanah longsor yang terjadi di 6.493 desa/kelurahan. Wilayah yang paling banyak mengalami banjir ialah desa-desa di Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jabodetabek. Salah satu pemicu banjir yang melanda Jabodetabek pada 4 Maret 2025 adalah curah hujan ekstrem. Cuaca ekstrem dan anomali cuaca tersebut merupakan dampak perubahan iklim dan lingkungan.

Perubahan iklim dipicu kenaikan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO2) yang diproduksi manusia. Perubahan cuaca di Indonesia yang semakin ekstrem dalam sepuluh tahun terakhir sejalan dengan tren kejadian bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi yang cenderung meningkat.

Kerawanan yang tinggi akibat bencana alam juga tak lepas dari letak geografis Indonesia. Posisi Indonesia yang diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan iklim di wilayah Indonesia sangat dinamis.

Indonesia juga memiliki iklim maritim yang sangat dipengaruhi kondisi suhu permukaan laut yang cepat berubah dan sangat fluktuatif. Kondisi anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator menimbulkan fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena ini berdampak pada kejadian berbagai bencana hidrometeorologi di Indonesia.

Selain faktor perubahan iklim, aktivitas manusia turut memperburuk kondisi lingkungan. Perambahan hutan untuk perkebunan, permukiman, atau aktivitas pembangunan yang memengaruhi ekosistem serta ekologi juga mendorong peningkatan frekuensi bencana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode 2019-2020 angka deforestasi di Indonesia tercatat 115.459,8 hektar per tahun.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia pada 2020 adalah 95,6 juta hektar atau 50,9 persen dari total daratan. Luas lahan berhutan Indonesia tersebut sudah menyusut sebanyak 14,3 juta hektar atau berkurang 13 persen selama kurang dari dua dekade. Pada tahun 2003, luas hutan Indonesia setidaknya tercatat 109,9 juta hektar (Kompas, 26/12/2022).

Kejadian banjir di Jabodetabek dan meningkatnya intensitas hujan pada awal tahun 2025 menjadi tantangan mitigasi bagi kota-kota di Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana perkotaan. Pembangunan kota tak lagi hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga kota tahan bencana atau resilient city.

Kota tahan bencana bisa diartikan sebagai kota yang mampu mengantisipasi, beradaptasi, dan pulih dari bencana dengan meminimalkan risiko dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Indonesia sendiri sudah menerapkan standar kota tahan bencana yang mengacu pada SNI ISO 37123:2019. Standardisasi tersebut telah mengatur mengenai Indikator Kota yang Tangguh (Resilient City Indicator) dengan lima elemen utama di dalamnya.

Elemen utama tersebut terdiri dari sistem peringatan dini, infrastruktur perkotaan, manajemen risiko bencana, ketahanan sosial dan ekonomi, serta kapasitas pemulihan kota. Standar ini menjadi pedoman dalam penyusunan strategi ketahanan kota.

Pemerintah daerah Jabodetabek dan masyarakat harus menyiapkan langkah transformasi menjadi kota tangguh bencana, seperti saat menghadapi bencana banjir yang sering melanda. Salah satu mitigasi jangka pendek yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama dengan BMKG dan BNPB adalah rekayasa cuaca guna mengendalikan curah hujan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperbanyak pompa air untuk mengendalikan luapan air.

Dalam jangka panjang, diperlukan pula langkah pencegahan banjir berskala makro yang manfaatnya dapat meredam banjir dalam dimensi ruang lebih luas. Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, lebih banyak menyediakan daerah tangkapan air, merevitalisasi kualitas sungai, dan membangun komunikasi dengan masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap risiko bencana menjadi jalan terpadu menghadapi bencana banjir. Perlu juga dilakukan upaya memulihkan ekosistem lingkungan di wilayah hulu sebagai mitigasi awal terjadinya banjir.

(Litbang Kompas)