Banjir Jakarta Berulang, Efektivitas Anggaran Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Banjir Jakarta masih menyisakan genangan di tiga RT dan dua ruas jalan, hingga Rabu (9/7/2025). Berkaca dari banjir yang terus berulang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera mengevaluasi sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program penanggulangan banjir di lapangan.

Kepala Pusat Data dan Informasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohammad Yohan mengatakan, hingga Rabu pukul 09.00 WIB, genangan masih ada di tiga RT dan dua ruas jalan Jakarta. Beberapa penyebabnya, antara lain, curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke.

”Kondisi ini diperparah naiknya muka air laut yang memicu banjir pesisir atau rob,” kata Yohan.

Salah satu RT itu ada di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 90 sentimeter. Sementara di Jakarta Utara, genangan terjadi di Kelurahan Kapuk Muara pada dua RT dengan ketinggian air sekitar 25 cm.

Saat ini, sejumlah warga yang mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, mereka tinggal sementara di Masjid At Taqwa, Kembangan Selatan dan Masjid Jami Al-Khaer, Kedaung Kali Angke.

Selain permukiman, genangan juga masih terjadi di dua jalan utama di Jakarta Barat. Di Jalan Bojong Indah Raya, Kelurahan Rawa Buaya, genangan sekitar 10 cm. Ketinggian kurang lebih serupa juga terpantau di Jalan Pulo Indah Raya, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng.

”Kami masih menyedot air dan memeriksa tali-tali air agar berfungsi dengan baik,” kata Yohan.

Ke depan, Yohan mengatakan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Warga pesisir utara Jakarta, misalnya, mesti mewaspadai potensi genangan dan banjir rob. Dalam kondisi darurat, warga diminta segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112 yang aktif 24 jam dan dapat diakses gratis.

Terkait banjir yang terus berulang, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk bencana.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 4,3 triliun untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Anggaran tersebut ditujukan untuk mengatasi banjir. Namun, hasilnya dinilai belum signifikan. ”Ini angka yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh,” ujar Bun.

Ia menegaskan, dengan besarnya dana yang dialokasikan, masyarakat Jakarta menaruh harapan tinggi. Mereka tidak ingin menjadi korban banjir setiap musim hujan.

”Jakarta tak henti-hentinya ditenggelamkan banjir, terutama ketika curah hujan tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pengalokasian dan penggunaannya sudah tepat, atau justru belum optimal?” lanjutnya.

Salah satu permasalahan yang ia sorot adalah saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, 10 dari 600 pompa air rusak dan terbakar saat banjir besar pada Senin (7/7/2025).

Kondisi ini dinilai sangat ironis. Salah satu instrumen utama pengendali banjir justru gagal berfungsi saat dibutuhkan.

”Mas Pram menyampaikan, 10 dari 600 pompa terbakar karena tidak kuat menahan debit air tinggi. Ini membuat kita bertanya-tanya apakah pompa-pompa itu tidak dirawat memadai atau memang kapasitasnya tidak mencukupi,” ucap Bun.

Ia juga menyoroti anggaran khusus untuk Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir yang mencapai Rp 704 miliar. Dengan anggaran tersebut, Bun tidak habis pikir kenapa pompa banjir masih saja rusak.

”Bagaimana penggunaannya, sampai-sampai masih ada pompa yang terbakar saat banjir terjadi. Ini perlu evaluasi serius,” ujarnya.

Menurut Bun, kejadian ini menjadi alarm bagi Pemprov DKI untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar anggaran itu berdampak nyata.

”Kami berharap, anggaran sebesar itu bisa digunakan lebih optimal agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” kata Bun.