Banjir Kemang dan Masalah Kronis Jakarta

Seorang kenalan menggerutu. Ia mengakhiri Oktober 2025 dengan terjebak kemacetan tiga jam lebih akibat banjir di Kemang, Jakarta Selatan.

Banjir yang dipicu hujan lebat pada Kamis (30/10/2025) sore itu tak hanya melanda Kemang. Air setinggi 35 sentimeter hingga 1,5 meter merendam 55 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan.

Kondisi tambah parah karena luapan Kali Mampang dan Kali Krukut. Bahkan, lima tanggul roboh dan tiga tanggul lainnya longsor.

Pada Minggu (2/11/2025), Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencatat, tanggul sepanjang 13,5 meter pada aliran Kali Krukut di Kemang Village roboh. Tanggul Jatipadang di Pasar Minggu dari aliran PHB Pulo juga roboh pada sisi Sabili sepanjang 25 meter dan sisi lahan kosong sepanjang 25 meter.

Tiga tanggul lain yang roboh adalah tanggul di Kali Krukut segmen Plaza Bisnis Kemang sepanjang 30 meter. Lalu tanggul di Jalan Kemang Utara IX, Mampang Prapatan dari aliran Kali Mampang sepanjang 6 meter dan tanggul di Jalan Taman Kemang Bangka, sebelah Wisma Anugraha dari aliran Kali Krukut sepanjang 3 meter.

Sementara tanggul yang longsor terjadi di Jalan Kemuning, Pejaten Timur, pada aliran Kali Ciliwung, sepanjang 6 meter. Titik lainnya adalah tanggul di Jalan Gunuk Raya, Pejaten Timur, sepanjang 14 meter. Satu tanggul lainnya di Jalan Adityawarman, Selong, Kebayoran Baru dari aliran PHB Adityawarman sepanjang 25 meter.

"Kerusakan tanggul disebabkan oleh tekanan debit air yang tinggi di Kali Krukut, Kali Mampang, dan PHB Pulo, sedangkan longsor terjadi akibat pengikisan dinding tanggul oleh curah hujan yang ekstrem," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Hendri.

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan penanganan darurat dengan tanggul sementara. Tanggul sementara ini menggunakan karung berisi pasir guna menahan limpasan air di lokasi-lokasi terdampak.

Pada titik-titik longsor juga dipasang cerucuk kayu dolken. Langkah darurat ini dilakukan sembari menghitung biaya perbaikan dan mengecek tanggul di titik-titik krusial lainnya.

Hendri memastikan komitmen pemerintah daerah untuk perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir, terutama di kawasan rawan, seperti Jakarta Selatan. Di Jalan Adityawarman, misalnya, akan dibangun turap permanen untuk memperkuat struktur tebing sungai.

Banjir, kali meluap, kerusakan tanggul, dan kemacetan ialah separuh potret masalah kronis Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menekankan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tidak beresnya tata kota.

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo berpendapat, banjir dan kemacetan adalah gejala dari akar masalah yang sesungguhnya. Pemerintah gagal dalam menata kota yang berorientasi pada manusia dan lingkungan.

"Banjir dan kemacetan adalah fakta yang menunjukkan kerapuhan kota Jakarta. Masalahnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks," tutur Alif.

Faktor pemicu yang komplels tersebut antara lain terkait urbanisasi dan penataan kota. Laju urbanisasi berujung pada alih fungsi lahan. Daerah aliran sungai (DAS) menjadi area terbangun untuk kebutuhan permukiman dan industri.

Di sisi lain, ruang terbuka hijau terbatas. Jumlahnya masih jauh dari target 30 persen.

Alif menyebut penanganan masalah banjir belum sepenuhnya efektif. Selama ini penanganan banjir berorientasi fisik dengan membangun tembok, tanggul, atau bentuk lain sejenis. Padahal, pengendalian banjir, seperti luapan Kali Krukut dan Kali Mampang memerlukan upaya lain, yakni konservasi di hulu dan pendayagunaan di hilir.

Pemberitaan Kompas pada Desember 2013, misalnya, menyoroti penyimpangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam pengembangan daerah selatan Jakarta. Jakarta Selatan seharusnya jadi kawasan hijau dan daerah resapan air. Namun, setiap tahun ada kecenderungan peningkatan proporsi lahan terbangun.

Pada tahun 1983, misalnya, areal terbangun masih berkisar 26 persen dari luas total. Dua puluh tahun berselang, kawasan terbangun melonjak hingga 72 persen. Persentase ini lebih besar dibandingkan dengan proporsi daerah terbangun di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Kemang salah satu contohnya. Dahulu dikenal sebagai kawasan permukiman alami karena banyak tanah lapang dan pohon yang subur, rumah dibangun dengan halaman yang luas, serta jarak satu rumah dengan rumah lain berjauhan.

Situasi mulai berganti sejak pertengahan 1990-an. Kemang menjadi kawasan komersial, disesaki kafe, restoran, hotel, dan pertokoan. Tak heran jika hujan lebat, muncul genangan dan banjir, serta kemacetan.

Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengutarakan hal serupa ketika dimintai pendapat saat banjir pada awal Januari 2024. Normalisasi sungai akan mengurangi beban puncak saat hujan deras, tetapi fungsi resapan harus dikembalikan agar tidak terjadi banjir saat hujan lokal.

”Misalnya setiap persil tanah di Kemang harus menjalankan zero run off. Caranya dengan sumur resapan, kolam retensi dan detensi. Jadi fungsinya kembali menjadi meresapkan atau menyimpan air,” kata Elisa waktu itu.

Zero run off ialah mengelola sumber daya air dengan menahan atau menampung limpasannya. Untuk membuatnya bisa dilakukan dengan memadukan lanskap dan memodifikasi lahan parkir.

Atas masalah kronis ini LBH Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk menghentikan laju pembangunan di zona hijau dan menekan laju penurunan muka tanah. Kemudian, mendorong kesepakatan penyelarasan hulu-hilir karena DAS yang berkaitan dalam aglomerasi Jabodetabek.