Bank Dunia Prediksi Perekonomian Asia Timur dan Pasifik Melambat

JAKARTA, KOMPAS  —  Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik melambat dari 5 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026 dan 4,4 persen pada 2027. 

Perlambatan itu dipengaruhi mulai dari konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ledakan teknologi kecerdasan buatan, hingga tantangan ekonomi domestik di setiap negara.

Proyeksi Bank Dunia tersebut terangkum dalam laporan terbaru Bank Dunia berjudul ”East Asia & Pacific Economic Update: Industrial Policy in the Digital Age” edisi April 2026. Laporan ini diluncurkan secara global pada Rabu (8/4/2026). 

Pertumbuhan ekonomi China, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Timur dan Pasifik, diproyeksikan menurun dari 5,0 persen pada tahun 2025 menjadi 4,2 persen pada tahun 2026 dan menjadi 4,3 persen pada
2027. Penyebabnya, permintaan domestik tetap lesu, kesulitan di sektor properti terus berlanjut, dan permintaan eksternal melemah.

Sementara negara-negara Kepulauan Pasifik diperkirakan akan tumbuh sekitar 2,8 persen pada 2026 dan 3,0 persen pada 2027, dengan kenaikan harga minyak yang menimbulkan biaya dalam jangka pendek.

”Pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik sebenarnya masih melampaui sebagian besar wilayah dunia, bahkan di masa-masa terjadinya ketidakpastian. Namun, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan, negara-negara harus menghadapi tantangan struktural dan memanfaatkan peluang di era digital untuk meningkatkan produktivitas serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujar Carlos Felipe Jaramillo, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik.

Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia Aaditya Mattoo, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (8/4/2026), mengatakan, risiko geopolitik meningkat tajam sehingga membuat harga gas alam dan minyak bumi melonjak. 

Jika melihat proyeksi pasar berjangka terutama kontrak berjangka, hal yang mengkhawatirkan adalah harga minyak bisa saja 20 dolar AS lebih tinggi setahun dari sekarang dibandingkan sebelum krisis saat ini.

Ada banyak dampak yang dirasakan negara-negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Pertama, kenaikan biaya produksi mulai dari energi, pupuk, hingga pangan. Kedua, gangguan rantai pasok baik melalui jalur pelayaran maupun kenaikan biaya transportasi, bahkan bisa memukul industri cip dan menjalar ke seluruh rantai produksi berbagai sektor industri. 

Ketiga, kondisi pembiayaan yang makin ketat dan kecenderungan investor mencari aset aman, serta biaya pinjaman yang lebih tinggi. Semuanya ini akan menekan investasi. 

Negara-negara yang sangat bergantung pada remitansi pekerja migran, seperti Filipina, akan terdampak karena arus remitansi dari kawasan Teluk berpotensi menurun. Di Filipina, remitansi pekerja migran Filiphina yang bekerja di negara-negara Teluk itu setara hingga 1,5 persen dari produk domestik bruto Filiphina. 

”Besarnya dampak atas risiko geopolitik yang meningkat tajam sehingga berpengaruh ke harga minyak dan gas terhadap setiap negara akan bergantung pada beberapa faktor. Faktor itu di antaranya tingkat keterpaparan terhadap perdagangan minyak, kerentanan ekonomi seperti inflasi yang sudah tinggi atau defisit transaksi berjalan, serta ruang kebijakan yang dimiliki baik dari sisi moneter maupun fiskal,” ujar Aaditya. 

Dalam penilaian Bank Dunia, negara-negara seperti Laos, Mongolia, Thailand, dan Kamboja, termasuk negara-negara kepulauan Pasifik, termasuk yang relatif memiliki paparan tinggi. Dari sisi kerentanan pembiayaan eksternal, Laos dan Mongolia paling terpapar. 

Sementara dari sisi ruang kebijakan, Laos dilihat Bank Dunia sebagai negara paling terbatas karena beban utang pemerintah yang sudah tinggi. Jadi, ruang untuk dukungan fiskal tambahan menyempit. Hal serupa juga terjadi pada negara-negara kepulauan Pasifik yang memiliki kapasitas utang rendah.

Guncangan saat ini bukan hanya datang dari konflik di Timur Tengah, tetapi juga dari guncangan tarif perdagangan dari Amerika Serikat dan iklim ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional. 

Tarif di Amerika Serikat naik signifikan. Putusan Mahkamah Agung memang menurunkannya, tetapi kemudian muncul tarif baru. Masalahnya, Aaditya melanjutkan, banyak negara kini tetap menghadapi tarif yang lebih tinggi dibandingkan sebelum 2025. Selain itu, selisih tarif antara negara-negara lain dengan China juga menyempit tajam.

Kombinasi dari tarif yang lebih tinggi dan menyempitnya keunggulan tarif ini berdampak negatif terhadap pendapatan riil. Negara seperti Vietnam, yang sangat bergantung pada ekspor, terdampak cukup besar. 

”Namun, di luar ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat atau bahkan di tengah kabar baik ada kemungkinan gencatan senjata di Timur Tengah, kami merasa masalah terbesar tetaplah ketidakpastian. Dunia usaha tidak tahu seperti apa kebijakan perdagangan ke depan, dan tidak tahu seperti apa kondisi ekonomi global dalam waktu dekat,” katanya.

Ledakan inovasi teknologi kecerdasan buatan dan barang-barang terkait telah mendorong ekspor negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Berkait itu, investasi di kawasan juga meningkat, terutama untuk pusat data. 

Sayangnya, kawasan Asia Timur dan Pasifik masih belum cukup siap menghadapi ledakan teknologi kecerdasan buatan, karena kekurangan tenaga terampil. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis ataupun keterampilan dasar di bidang kecerdasan buatan masih lemah. 

”Masih lemahnya infrastruktur digital dan keterampilan di bidang kecerdasan buatan berisiko membatasi manfaat lonjakan produktivitas yang diterima oleh negara-negara Asia Timur dan Pasifik,” imbuh Aaditya. 

Associate Director of Research di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Jahen F Rezki, saat diminta tanggapannya atas proyeksi Bank Dunia itu, berpendapat, sisi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dilihat.

Dari segi pemerintah, mereka perlu melihat dampak faktor eksternal yang dipaparkan Bank Dunia dari harga terhadap kapasitas fiskal pemerintah dan juga neraca keuangan BUMM, seperti Pertamina atau industri penerbangan dan logistik yang akan terdampak signifikan. Pemerintah harus membuat kajian dan skenario yang jelas juga. Misalnya, kalau harga minyak terlalu tinggi di atas target apa yang harus dilakukan, segi anggaran, pos pengeluaran yang tidak terlalu krusial bisa ditahan dulu.

Komunikasi ke publik juga perlu jelas. Masyarakat sepertinya merasa semua baik-baik saja, padahal sebaliknya.

”Saya paham pemerintah mau dianggap everything is under control, tetapi tentunya tetap memberikan sense of anticipation terhadap kemungkinan hal buruk yg akan terjadi. Mirip seperti pilot yang menginformasikan kepada penumpang bahwa akan ada turbulensi,” ujar Jahen. 

Berkaitan dengan pelaku usaha dan bisnis, dia menyarankan agar pemerintah perlu segera identifikasi rantai pasok terdampak dan alternatif solusi. Ini mirip dengan kasus pandemi Covid-19, yang mana pemerintah perlu bersama swasta mencoba untuk mengamankan input produk yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. 

”Selanjutnya, pemerintah harus berani memetakan juga potensi dampak yang kemungkinan akan berbeda untuk setiap kelompok masyarakat. Jadi, dukungan kebijakannya pun akan beda. Tampaknya, krisis sekarang akan banyak memengaruhi kelompok kelas menengah yang tidak memiliki jaring pengaman sosial yang cukup,” ujar Jahen. 

Dari sisi pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya menyarankan pemerintah memprioritaskan stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke dalam negeri melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok. Saran - saran ini untuk jangka pendek. 

”Pada saat yang sama, kami mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus yang lebih terarah kepada industri padat karya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026). 

Untuk jangka menengah hingga panjang, dia menyebutkan, kalau Apindo menyarankan pemerintah membuat strategi struktural guna memperkuat ketahanan energi nasional. Misalnya, pemakaian energi terbarukan sesuai kesiapan infrastruktur, penguatan sektor hulu domestik agar tidak bergantung pada bahan baku impor, serta reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur.