Banyak Pekerjaan Rumah Mewujudkan Swasembada Pangan

Mewujudkan swasembada pangan dalam kurun waktu 4-5 tahun tidak mudah. Banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, antara lain, terkait ketersediaan lahan, regenerasi petani, serta redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria terkait petani.

Mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan gula merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-4 RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyatakan swasembada pangan dapat terwujud paling lambat 4-5 tahun.

Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Selasa (22/10/2024), mengatakan, swasembada pangan, khususnya beras, dapat diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan. Namun, hal itu membutuhkan sejumlah persyaratan yang saling terkait.

”Lahan untuk mencetak sawah baru dan menambah frekuensi tanam padi harus tersedia. Para petani yang mengerjakan lahan-lahan tersebut juga harus ada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Zulharman, lahan dan petani merupakan elemen penting. Banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Di sisi lain, banyak pula petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dan berusia tua.

Problem-problem tersebut perlu dicarikan solusinya. Hal itu mulai dari penetapan lahan pertanian abadi, regenerasi petani, penggunaan teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia sektor pertanian.

”Selain itu, sejumlah syarat lain untuk mewujudkan swasembada pangan adalah ketersediaan benih unggul, sumber air dan jaringan irigasi yang memadai, dan pupuk dengan harga terjangkau,” katanya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, pada 2022, rerata laju konversi sawah menjadi nonsawah di Indonesia seluas 100.000-150.000 hektar per tahun. Adapun Kementerian Pertanian menyebutkan, terdapat pengurangan luas sawah dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada 2019.

Dalam satu dekade, 2013-2023, jumlah petani gurem atau pemilik lahan kurang dari 0,5 hektar bertambah. Begitu juga dengan petani berusia tua, proporsinya semakin meningkat cukup signifikan.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik, jumlah petani gurem bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia juga meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023.

Selain itu, proporsi petani pengelola unit usaha pertanian perseorangan (UTP) berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01 persen pada 2013 menjadi 23,3 persen pada 2023. Begitu juga petani berusia 65 tahun ke atas yang proporsinya meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 persen.

Langkah awal memulai swasembada beras cukup berat mengingat dalam dua tahun terkahir ini produksi beras dan luas panen padi turun cukup signifikan akibat dampak El Nino.

Kepala Peneliti Bidang Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talottov justru pesimistis swasembada pangan, terutama beras, bisa terwujud 4-5 tahun ke depan. Ada sejumlah alasan yang melatarinya.

Pertama, langkah awal memulai swasembada beras cukup berat mengingat dalam dua tahun terakhir ini produksi beras dan luas panen padi turun cukup signifikan akibat dampak El Nino. Pada tahun ini saja, potensi produksi beras 2024 turun 0,76 juta ton dan luas panen padi berkurang 0,17 juta hektar.

”Artinya, pemerintah harus benar-benar bekerja keras meningkatkan luas tanam padi dan produksi beras pada tahun depan untuk menambal penurunan produksi tahun ini,” katanya.

Kedua, lanjut Abra, tidak mudah mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar dalam waktu lima tahun. Bisa jadi lahannya tersedia, tetapi kondisi lahan, infrastruktur pendukung, serta produksi dan produktivitas tidak seperti yang diharapkan.

Dari sisi produktivitas, misalnya. Dalam satu dekade terakhir, rerata produktivitas padi nasional berada dalam fase leveling off atau pertumbuhan mendatar di sekitar 5 persen.

Ketiga, pertumbuhan tahunan sektor pertanian melambat dari 4,24 persen pada 2014 menjadi 1,3 persen pada 2023. Bahkan, pada triwulan I-2024, sektor pertanian justru terkontraksi atau tumbuh minus 3,54 persen secara tahunan.

”Dari sejumlah indikator itu saja, bakal cukup berat untuk mewujudkan swasembada pangan. Belum dari sisi pekerjanya. Makin banyak petani yang menua dan tidak banyak generasi muda yang minat bekerja di sektor pertanian,” kata Abra.

Abra menambahkan, serapan tenaga kerja di sektor pertanian juga terus turun. Pada 2015, serapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 32,9 persen. Kemudian pada 2023, turun menjadi 29,4 persen.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan agenda reforma agraria. Untuk itu, persoalan redistribusi tanah dan konflik agraria terkait petani perlu dituntaskan.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika menuturkan, visi-misi Prabowo-Gibran mempunyai nilai plus karena agenda reformasi agraria ditempatkan di bawah program swasembada pangan. Artinya, Prabowo-Gibran menyadari reforma agraria tidak bisa dilepaskan dari pertanian dan pangan.

Oleh karena itu, sejumlah agenda reforma agraria, seperti redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria perlu dituntaskan. Hal itu mengingat konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah dalam satu dekade terakhir justru semakin melonjak.

KPA mencatat, pada 2015-2023, terjadi 2.939 letusan konflik agraria di atas tanah seluas 6,3 juta hektar dengan korban mencapai 1,7 juta rumah tangga petani. Di saat yang sama, lebih dari 25 juta hektar tanah dikuasai pengusaha sawit, 10 juta hektar pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektar pengusaha kayu.

”Di tengah terus meluasnya penguasaan tanah oleh korporasi di tiga sektor tersebut, tanah yang dikuasai petani semakin sempit. Pada 2023, sebanyak 17 juta petani di Indonesia berstatus gurem atau menguasai tanah di bawah 0,5 hektar,” kata Dewi.