Bara Perang Dingin Arab Saudi-Uni Emirat Arab

Timur Tengah dan Afrika sedang menjadi arena pertarungan yang terus memanas di antara dua pangeran Arab. Pernah bersekutu, kini Arab Saudi berseteru dengan Uni Emirat Arab.

Pembatalan keikutsertaan sejumlah perusahaan pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) dari World Defense Show 2026 di Riyadh adalah wujud perseteruan itu. Perkembangan di pameran pada 8-12 Februari 2026 itu imbas terbaru perseteruan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh dan Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) di Abu Dhabi.

Desember lalu, dunia dikejutkan dengan pengeboman kargo di Mukalla, Yaman, oleh Arab Saudi. Kargo itu dinyatakan pasokan UEA kepada kelompok oposisi di Yaman. Riyadh menyebut, aktivitas UEA di Yaman membahayakan keamanan nasional Arab Saudi.

Menyikapi pengeboman itu, awalnya Abu Dhabi menyatakan terkejut. Kargo yang dibom Arab Saudi dinyatakan sebagai kiriman untuk pasukan UEA di Yaman. Lalu, UEA mengumumkan menarik seluruh pasukannya dari Yaman.

Sikap Riyadh, kata Hesham Alghannam, bisa dipahami. Wilayah yang dikendalikan kelompok sokongan UEA di Yaman merupakan daerah dengan perbatasan darat yang panjang dengan Arab Saudi. Riyadh, lanjut peneliti pada Carnegie Middle East Center itu, tidak nyaman dengan fakta di samping Arab Saudi ada kelompok bersenjata yang tidak dalam kendalinya.

Pengeboman Mukalla menjadi wujud nyata bagi akhir kongsi MBS-MBZ. Abu Dhabi-Riyadh pada 2015 berkongsi mengebom Houthi di Yaman. Lalu, pada 2017-2021, UEA ikut koalisi Arab Saudi mengisolasi Qatar.

Belakangan relasi Riyadh-Teheran-Doha membaik. Sebaliknya, hubungan Arab Saudi-UEA terus memburuk.

Pada 2023, MBS menuding UEA menusuk Arab Saudi dari belakang. MBS menyebut, Abu Dhabi akan mengalami hal lebih buruk daripada yang dilakukan Riyadh ke Doha.

Ia merujuk pada blokade Arab Saudi dan sekutunya ke Qatar pada 2017-2021. ”Perpecahan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kini terlihat jelas,” tulis peneliti senior Atlantic Council, Jonathan Panikoff, di Foreign Affairs.

Peneliti Royal United Services Institute (RUSI) London, HA Hellyer, berpendapat senada. ”Ini bukan perbedaan pendapat taktis. Ini perpecahan strategis yang akan menentukan kestabilan Timur Tengah,” katanya.

Akademisi sekaligus politisi senior Arab Saudi, Ahmed Othman Altuwaijri, menyebut setidaknya ada dua ulah Abu Dhabi yang sulit dimaafkan. Pertama, Abu Dhabi dituding memicu perpecahan di kawasan. Kedua, dan ini lebih sulit lagi diampuni, UEA disebut menjadi kuda troya Israel di kawasan.

Pengamat politik Arab Saudi, Ali Shihabi, menyebut bahwa Timur Tengah dan Afrika telah mendapatkan pelajaran getir atas jatuhnya pemerintahan. Alih-alih membawa demokrasi atau kebebasan warga, kejatuhan paksa pemerintah memicu berbagai kekacauan.

Gelombang pengungsi, penyelundupan senjata, perang saudara, hingga terorisme hanya sebagian masalah yang timbul saat pemerintahan dijatuhkan paksa. ”Riyadh menganggap kestabilan amat serius dan menilai perilaku Emirat (UEA) di kawasan amat mengkhawatirkan," tulisnya di Arab News.

Dalam kesempatan terpisah, ia juga menyebut UEA sebagai negara kecil yang tak tahu diri. Kekayaan, yang menurut Shihabi didapati UEA dari sistem dan tatanan di kawasan, membuat Abu Dhabi lupa diri dan mau mengubah tatanan di kawasan.

Tudingan pemecah belah tak cuma dilontarkan akademisi Arab Saudi. Pada Oktober 2025, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menuding ada negara Timur Tengah mencoba mengacaukan Aljazair.

Ia tak menyebut nama. Ia hanya menyebut Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Qatar sebagai saudara. Sementara satu negara di sekitar itu disebutnya tukang hasut.

Lalu, pada 7 Februari 2026, Aljazair mengumumkan kerja sama layanan udara dengan UEA berakhir. Aljazair bergabung dengan sejumlah negara di kawasan yang membatasi akses ruang udaranya pada sebagian pesawat UEA. Sasarannya terutama pesawat kargo terkait UEA.

Tudingan Tebboune pada UEA mirip dengan tudingan yang menggema dari negara lain. Di Sudan dan Somalia, UEA dituding menyokong milisi pemberontak, yakni Rapid Support Forces (RSF) di Sudan dan separatis Somaliland. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pemerintah Somalia.

Andreas Krieg, dosen pada King's Collegeo London, menyebut UEA membangun ”Poros Separatis” di kawasan. ”Poros itu berjejaring dan lincah. Lebih berdaya tahan dibandingkan poros berbasis negara yang dijaga Arab Saudi,” katanya.

Ia antara lain merujuk pada koridor pasokan untuk RSF. Koridor itu membentang dari Yaman, Somaliland, Libya, hingga Sudan. Pesawat kargo UEA terbang ke Libya timur lalu menurunkan persenjataan untuk RSF di perbatasan Libya-Sudan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai pihak telah memverifikasi pasokan UEA ke RSF. UEA berulang kali menyangkal semua tudingan soal Libya, Sudan, hingga Somalia.

Dukungan pada Somaliland menambah daftar UEA sekubu dengan Israel. Memang, Israel menyatakan mengakui kedaulatan Somaliland dan akan mengerahkan dukungan bagi wilayah yang berusaha memisahkan diri dari Somalia itu.

UEA-Israel disebut diam-diam membangun pangkalan militer di Pulau Perim dan Pulau Socotra, Yaman. UEA juga menjadi mediator bagi Sudan untuk berbaikan dengan Israel pada 2021.

Abu Dhabi juga tak terlihat berusaha mencegah serangan Amerika Serikat ke Iran. Sebaliknya, Arab Saudi dan sejumlah negara di kawasan mati-matian mencegah serangan itu.

Panikoff menyebut, setidaknya ada dua akar penyebab perseteruan Abu Dhabi. Akar itu adalah ekonomi dan tafsir pada ideologi.

Visi 2030 yang digaungkan MBS secara nyata bersaing dengan status UEA sebagai penarik investasi dan pebisnis internasional di kawasan. Kini, Dubai menjadi favorit orang asing untuk berbisnis dan tinggal di Timur Tengah. Pelancong berbagai negara berlomba-lomba ke Dubai yang dianggap menawarkan wajah berbeda dari kota lain di Timur Tengah.

Lewat Visi 2030, MBS lebih kurang ingin membangun kota seperti Dubai di Arab Saudi. Masalahnya, kini ia menghadapi tantangan pembiayaan. Ketidakstabilan harga minyak membuat Arab Saudi bergulat dengan biaya untuk mewujudkan visi itu.

Lagi-lagi, Abu Dhabi terkait soal ini. UEA disebut tak mau menyokong upaya Arab Saudi menjaga harga minyak tetap tinggi.

Lalu, isu lain adalah soal tafsir terhadap ideologi. Meski sama-sama tak mau tafsir garis keras atas ajaran Islam, Arab Saudi lebih pragmatis. Riyadh mengutamakan kestabilan. Oleh karena itu, Arab Saudi setuju bekerja sama dengan Turki membangun ulang Suriah di bawah Ahmed Al Sharaa.

Sementara UEA lebih hati-hati karena menimbang status Al Sharaa sebagai pemimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS). Kelompok itu pernah bergabung dengan Al Qaeda. Abu Dhabi ragu, HTS telah melupakan tafsir garis keras yang mereka pegang bertahun-tahun itu.

Bagi MBZ, tafsir garis keras adalah akar aneka persoalan di kawasan. Ia bertahun-tahun berusaha menghilangkan pengaruh dan jaringan kelompok yang berpandangan demikian.

(AP/AFP)