Baru Sekitar 1 Persen dari Total 260.000 Siswa di Palembang Terima Makan Bergizi Gratis

PALEMBANG, KOMPAS – Karena terkendala kesiapan dapur umum, baru sekitar 1 persen dari total 260.000 siswa tingkat TK, SD, hingga SMP di Palembang, Sumatera Selatan, yang menerima program Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama. Pemerintah Kota Palembang pun berharap semua pelajar bisa merasakan program Makan Bergizi Gratis dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah Palembang Aprizal Hasyim, Senin (26/1/2025), mengatakan, pada tahap pertama, baru 2.968 siswa dari lima sekolah di Palembang yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni dari TK Panca Bakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 19, dan SMP Negeri 33. Makanan untuk program itu diproduksi oleh satu dapur yang berada di Kecamatan Ilir Barat Satu, Palembang.

”Tadinya, ada tiga dapur yang disiapkan untuk menjalankan program MBG tahap pertama ini, dengan tingkat produksi 3.000 porsi per hari di setiap dapur. Tetapi, hari ini, baru satu dapur yang bisa bekerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kami berharap, dalam waktu dekat, dua dapur lainnya bisa segera bekerjasama sehingga program MBG bisa segera berjalan optimal,” ujar Aprizal sebelum dimulainya program MBG di SD Negeri 25 Palembang.

Kepala Dinas Pendidikan Palembang Adrianus Amri menyampaikan, Palembang adalah kabupaten/kota pertama di Sumsel yang menjalankan program MBG. Pada tahap pertama ini, program itu dilaksanakan di lima sekolah dengan total siswa mencapai 2.968 orang.

Menurut Amri, anggaran MBG murni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan begitu, dari tahap proses, pelelangan, pemilihan penyedia menu atau pihak katering, dan sebagainya, semua langsung dilakukan oleh BGN tanpa melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Amri menambahkan, berdasarkan informasi SPPG yang merupakan perpanjangan tangan BGN di daerah, dua dapur umum lain di Palembang ditargetkan bisa beroperasi mulai minggu depan, yakni di Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sukarami.

”Untuk tahap pertama ini, seharusnya ada tiga dapur yang bekerja sama. Tetapi, dua dapur baru beroperasi kemungkinan minggu depan. Nantinya, tiga dapur itu tidak hanya menyediakan MBG untuk peserta didik, melainkan pula untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan balita,” tuturnya.

Karena keterbatasan tersebut, jangkauan penerima program MBG pada tahap pertama di Palembang masih sangat terbatas. Sebanyak 2.968 siswa dari lima sekolah yang menerima MBG tahap pertama ini hanya sekitar 1 persen dari total kurang lebih 260.000 siswa dari 755 TK (7 TK negeri dan 748 TK swasta), 396 SD (249 negeri dan 147 swasta), hingga 216 SMP (61 negeri dan 155 swasta) di Palembang.

”Kami berharap di tahun ini, program MBG bisa segera berjalan optimal agar semua siswa di Palembang bisa merasakan MBG,” ujar Amri.

Amri mengaku optimis program MBG akan menjangkau semua siswa di Palembang dalam waktu dekat. Pasalnya, pada tahap-tahap berikutnya, BGN menargetkan ada satu dapur umum di setiap kecamatan.

Pola penyediaan menu pun akan terus berkembang. Selain melalui dapur umum, nantinya BGN akan bekerja sama dengan pihak penyedia menu atau katering serta pemerintah daerah dan TNI.

”Tidak menutup kemungkinan, ke depan, masyarakat ataupun UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) akan turut dilibatkan dalam menyediakan MBG ini. Dengan semakin luas pihak yang dilibatkan dalam penyediaan MBG, itu diharapkan membuat program MBG bisa berjalan optimal secepatnya,” kata Amri.

Amri mengatakan, pada tahap pertama ini, program MBG hanya diberikan dari Senin-Jumat dengan waktu pemberian pukul 09.20 untuk siswa TK dan SD, serta pukul 12.30 untuk siswa SMP. Sebaliknya, untuk siswa yang sekolah hingga Sabtu dan yang masuk siang, mereka belum menerima program MBG.

”Padahal, sebagian besar sekolah di Palembang menerapkan waktu belajar dari Senin-Sabtu dan tak sedikit yang menjalankan kelas siang,” tutur Amri.

Terkait menu yang diberikan, Amri menyampaikan, isinya terdiri dari nasi putih, lauk utama, sayur, buah, dan susu. Lauk utamanya bervariasi, kadang tahu-tempe, ikan, ayam, ataupun daging. Sistem pemberian lauk utama itu diselang-seling agar siswa tidak bosan.

Untuk MBG pada hari pertama, menu yang disedikan berupa nasi putih, tahu isi daging ikan, tempe, sayur buncis, dan pisang bagi siswa TK dan SD, serta nasi putih, tahu isi/pentol ikan, tempe orek, sayur buncis, dan pisang bagi siswa SMP.

Adapun nilai atau biaya produksi menunya adalah Rp 11.000 per menu untuk MBG siswa TK dan SD serta Rp 15.000 per menu untuk MBG siswa SMP. Akan tetapi, biaya produksi itu tidak semuanya untuk kebutuhan bahan makanan, melainkan masing-masing termasuk biaya jasa sebesar Rp 5.000 per menu.

”Sebagai contoh, dari Rp 11.000 harga menu untuk MBG siswa TK dan SD, itu terdiri dari Rp 6.000 untuk biaya bahan makanan dan Rp 5.000 untuk biaya jasa dan lain-lain,” ungkap Amri.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Palembang Wiwin Purwanti menyambut baik berjalannya program MBG di sekolahnya. Dengan adanya MBG, sebanyak 603 siswa dari 19 lokal kelas 1-6 di sekolah itu tidak perlu lagi jajan atau membeli makanan di luar sekolah.

Hal itu bisa membantu meminimalisasi siswa mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas dan terdampak buruk dari mengonsumsi jajanan pinggir jalan. Pasalnya, tidak ada kantin di lingkungan SD Negeri 25.

Untuk jajan, para siswa harus keluar sekolah guna menghampiri pedagang kaki lima. Tak jarang, mereka mesti menyeberang jalan. Padahal, sekolah itu berada di pinggir jalan raya yang cukup padat kendaraan.

”Dengan adanya MBG, anak-anak diharapkan tidak makan sembarang lagi. Apalagi sekolah kami berada di pinggir jalan besar. Selama ini, anak-anak sering menyeberang jalan untuk beli jajanan di luar sekolah. Selain membahayakan saat menyeberang jalan, jajanan pinggir jalan itu pun tidak jelas higenitas dan kadar gizinya,” ujar Wiwin.

Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Palembang Mety Susiani menuturkan, program MBG sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi bagi semua siswa di sekolahnya. Apalagi, dari total 1.098 siswa dari 33 lokal kelas 1-3 di SMP Negeri 19, sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah. Selama ini, siswa dari kelas ekonomi bawah tidak pernah dibekali makanan dari rumah maupun uang untuk jajan.

”Siswa dari panti asuhan yang rata-rata ada dua orang di setiap kelas, misalnya, sehari-hari mereka tidak mampu membawa bekal dan jajan. Jadi, dengan adanya program MBG, itu akan membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi untuk semua siswa di sini,” kata Mety.

Sebagai contoh, dari Rp 11.000 harga menu untuk MBG siswa TK dan SD, itu terdiri dari Rp 6.000 untuk biaya bahan makanan dan Rp 5.000 untuk biaya jasa dan lain-lain

Kepala Dinas Kesehatan Palembang Fenty Aprina berharap, secara bertahap, sekolah-sekolah mulai menyediakan tempat cuci tangan untuk memastikan higenitas siswa sebelum makan. Pihak sekolah pun harus menyediakan ruang transit makanan yang lebih higenis.

”Saat ini, belum semua sekolah memiliki tempat cuci tangan dan ruang transit makanan. Itu harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya KLB (kejadian luar biasa),” tuturnya.

Di sisi lain, Fenty mengingatkan penyedia menu untuk mendistribusikan MBG menggunakan kendaraan tertutup atau mobil boks. Pasalnya, di SMP Negeri 19, mereka menemukan penyedia menu mengantarkan MBG dengan kendaraan mobil terbuka. ”Hal itu rawan membuat makanan terkontaminasi polusi udara dan tidak menutup kemungkinan kehujanan di tengah jalan,” tutur Fenty.