Batal di Turki, Perundingan AS-Iran Balik ke Oman

TEHERAN, RABU — Amerika Serikat dan Iran batal bertemu di Turki. Para perunding setuju kembali bertemu di Oman pada Jumat (6/2/2026). Agendanya belum disepakati.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi rencana pertemuan itu dalam unggahannya di media sosial, Rabu (4/2/2026) malam waktu Teheran atau Kamis pagi WIB. Ia akan mewakili Iran menemui Utusan Khusus AS untuk Perdamaian, Steve Witkoff.

”Perundingan nuklir dengan AS dijadwalkan digelar di Muscat sekitar pukul 10 pagi pada Jumat. Saya berterima kasih kepada saudara di Oman untuk semua pengaturan,” tulisnya.

Konfirmasi disampaikan dua hari setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan menugasi Araghchi untuk melanjutkan perundingan. Araghchi diminta mencapai kesepakatan yang adil bagi Iran.

Araghchi dan Witkoff pernah bertemu di Oman pada Mei 2025. Waktu itu, mereka merundingkan kesepakatan nuklir Iran. Berselang 1,5 bulan selepas pertemuan itu, AS mengebom Iran lewat Operasi Godam Tengah Malam (Midnight Hammer). Serangan itu praktis menghentikan upaya perundingan.

Kini, Presiden AS Donald Trump dan jajarannya mendesak Iran kembali berunding. Ia mengancam kembali menyerang Iran kalau Teheran tak segera duduk di ruang perundingan.

Sejumlah negara di Timur Tengah berusaha membujuk Iran bertemu dengan AS. Awalnya, perundingan akan digelar di Turki dengan peserta AS, Iran, dan sejumlah negara di kawasan. Kini, lokasi perundingan dipastikan kembali ke Oman dengan peserta hanya AS-Iran.

Terlepas dari tekanan atau ancaman, Iran tidak akan menerima persyaratan AS. Dalam kondisi saat ini, ekskalasi tampaknya semakin tidak terhindarkan, tetapi belum tentu akan segera terjadi.

Isi perundingan belum jelas. AS mau perundingan tak hanya membahas program nuklir. Washington juga menginkan ada pembahasan soal pelucutan program rudal Iran. ”AS mau membahas berbagai hal dalam satu kesempatan. Iran mau kesepakatan nuklir saja. Perbedaan ini lebih penting daripada soal lokasi dan siapa yang datang,” kata dosen John Hopkins University di AS, Vali Nasr.

Iran memang berulang kali menekankan bahwa perundingan harus tetap fokus hanya pada masalah nuklir. Iran tidak mau membicarakan program rudal atau kemampuan pertahanannya. Iran bersikukuh pada pendiriannya bahwa persenjataan yang digunakan adalah alat pertahanan diri dan itu hak setiap negara. Sementara AS dan Israel menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir.

Sementara dalam pernyataan pada Rabu siang di Washington DC, Menlu AS Marco Rubio kembali menekankan perundingan soal rudal Iran harus masuk agenda. ”Iran sudah menyatakan minat untuk bertemu dan berbicara. Jika mereka berubah pikiran, kami juga tidak akan keberatan,” ujarnya.

AS juga mau membahas relasi Iran dengan kelompok milisi bersenjata di kawasan. Selain itu, Washington juga ingin membahas tindakan pemerintah Iran terhadap warga Iran.

Isu terakhir terkait pemberangusan unjuk rasa di Iran. Unjuk rasa yang dimulai pada 28 Desember 2025 itu meletus karena impitan ekonomi bertahun-tahun di Iran. Berbagai pakar, termasuk yang bekerja di AS, memaparkan hasil kajian yang menyatakan kesulitan ekonomi Iran dipicu oleh sanksi besar-besaran AS.

Para pejabat AS secara terbuka menyatakan sengaja menyanksi Iran. Washington berharap kesulitan yang ditimbulkan akibat sanksi ekonomi AS memicu protes besar warga Iran.

Protes itu diharapkan berujung pada penggulingan pemerintah di Iran. Setelah bertahun-tahun menyanksi Iran dan mendukung berbagai kelompok antipemerintah di Iran, AS belum kunjung mewujudkan harapannya.

Di tengah protes Iran bulan lalu, Trump menjanjikan bantuan. Ia memang mengirimkan armada perang besar-besaran di sekitar Iran. Trump mengancam kembali menyerang Iran, seperti dilakukan AS-Israel pada Juni 2025.

Menurut Trump, Iran akan menanggung nasib buruk kalau tidak segera mencapai kesepakatan. Sumber-sumber kantor berita Reuters di Iran mengatakan, Trump menuntut tiga hal kepada Iran sebagai syarat dimulainya kembali pembicaraan. Syarat itu adalah tidak ada pengayaan uranium di Iran, pembatasan program rudal, dan penghentian relasi dengan kelompok milisi di kawasan.

Iran telah lama mengatakan, ketiga tuntutan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima. Meski demikian, sejumlah pejabat Iran menilai program nuklir masih bisa dibicarakan. Sementara soal rudal, Iran sama sekali tak mau berbicara.

Iran adalah produsen besar pesawat nirawak dan rudal. Produk Iran itu teruji di medan perang Timur Tengah dan Eropa.

Pada Juni 2025, rudal dan pesawat nirawak Iran menembus benteng udara Israel. Padahal, selama puluhan tahun pertahanan udara Israel digadang tangguh dan sulit ditembus. AS serta sejumlah negara di kawasan membantu Israel menangkal serangan ke Israel.

Sejumlah tokoh di AS menyebut, isu rudal Iran sebenarnya tak mengancam AS. Rudal itu memang bisa menjangkau Israel.

Sementara kala menelepon Presiden China Xi Jinping, Trump membahas isu Iran. Ia mengajak China mengisolasi Iran.

AS berharap China bisa lebih tegas dan memberi pengaruh karena China merupakan mitra dagang terbesar Iran. Januari lalu, Trump mengumumkan akan mengenakan tarif 25 persen pada impor ke AS dari negara-negara yang berbisnis dengan Iran.

Meski sudah bertahun-tahun dijatuhi sanksi gara-gara program nuklirnya, menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Iran tetap bisa berdagang hingga 125 miliar dolar AS pada tahun 2024. Nilai itu termasuk 32 miliar dolar AS dengan China, 28 miliar AS dengan Uni Emirat Arab, dan 17 miliar dolar AS dengan Turki.

Peneliti senior di program Iran dan Poros Syiah di Institute of National Security Studies (INSS) Israel, Danny Citrinowicz, menilai, peluang tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran sangat rendah. Alasannya bukan hanya karena perbedaan posisi, melainkan juga perbedaan dalam cara tiap-tiap pihak memandang pihak lain.

Pemimpin Tertinggi Iran pada dasarnya curiga terhadap AS, khususnya kepada Trump. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei curiga AS hendak menggulingkan rezim dengan melihat konfrontasi militer akhir-akhir ini dan gelombang protes di Iran.

Dari perspektif ini, tidak mengherankan kalau Khamenei tidak mau berkompromi pada apa yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar rezim. Dari sudut pandangnya, sangat mungkin AS telah memutuskan untuk melakukan serangan militer, atau setidaknya bekerja sama dengan sekutu regional untuk melemahkan kemampuan Iran untuk membela diri. Menghadapi kenyataan ini, Iran lebih memilih mengambil risiko serangan daripada mengalah.

Di sisi lain, lanjut Citrinowicz, AS tampaknya beroperasi berdasarkan asumsi Iran secara signifikan melemah, baik secara strategis, ekonomi, maupun domestik. AS menganggap kondisi ini, yang kemudian dikombinasikan dengan tekanan militer dan proyeksi kekuatan yang berkelanjutan, pada akhirnya akan memaksa Iran menerima persyaratan AS tidak hanya pada program nuklir. Iran juga diasumsikan menerima tuntutan AS soal rudal dan proksi regional.

Kesenjangan persepsi ini mencegah kedua belah pihak untuk bahkan duduk di meja perundingan. Sebab, pada tingkat dasar mereka hanya memiliki sedikit hal untuk dinegosiasikan.

Keduanya mungkin ingin menghindari eskalasi. AS-Iran juga mungkin lebih menyukai kompromi yang dinegosiasikan. Akan tetapi, asumsi mendasar mereka tentang pengaruh dan kerentanan pada dasarnya tidak tersambung.

Selama Khamenei tetap berkuasa, tekanan apa pun dari AS kemungkinan besar tidak akan menghasilkan penyerahan diri. Pada saat yang sama, runtuhnya rezim bukanlah jaminan Iran yang stabil atau demokratis.

Hal itu justru dapat membuat situasi makin tidak stabil. Bagi kepemimpinan Iran, kesetiaan ideologis terhadap revolusi lebih penting daripada kesejahteraan ekonomi atau kelangsungan nasional jangka panjang.

”Tidak banyak gunanya bermain-main dengan Iran. Sangat diragukan mereka akan mundur sedikit pun. Terlepas dari tekanan atau ancaman, Iran tidak akan menerima persyaratan AS. Dalam kondisi saat ini, ekskalasi tampaknya semakin tidak terhindarkan, tetapi belum tentu akan segera terjadi,” kata Citrinowicz yang juga mantan kepala cabang Iran di Divisi Penelitian dan Analisis Intelijen Pertahanan Israel dengan pengalaman 25 tahun itu. (REUTERS/AFP/AP)