Belanja Militer Global Meningkat, Tertinggi sejak Perang Dingin

JAKARTA, KOMPAS — Laporan terbaru menyebutkan, belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 persen dibandingkan tahun 2023. Ini peningkatan terbesar sepanjang sejarah pasca-Perang Dingin. Total belanja militer senilai 2.718 miliar dollar AS.

Laporan dikeluarkan Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia pada Senin (28/4/2025). Apabila dihitung pada periode 2015-2024, secara keseluruhan belanja militer dunia naik 37 persen.

Tren peningkatan belanja ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Ada lima negara yang paling banyak berbelanja militer, yaitu AS, China, Rusia, Jerman, dan India. Belanja kelima negara ini jika digabungkan porsinya mencapai 60 persen belanja militer global.

Apabila dihitung nilai rata-rata, setiap negara menghabiskan 2,5 persen produk domestik bruto (PDB). Menurut laporan SIPRI, pemerintah sejumlah negara mengedepankan kepentingan pertahanan tradisional. Tidak jarang dengan cara menurunkan anggaran untuk ekonomi dan pembangunan yang dampaknya justru sangat terasa di masyarakat.

Di Eropa, secara keseluruhan, pengeluaran militer meningkat 17 persen. Rusia adalah negara dengan peningkatan tertinggi, yakni sebesar 34 persen. SIPRI menilai, ini karena perang Ukraina. Di Asia, Myanmar tertinggi dengan 66 persen, tetapi dari segi jumlah uang sebesar 5 miliar dollar AS. Di Timur Tengah, belanja senjata Israel meningkat 65 persen. Ini juga karena tengah berkonflik dengan Hamas.

”Perang Ukraina berpengaruh terhadap belanja militer negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Apalagi, AS semakin menjauh dari aliansi itu,” kata peneliti SIPRI, Jade Guiberteau Ricard.

Lembaga itu juga menulis, mayoritas negara meningkatkan belanja militer mereka dengan ”mengorbankan” aspek-aspek lain. Beberapa di antaranya aspek ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Padahal, ini hal-hal yang pengaruhnya langsung dirasakan rakyat.

Peneliti isu pertahanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional, M Haripin, menjelaskan, tren kenaikan belanja militer global sudah kentara sejak 2017. Kekhawatiran terlihat ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden AS untuk periode 2017-2021. Ia langsung meminta para anggota NATO meningkatkan iuran.

Tren ini dilatari berkembangnya persepsi negara-negara mengenai ancaman. Dalam konteks AS, mereka melihat China yang memperkuat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Di Timur Tengah ada persaingan antara Israel dan Iran. Selain itu, juga ada persoalan Negara Islam Irak dan Suriah.

Di Asia Tenggara terlihat peningkatan ketegangan di Laut China Selatan. China secara unilateral mengklaim 80 persen dari perairan tersebut sehingga bersengketa dengan Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Terdapat pula titik panas di Selat Taiwan.

Di Korea Utara, Kim Jong Un yang diangkat menjadi pemimpin tertinggi pada 2011 mendeklarasikan pengayaan nuklir untuk senjata. Pyongyang juga berkali-kali menguji coba rudal balistik antarbenua, salah satunya Hwasong.

”Kecemasan kian meningkat ketika Rusia menginvasi Georgia pada 2012 dan mencaplok Semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014,” papar Haripin.

Di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ada konsensus implisit peningkatan belanja militer. Indonesia, dalam 20 tahun belakangan, meningkatkan anggaran militernya dari Rp 90 triliun menjadi Rp 300 triliun. Akan tetapi, jika diukur dari PDB, jumlahnya masih sangat kecil, yakni 0,7 persen. Masih ketinggalan jauh dari Singapura dan Malaysia.

Selain itu, 60 persen anggaran militer Indonesia dipakai untuk belanja pegawai. Sisanya baru dipakai untuk biaya operasional, alat utama sistem senjata (alutsista), dan penelitian. Terkait alutsista, Indonesia juga masih pada level mengganti peralatan yang lama dan tidak memadai dengan yang baru.

”Di skala kesiapan tempur, kita tertinggal dari Thailand. Bahkan, buku putih pertahanan dan keamanan pun Indonesia tidak punya,” tutur Haripin.

Haripin menjelaskan, cara untuk menghindari percikan ialah diplomasi multilateral. Akan tetapi, metode ini semakin ditinggalkan oleh negara-negara adikuasa. Harus ada pula kesadaran bersama untuk mengelola ketegangan.

Misalnya, dalam isu Selat Taiwan, sebaiknya AS menghindari kunjungan pejabat resmi ke Taiwan seperti yang dilakukan Ketua DPR Nancy Pelosi pada 2022. China marah dengan perbuatan AS dan menggelar latihan militer terbesar. Mereka menerapkan skenario pengepungan Taiwan dan pemutusan jalur perkiraan bantuan asing ke sana.  

Di Laut China Selatan, kiprah ASEAN sangat dibutuhkan. Filipina meningkatkan kerja sama militer dengan AS untuk berpatroli di perairan tersebut karena menganggap ASEAN kurang memperhatikan situasi yang tegang di sana.

Di AS, Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada 8 April 2025 mengumumkan akan meningkatkan anggaran militer menjadi 1 triliun dollar AS. Padahal, melansir Politico, Kongres AS sudah mengegolkan rencana anggaran 2025 sebesar 892 miliar dollar AS.

Dana ini untuk biaya operasional Departemen Pertahanan (Pentagon), berbagai program keamanan di negara lain, dan pengembangan senjata nuklir. Pembaruan alutsista, menurut Pentagon, akan dikurangi 8 persen dari anggaran tersebut.

”Kita harus membangun militer karena di luar sana ada banyak kekuatan jahat,” kata Trump.

Laman independen USMilitary.org menjelaskan, peningkatan ini harus dipandang dengan skeptis. Alasannya, pada saat yang sama, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) memecat dan memerintahkan pensiun dini para pegawai federal, termasuk di Pentagon dan lembaga-lembaga terkait pertahanan. Belum ada keterangan integrasi dua kebijakan yang berlawanan tersebut.

”Ada banyak risiko dengan peningkatan anggaran ini. Pengaruh terhadap utang nasional dan imbasnya kepada kehidupan para tentara dan keluarganya harus diteliti,” tulis laman itu.